; charset=UTF-8" /> Urgensi Pemekaran Daerah Versus Pemindahan Ibu Kota Negara - | ';

| | 238 kali dibaca

Urgensi Pemekaran Daerah Versus Pemindahan Ibu Kota Negara

Oleh : Hasrul Sani Siregar, S.IP, MA

Oleh
Hasrul Sani Siregar, S.IP, MA

Pertanyaan yang mendasar perlu dikemukakan bahwa, seberapa urgensinya adanya pemekaran daerah bagi pembangunan dan kesejahteraan rakyat? Dan begitu pula, seberapa urgensinya jika Ibu Kota Negara, Jakarta di pindahkan ke Pulau Kalimantan (Borneo). Kedua pertanyaan tersebut menjadi sangat menarik jika kita kaitkan untuk kesejahteraan rakyat dan pemerataan pembangunan. Alasan pemerintah yang masih tetap melakukan moratorium pemekaran daerah adalah alasan anggaran yang begitu besar dan akan membebankan kepada APBN dan APBD serta grand design Pemekaran daerah yang belum siap.

Bagaimana jika persoalan tersebut dikaitkan dengan pemindahan Ibu Kota negara yang juga memerlukan anggaran yang jauh lebih besar lagi barangkali lebih dua kali lipat jika anggaran yang diperlukan dalam hal pemekaran daerah. Pertanyaannya, mana yang lebih urgensi pemekaran daerah atau pemindahan Ibu Kota Negara?. Secara normatif, kedua-duanya tentu sama sama penting demi roda pemerintahan, pembangunan dan kesejahteraan rakyat. Namun penulis berpendapat bahwa dalam kerangka pemerataan dan kesejahteraan rakyat, pemekaran daerah jauh memiliki urgensinya jika dilihat dari skala prioritas pembangunan di daerah dan kesejahteraan rakyat umumnya.

Berbicara tentang pemekaran daerah, seyogyanya pemerintah sudah merencanakan dan membuat Grand Design tentang pemekaran daerah, namun Grand design yang dibuat tersebut selalunya tidak berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Pemekaran daerah terus saja berlangsung tanpa adanya evaluasi akan pemekaran daerah tersebut. Moratorium daerah yang telah dilakukan oleh pemerintah selalunya tidak berjalan dengan baik. Adanya Daerah Otonomi Baru (DOB), intinya adalah kesejahteraan rakyat. Adanya DOB tersebut praktis jarak dan pelayanan kepada masyarakat akan semakin dekat dan pelayanan pun semakin cepat.

Selain yang sudah disetujui oleh Pemerintah dan DPR RI, hingga saat ini, ada beberapa Daerah Otonomi Baru (DOB) yang sedang menunggu disetujui oleh Pemerintah dan DPR RI dan yang akan dan sedang dievaluasi baik oleh Pemerintah, DPR RI maupun dari DPD RI. Selama Grand Design belum selesai dan disepakati baik oleh Pemerintah maupun DPR serta DPD RI, berapa idealnya jumlah Provinsi, Kabupaten/Kota di Indonesia, selama itu pula keinginan dan napsu untuk melakukan pemekaran daerah akan terus berjalan dan tidak dapat dikontrol. Dampak dari pemekaran daerah yang tidak terkontrol dan dievaluasi dengan baik akan berdampak terhadap pelayanan publik khususnya masyarakat yang sudah seharusnya mendapat prioritas oleh pemerintah daerah. Dari beberapa evaluasi yang dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri terhadap Daerah Otonomi Baru (DOB) masih lagi memerlukan pembenahan dalam hal meningkatkan pelayanan publik terhadap kesejahteraan masyarakatnya.

Kualitas pelayanan publik akan semakin meningkat jika Daerah Otonomi Baru (DOB) yang terwujud tersebut mengedepankan pelayanan prima dan praktis. Pemekaran daerah diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat, antara lain melalui peningkatan dan pemerataan pelayanan publik, termasuk di dalamnya bidang kesehatan, pendidikan dan infrastruktur. Jelas, bahwa pembangunan fasilitas publik seyogyanya dibarengi dengan peningkatan kualitas dan efektivitas pelayanan itu sendiri, sehingga dapat secara optimal mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah.

Sesuai dengan konstitusi yang berlaku, ada tiga pintu masuk dalam pembahasan pemekaran daerah yaitu; pemerintah (eksekutif), DPR (legislatif), dan DPD (Dewan Perwakilan Daerah). Grand design yang akan disusun dan dirumuskan oleh pemerintah tersebut seyogyanya harus sesuai dengan Undang-undang Dasar 1945. Dalam BAB VI tentang Pemerintahan Daerah, UUD 1945 (Amandemen ke-2) Pasal 18 telah dengan jelas dikatakan bahwa, Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan Undang-Undang.
Selanjutnya, di Pasal 18 B ayat (1) menyatakan, bahwa Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang dan ayat (2), Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-undang.

Dalam Pidato Kenegaraan pada tanggal 16 Agustus 2019, Presiden Joko Widodo telah mengatakan bahwa Ibu Kota Negara akan dipindahkan ke Pulau Kalimantan (Borneo), namun secara khusus tepatnya belum di tentukan, hanya letaknya di Pulau Kalimantan (Borneo). Kemacetan yang cukup tinggi, polusi udara yang telah mencapai ambang berbahaya dan masalah banjir yang muncul setiap tahunnya menjadi salah satu alasan untuk mempercepat pemindahan Ibu Kota Negara tersebut. Tidak itu saja, faktor wilayah yang tidak dapat lagi dikembangkan dan didukung oleh jumlah populasi penduduknya yang semakin besar, juga menjadi bagian untuk mempercepat pemindahan Ibu Kota Negara (Jakarta) ke wilayah Indonesia lainnya yaitu Pulau Kalimantan. Ada beberapa alternatif yaitu di Provinsi Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur dan juga Kalimantan Barat.

Namun hingga tulisan ini di buat belum ada penetapan yang final letaknya. Pemindahan Ibukota Negara juga perlu dipersiapkan untung dan ruginya jika memimdahkan hal tersebut. Dengan perencanaan yang matang, pemindahan Ibu Kota Negara sebenarnya bisa menjadi upaya yang bagus dalam hal pemerataan pembangunan kota kota disekitarnya, apalagi jika Ibu Kota Negara yang sebelumnya sudah semakin padat jumlah penduduknya hingga akhirnya malah menghambat pertumbuhan ekonomi dan menghambat jalannya roda pemerintahan, dan pembangunan. Pada akhirnya pemekaran daerah khususnya pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) akan memberikan pelayanan yang maksimal dan cepat demi kesejahteraan rakyat. Semoga.

Ditulis Oleh Pada Ming 25 Agu 2019. Kategory Cerpen/Opini, Terkini. Anda dapat mengikuti respon untuk tulisan ini melalui RSS 2.0. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Komentar Anda

Radar Kepri Indek