Lingga, Radar Kepri – Kinerja Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau, kembali menuai sorotan tajam.
Para wakil rakyat di sana kini disebut-sebut tidak bekerja maksimal dan terkesan “tidak berguna” dalam menyikapi kondisi daerah.
Pasalnya, di tengah situasi Kabupaten Lingga yang sedang mengalami darurat finansial, belum terlihat satu pun langkah konkret atau inisiatif strategis dari para legislator tersebut untuk mencari solusi atas krisis yang terjadi.
Bahkan, daerah yang berjuluk “Bunda Tanah Melayu” ini disebut-sebut sudah berada di ambang kebangkrutan.
Menurut sumber dari kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN) di internal Pemerintah Kabupaten Lingga yang meminta identitasnya dirahasiakan, banyak persoalan krusial yang saat ini merugikan rakyat maupun ASN sendiri.
”Salah satunya adalah pembayaran utang proyek kepada para kontraktor dan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) yang terus tertunda. Namun, sampai detik ini, belum terlihat upaya serius dari DPRD untuk memanggil pihak terkait guna mencari solusi,” ujar sumber tersebut.
Sumber tersebut menambahkan bahwa DPRD seharusnya dapat menggunakan fungsi pengawasannya dengan memanggil pihak eksekutif untuk melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP).
“Tapi, hingga pertengahan tahun 2026 ini, belum terdengar adanya langkah DPRD untuk menggelar RDP terkait krisis anggaran ini,” tambahnya.
Padahal, lanjut sumber, DPRD adalah representasi wakil rakyat yang memiliki mandat penuh untuk mengawasi kinerja pemerintahan.
“Namun, untuk di Kabupaten Lingga, DPRD seakan-akan tidak berfungsi dan justru terkesan menjadi pelindung bagi pihak eksekutif,” pungkasnya.
Perlu Langkah Progresif
Kritik pedas yang dilayangkan publik ini semestinya menjadi alarm bagi seluruh anggota DPRD Lingga.
Sebagai lembaga pengawas (fungsi budgeting dan controlling), dewan seharusnya tidak hanya duduk diam saat roda pemerintahan terhambat oleh masalah finansial yang berkepanjangan.
Diamnya pihak legislatif di tengah jeritan ASN dan kontraktor yang menagih hak mereka memicu spekulasi di tengah masyarakat mengenai adanya “tangan dingin” yang menjaga harmonisasi semu antara pihak eksekutif dan legislatif. Tanpa adanya fungsi kontrol yang tajam, keberlangsungan tata kelola pemerintahan di Lingga dikhawatirkan akan semakin merosot, yang pada akhirnya akan merugikan masyarakat luas sebagai pemegang kedaulatan tertinggi.
Terkait uraian di atas, hingga berita ini diunggah, upaya konfirmasi terus dilakukan kepada pimpinan serta anggota DPRD Lingga, maupun pihak terkait lainnya untuk mendapatkan tanggapan resmi. (Aliasar)
