Lingga, Radar Kepri- Salah satu modus dugaan korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) yang sedang trend di Kabupaten Lingga adalah mengaburkan sejumlah proyek pengadaan dan jasa.
Hal ini dipicu tidak transparansinya perencanaan pengadaan barang dan jasa di lingkungan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau yang mengalami kemunduran drastis.
Berdasarkan hasil audit dan investigasi data Rencana Umum Pengadaan (RUP) Tahun Anggaran 2023 hingga 2026, terungkap adanya pola pengisian data yang janggal dan berpotensi menutup ruang pengawasan publik.
Jika pada tahun anggaran 2023 seluruh paket pengadaan dirinci secara transparan, mulai dari uraian pekerjaan yang jelas, volume, hingga spesifikasi teknis awal, maka kondisi sebaliknya terjadi pada periode 2024 hingga 2026.
Berdasarkan rekapitulasi data yang diperoleh radarkepri.con, mayoritas paket dengan nilai kumulatif fantastis mencapai lebih dari Rp1,8 miliar disederhanakan secara sepihak hanya menjadi label “1 Paket” dengan kolom spesifikasi dikosongkan begitu saja (-). Berikut uraian dan rincian atas Komparasi Transparansi RUP Bapenda Lingga
Tahun Anggaran 2023, Jumlah Paket, Total Pagu Anggaran, Kualitas Pengisian Rincian & Spesifikasi 202366 Paket Rp 601.026.328. Rinci, transparan, uraian belanja dan volume tertera jelas.
Namun TA berikutnya dengan sirup 202484 dan Paket Rp1.370.502.986 Sebagian besar bernilai besar disamarkan menjadi “1 Paket” (spesifikasi -). Begitu juga sirup nomor 202581 Paket Rp 2.238.174.258. Dominan menggunakan deskripsi generik “1 Paket”, minim rincian teknis 202623 Paket Rp 247.836.450.
Praktik penulisan deskripsi “1 Paket” dengan spesifikasi kosong pada proyek-proyek bernilai ratusan juta hingga miliaran rupiah dinilai sangat mencederai prinsip akuntabilitas pemerintahan daerah.
Dengan deskripsi yang nihil spesifikasi, masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, maupun aparat pengawas internal sulit melakukan verifikasi kewajaran harga dan urgensi belanja.
Terlebih lagi, temuan ini berjalan seiring dengan lonjakan komponen anggaran lainnya yang menjadi sorotan tajam, seperti lonjakan anggaran perjalanan dinas yang menyedot hingga 59,1% pagu Bapenda pada 2024, serta kemunculan paket-paket pengadaan dengan harga jomplang yang mendekati ambang batas tender.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Bapenda Kabupaten Lingga belum memberikan keterangan resmi terkait alasan teknis di balik perubahan drastis format pengisian data RUP yang dinilai tertutup dan mengaburkan rincian belanja publik tersebut. (Aliasar))
