Wamen ATR/BPN, Wah…Ada Mafia Tanah Nih

M Syukur usai menyerahkan dokumen dugaan tanah terlantar yang saat ini dikaji Direktur Penelantaran Tanah Kementrian ATR/BPN.

Bintan, Radar Kepri-Wakil Mentri (Wamen) ATR/ BPN, Surya Tjandra menerima langsung berkas laporan Forum Korban Mafia Tanah Indonesia (FKMTI) Kepri berisi dugaan penelantaran tanah serta penyerobotan Hutan Lindung oleh PT BMW, Rabu (01/09).

M Syukur, ketua FKMTI Kepri yang menyerahkan langsung dua berkas tersebut ke Wamen ATR/BPN tersebut mengungkapkan. Dirinya sengaja datang ke Natra Bintan di Lagoi memastikan dokumen tersebut sampai ke orang kedua di Kementrian pimpinam Sofyan Djalil tersebut.”Pak Wamen langsung menerima dan membacanya. Wah..ada mafia tanah nih.”ucap Syukur mengulang perkataan Wamen ATR/BPN.

Setelah membaca berkas tersebut, Wamen ATR BPN yang naik mobil bogy bersama Gubernur Kepri terlihat berbincang.”Wajah pak Gubernur seperti terkejut saat saya serahkan dokumen kasus PT BMW tersebut.Tak tau juga mengapa.”heranya.

Syukur menegaskan, laporan serupa berupa dugaan penelantaran tanah telah disampaikan ke BPN Binta, Kanwil BPN Kepri, Mentri ATR/ BPN dan Presiden.”Namun sampai hari ini, belum tindakan tegas dari pihak berwenang tersebut terhadap PT BMW yang kita duga menelantarkan tanah. Karena itu, kita langsung antarkan ke Wamen ATR/ BPN laporan itu. Mudah-mudahan cepat ditanggapi dan petani pemanfaat lahan terlantar dapat beraktifitas lagi. Minimal, status quo kan dulu lahan itu, terutama yang di Lome, Toa Paya Utara, Bintan.”ungkapnya.

Ditegaskan Syukur.”Kita ingin tanah yang ditelantarkan itu kembali ke negara. Nanti biar negara yang mengatur kepada siapa tanah itu diberikan. Bukan seperti sekarang, punya HGB tapi tak dibangun sebagaimana peruntukannya. Dimanfaatkan petani, petaninya dilaporkan menyerobot tanah. Padahal tanah yang diklaim itu ternyata tak bayar Pajak Bumi Bangunan (PBB) sejak tahun 2015.”pungkasnya.

Sekilas, Wamen ATR/BPN datang ke Kepri, khususnya pulau Bintan untuk menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA).

Dalam sesi tanya jawab, Syukur juga melontarkan pertanyaan tentang tanah terlantar yang dilakukan mafia tanah kemudian menkriminalisasi dan mengintimidasi petani.”Saat direktorat tanah telantar sedang mendalami masalah ini. Kami juga mendorong kerjasama dengan Pemda. Karena nanti sebagian harus menjadi tanggungjawab Pemda untuk pengembangan fasilitas sosia, fasilitas umum dan redrtribusi bagi masyarakat. Terima kasih atas masukannya.”ucap Wamen ATR/BPN.(irfan)

Ditulis Oleh Radar Kepri Pada Rab 01 Sep 2021. Kategory Bintan, Terkini. Anda dapat mengikuti respon untuk tulisan ini melalui RSS 2.0. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.