Batam Perlu Belajar Kontrol Pertumbuhan Penduduknya
Yelfian Pitapang.
Batam, Radar Kepri-Kota Batam sebagai salah daerah penghasil Pendapatan Asli Daerah (PAD terbesar di Provinsi Kepulauan Riau. Berdampak menjadi salah satu kota yang mempunyai banyak penduduk pendatang tertinggi. Karena itu, Batam perlu belajar merencanakan dan berupaya mengontrol laju gerakan pertumbuhan penduduknya. Karena, jika tidak bisa mengontrol laju penduduk urban akan menimbulkan masalah sosial dan kriminal se-iring meningkatnya jumlah warga miskin.
Hal ini diungkapkan Yelfian, direktur eksekutif LSM Cerdas kota Batam menyikapi kota Batam fenomena dan perkembangan kota Batam.”Pemko Batam perlu belajar untuk merencanakan dan berupaya mengontrol laju gerakan penduduknya. Sebagai daerah tujuan migrasi, tentunya akan menambah jumlah masyarakat kemiskinan di kota ini.”kata Yelfian pada awak media ini di Batam Centre, Kamis (05/09).
Yelfian mengatakan, pada dasarnya tujuan pembangunan daerah tidak hanya untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Tapi juga harus mampu mewujudkan mendistribusi pendapatan yang merata diantara golongan masyarakat. Pembangunan sering di artikan dengan peningkatan pendapatan dan pengurangan kemiskinan. Namun bukan peningkatan pendapatan per-orang. Melainkan penekanan lebih besar terhadap pelayanan sosial khusunya kesehatan dan pendidikan.
Distribusi pendapatan yang merata berimplikasi pada terwujudnya stabilitas nasional yang sehat dan dinamis di masyarakat.”Masalah klasik yang besar dan mendasar bagi sebagian daerah di Indonesia yaitu masih belum bisa dituntaskan sampai saat ini masalah pengangguran dan kemiskinan.”ujarnya.
Semntara itu, perkembangan kondisi kemiskinan suatu daerah secara ekonomi merupakan salah satu indikator untuk mengetahui perkembangan tingkat kesejahteraan masyarakat. Dengan menurunnya tingkat kemiskinan suatu daerah, berimplikasi pada meningkatnya kesejahteraan masyarakat di suatu daerah. Dalam mewujudkan tujuan Negara yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Maka pemerintah sebagai salah satu penyelenggara negara dan pengemban amanat rakyat dalam mewujudkan tujuan Negara. Telah melakukan program pembangunan nasional, bertujuan untuk menciptakan perluasan kesempatan bagi terpenuhinya hak-hak dasar masyarakat miskin. Seperti hak atas pekerjaan, hak atas pangan, hak atas pendidikan, kesehatan dan sebagainya.”Dengan sasaran utama yang selalu mendapat perhatian, yaitu kemiskinan dan pengangguran. Juga target tujuan pembangunan millenium adalah menghapuskan kelaparan dan kemiskinan.”paparnya.
Dampak dari pelaksanaan strategi pembangunan (pengentasan kemiskinan) yang ber-orientasi ekonomi, menyebabkan masyarakat sebagai kelompok sasaran hanya sebagai obyek pembangunan. Akibatnya, dalam pemanfaatan bantuan tidak optimal sehingga banyak program bantuan (pengentasan kemiskinan) kurang memberikan hasil yang optimal. Karena kebijakan yang bersifat top down. Berbagai program pengentasan kemiskinan yang berupaya untuk meringankan beban hidup masyarakat telah dilaksanakan. Seperti bantuan langsung tunai ( BLT), skema kredit usaha tani (KUT), serta beras miskin (raskin).
Walaupun berbagai program telah dilakukan oleh pemerintah, namun kegagalan tetap saja terjadi.”Hal ini salah satunya akibat tidak tepatnya uluran bantuan yang diberikan, serta peluang ekonomi dan bisnis lebih cepat dimanfaatkan oleh pelaku ekonomi kuat. Yang memiliki produktivitas tinggi dapat menikmati hasil yang lebih besar dibandingkan pelaku ekonomi lemah baik itu melalui usaha perseorangan maupun kelompok atau patungan.”jelasnya.
