Pengelola Rimba Jaya “Bohongi” Wawako

Aktifitas pembangunan tanpa IMB yang terus berlanjut di Rimba Jaya.

Tanjungpinang, Radar Kepri-Perintah Wakil Walikota (Wawako) Tanjungpinang, H Rahma S Ip agar pembangunan dan penimbunan tanpa ijin di kawasan Rimba Jaya dihentikan, ternyata tak digubris pihak pengembang. Buktinya, Rabu (05/12) pekerja masih melakukan aktifitas pembangunan didepan lahan gedung RRI tersebut.

Hal ini jelas menunjukkan tidak adanya itikad baik dari pengembang untuk mematuhi instruksi Wawako Tanjungpinang yang sudah turun dan meninjau langsung ke lokasi sehari sebelumnya.

Dalam pertemuan dengan Juliet, pemilik kawasan memang terlihat protes dan keberatan jika pembangunan itu dihentikan dengan dalih tukang yang bekerja sudah dibayar. Namun akhirnya Juliet menyerah dan menyatakan akan menghentikan aktifitas pembangunan ilegal tersebut. Ternyata hal ini hanya akal bulus pihak pengembang, buktinya Rabu (05/12) pembangunan terus berlanjut.

Tidak adanya pengawasan dari petugas Satpol PP untuk memastikan instruksi Wawako itu dilaksanakan diduga penyebabnya masih berlanjutnya pembangunan ilegal tersebut.

Bahkan muncul isu tak sedap dilapangan, diantaranya, beredar kabar Wawako sudah “diamankan” sehingga proses pembangunan ilegal dapat terus berjalan.”Sampai tadi, jam 14 00 Wib masih ada yang bekerja bang.”ungkap seorang pewarta sambil memperlihatkan bukti foto beberapa pekerja sedang memplester bangunan tanpa ijin tersebut.

Pembangunan lapangan bermain di Rimba Jaya yang tak memiliki ijin.

Kabar miring lain, sejumlah oknum di jajaran Pemko Tanjungpinang diduga sudah menerima “upeti”setiap bulannya. Hal itu pulalah yang menyebabkan instruksi Wawako itu terkesan dianggap angin lalu oleh bawahannya.

Sampai hari ini, belum terlihat papan larangan membangun atau menimbun dari dinas terkait di lokasi Rimba Jaya. Padahal, dalam pertemuan Wawako yang didampingi Kadis PTSP, H Hamalis, Kakansatpol PP, Drs Efendy serta OPD lain terungkap “raibnya”ratusan juta uang negara alias Pendapatan Asli Daerah (PAD) diratusan outlet maupun bangunan lain di kawasan Rimba Jaya tersebut.

Kemudian, belum terlihat upaya serius dari Pemko Tanjungpinang, khususnya biro hukum menarik ratusan juta pajak yang “ditilep”penguasa Rimba Jaya tersebut. Sehingga wajar timbul stigma, kawasan Rimba Jaya itu seperti negara di dalam negara.(irfan)

Ditulis Oleh Radar Kepri Pada Kam 06 Des 2018. Kategory Tanjungpinang, Terkini. Anda dapat mengikuti respon untuk tulisan ini melalui RSS 2.0. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.