Lingga, Radar Kepri = Aliansi Pemuda Kabupaten Lingga secara resmi menyatakan sikap atas ambruknya fungsi pemerintahan dan dugaan penyalahgunaan APBD di bawah kepemimpinan saat ini.
Pernyataan sikap tertulis disampaikan Koordinato Aliansi Pemuda Kab Lingga, Yusri Mandala melalui pesan singkat WhatsApp Kamis (30/4/2026)
Koordinator Aliansi, Yusri Mandala, menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Lingga saat ini dalam kondisi “mandul” dan gagal memprioritaskan kesejahteraan rakyat.
Berdasarkan investigasi dan data yang dihimpun, Aliansi Pemuda menyoroti kontradiksi tajam antara kebijakan efisiensi dengan realita belanja daerah.
Buktinya penundaan Hak Rakyat TPP ASN dan pembayaran kewajiban kepada kontraktor lokal ditangguhkan dengan dalih defisit anggaran.
Padahal, Dana Alokasi Umum (DAU) dan dana transfer pusat tetap mengalir ke Kas Daerah menjelang Lebaran 2026.
Belanja Elit yang “Jor-joran”: Data INAPROC mengungkap belanja fantastis di Sekretariat DPRD dan Setda Lingga senilai Rp 2,92 Miliar dengan rincian.
Untuk belanja Iklan, Film, & Dokumentasi: Rp 479 Juta.
Natura & Jamuan Tamu: Rp 1,7 Miliar.
Sewa Mobil & Pakaian Dinas Rp 520 Juta.
Jasa Konsultan: Rp 200 Juta.
Pernyataan Sikap & Analisis Aliansi
Kami menilai “Defisit” adalah narasi palsu untuk menutupi prioritas belanja yang salah sasaran. Uang daerah sengaja digeser untuk kepentingan gaya hidup elit, bukan untuk menunaikan hak konstitusional rakyat.
pihanya menduga ada Praktik Mafia Anggaran, indikasi kuat adanya praktik kotor, mulai dari jual beli jabatan, dugaan pungutan proyek (fee 10%), hingga upaya sistematis untuk membungkam pengawasan melalui suap.
Krisis Kompetensi di BPKAD: Penunjukan Plt. Kepala BPKAD diduga kuat hanya berdasarkan kedekatan (nepotisme), bukan kompetensi profesional.
Hal ini mengakibatkan pengelolaan kas daerah menjadi tertutup dan tidak akuntabel.
Ia menilai DPRD Kabupaten Lingga kehilangan taring pengawasannya. Kami menduga adanya konflik kepentingan yang sistemik, di mana pimpinan legislatif terjebak dalam lingkaran kekuasaan eksekutif melalui hubungan kekeluargaan, sehingga fungsi check and balances mati total.
Peringatan Keras
Aliansi Pemuda Kabupaten Lingga menegaskan bahwa kami memegang data terkait aliran dana yang diduga digunakan untuk kepentingan politik (Pileg dan Pilkada).
Jika kondisi ini tidak segera dibenahi dan hak rakyat tidak segera dibayarkan, kami tidak segan untuk membuka seluruh data tersebut ke publik dan melaporkannya secara resmi ke aparat penegak hukum pusat.
“Jangan jadikan APBD sebagai ATM pribadi elit, sementara rakyat dipaksa berpuasa atas aknya sendiri!” Tegasnya. (Aliasar)