Struktur pemerintahan yang fokus pada peran institusi local, dapat meningkatkan efisiensi dan kesetaraan dalam pengentasan kemiskinan. Dalam memecahkan masalah kemiskinan, data dan informasi tentang kemiskinan yang akurat dan tepat sasaran sangat diperlukan. Untuk memastikan keberhasilan pelaksanaan dan pencapaian tujuan atau sasaran dari kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan baik di tingkat nasional, provinsi maupun kabupaten/kota. Dimana, upaya penanggulangan kemiskinan tersebut ditujukan untuk memperluas kesempatan berusaha dan kesempatan kerja bagi masyarakat yang kurang berdaya.”Serta pentingnya basis data dalam setiap pembahasan tentang kemiskinan yang dimulai dari identifikasi masyarakat miskin berdasarkan ukuran standar hidup dan norma minimum.”harapnya.
Ditambahkannya, masalah kemiskinan bukan hanya berkisar pada masalah definisi dan karakteristik masyarakat serta masalah yang berkaitan dengan konsumsi atau material. Tetapi juga mengacu kepada ketidakberdayaan dalam berbagai aspek kehidupan berkeluarga dan bermasyarakat. Ketidakberdayaan masyarakat tersebutlah, yang dianggap sebagai penyebab gagalnya program pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan. Sehingga ketimpangan pembagian pendapatan yang terjadi, tercermin dari masih adanya masyarakat miskin yang perlu mendapat penanganan yang serius dari pemerintah.”Paparnya.
Pemerintah mencanangkan program nasional, PNPM-Mandiri pada tahun 2008 yang merupakan penggabungan Program Pengembangan Kecamatan (PPK) dan Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP). Dimana dalam PNPM terdapat dua program inti. Yaitu PNPM-Mandiri Pedesaan, yaitu khusus bergerak di wilayah pedesaan. Dan PNPM-Mandiri Perkotaan yaitu Program pemberdayaan khususnya bagi wilayah yang ditetapkan sebagai wilayah perkotaan.
PNPM-Mandiri Perkotaan merupakan program pemberdayaan masyarakat (community empowerment) yaitu pemerintah, sektor swasta dan masyarakat. Memberdayakan masyarakat miskin dalam arti memandirikan dan meningkatkan kemampuan masyarakat miskin dalam memperoleh hak-hak ekonomi, sosial dan politik serta mengontrol keputusan-keputusan yang menyangkut kepentingannya. Baik dalam hal menyalurkan aspirasi, meng-identifikasi masalah maupun kebutuhan-kebutuhannya sendiri. Melalui PNPM-Mandiri Perkotaan diharapkan adanya perubahan perilaku/sikap dan cara pandang masyarakat miskin serta mampu untuk berpartisipasi dalam semua aspek kehidupan bermasyarakat.
Partisipasi masyarakat, merupakan proses pelibatan diri secara penuh pada suatu tekad yang telah menjadi kesepakatan bersama. Dimana tiap pihak yang berkepentingan/terlibat (pemerintah, pemodal dan masyarakat) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam proses perencanaan dan pembangunan. PNPM-Mandiri Perkotaan mampu menanggulangi jumlah penduduk miskin pada wilayah yang menjadi target sasaran.
Lebih lanjut, ia mengatakan, kegiatan lingkungan diarahkan untuk pembangunan infrastruktur lingkungan sepeti drainase, sanitasi, jalan lingkungan, persampahan dan lain-lain. Yang bermuara pada membaiknya derajat kesehatan lingkungan masyarakat. Kegiatan sosial diarahkan pada pengembangan aktivitas sosial seperti pelatihan ketrampilan bagi masyarakat miskin, perawatan kesehatan lansia dan lain-lain. Sedangkan kegiatan ekonomi dilakukan melalui sistem dana bergulir dan kegiatan simpan pinjam bagi masyarakat miskin.”Melalui program PNPM Mandiri ini, khususnya wilayah perkotan seperti Batam yang telah berjalan di 64 Kelurahan dalam 12 Kecamatan dengan 41 orang pendamping dari PNPM Kepri, diharapkan mampu menjawab tantangan pengentasan kemiskinan di negeri ini.”jelasnya. (taherman)
Ditulis Oleh Radar Kepri
Pada Jum 06 Sep 2013. Kategory Batam, Terkini.
Anda dapat mengikuti respon untuk tulisan ini melalui RSS 2.0.
Anda juga dapat memberikan komentar untuk tulisan melalui form di bawah ini
