| | 3.253 kali dibaca

PENDIDIKAN SEBAGAI INVESTASI SOSIAL

H. Tirtayasa-WI

Oleh: H. Tirtayasa, S.Ag., M.A.

Konferensi Luxeburg tahun 2000 menekankan peran ganda pendidikan. Pertama,  pendidikan berfungsi membina kemanusiaan (human being). Hal ini berarti bahwa pendidikan pada akhirnya bertujuan untuk mengembangkan seluruh pribadi manusia, termasuk mempersiapkan manusia sebagai anggota masyarakat, warga negara yang baik, dan rasa persatuan. Kedua, pendidikan mempunyai fungsi sebagai pengembangan sumber daya manusia (human resources), yaitu mengembangkan kemampuannya memasuki era kehidupan baru (Tilaar, 2002).

Pendidikan mempunyai peranan penting dalam peningkatan mutu sumber daya manusia. Pendidikan mempengaruhi secara penuh pertumbuhan ekonomi suatu bangsa. Hal ini bukan saja karena pendidikan akan berpengaruh terhadap produktivitas, tetapi juga akan berpengaruh terhadap fertilitas masyarakat. Pendidikan menjadikan sumber daya manusia lebih cepat mengerti dan siap dalam menghadapi perubahan lingkungan kerja. Oleh karena, itu tidaklah mengherankan apabila negara yang memiliki penduduk dengan tingkat pendidikan yang tinggi akan mempunyai tingkat ekonomi yang pesat pula (Fattah, 2002).

Sebagai salah satu bagian penting dari program-program pembangunan nasional, sektor pendidikan merupakan faktor penentu pertumbuhan sosial-ekonomi suatu negara. Salah satu bentuk penting dari investasi SDM yang dapat dibuat oleh sebuah negara adalah penyediaan kesempatan pendidikan yang merata bagi warganya. Telah ditemukan secara konsisten dari berbagai penelitian di sejumlah negara bahwa investasi SDM melalui pendidikan memiliki dampak yang paling besar terhadap kemajuan negara-negara industri baru (Ace Suryadi, 2002). Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa pendidikan mempunyai kontribusi terhadap pembangunan (Huffman, 1974, 1977; Mansfield, 1982, dalam Leslie dan Brinkmann, 1993).

Pendidikan merupakan alat untuk perkembangan ekonomi dan bukan sekedar pertumbuhan ekonomi. Secara umum terbukti bahwa semakin berpendidikan seseorang maka tingkat pendapatannya semakin baik. Hal ini dimungkinkan karena orang yang berpendidikan lebih produktif bila dibandingkan dengan yang tidak berpendidikan. Di Amerika Serikat pada tahun 1992 seseorang yang berpendidikan doktor (S-3) berpenghasilan rata-rata per tahun sebesar 55 juta dolar, master 40 juta dolar, dan sarjana 33 juta dolar. Sementara itu, lulusan pendidikan lanjutan hanya berpenghasilan rata-rata 19 juta dolar per tahun. Pada tahun yang sama, struktur ini juga terjadi di Indonesia. Misalnya rata-rata, antara pedesaan dan perkotaan, pendapatan per tahun lulusan universitas 3,5 juta rupiah, akademi 3 juta rupiah, SLTA 1,9 juta rupiah, dan SD 1,1 juta rupiah (Nurkolis, 2002).

Pendidikan merupakan suatu bentuk investasi SDM yang tidak kalah pentingnya dengan investasi modal fisik (Ace Suryadi, 2002), bahkan berdasarkan temuan studi yang dilakukan Bank Dunia, keuntungan ekonomi investasi pendidikan ternyata lebih tinggi daripada investasi fisik dengan perbandingan rata-rata 15,3% dan 9,1%. Ini berarti bahwa investasi dalam pendidikan merupakan upaya yang menguntungkan, baik secara sosial maupun ekonomis (Fattah, 2002). Di sisi lain dikatakan bahawa keuntungan-keuntungan pendidikan tinggi tumbuh secara pribadi dan kolektif (Leslie dan Brinkmann, 1993). Oleh karena investasi SDM melalui pendidikan merupakan upaya yang menguntungkan, maka berbagai pihak, seperti pemerintah, masyarakat secara umum, keluarga, dan individu anggota masyarakat merasa berkepentingan untuk melakukan investasi dalam pendidikan (Ace Suryadi, 2002).

Dalam hubungannya dengan biaya dan manfaat, pendidikan dapat dipandang sebagai salah satu bentuk investasi. Theodore W. Schultz menyatakan bahwa proses pengetahuan dan keterampilan melalui pendidikan bukan merupakan suatu bentuk konsumsi semata, akan tetapi merupakan investasi (Fattah, 2002). Investasi dalam pendidikan itu bisa berbentuk investasi pribadi dan investasi sosial (Leslie dan Brinkmann, 1993).

Tulisan ini selanjutnya akan membahas lebih jauh tentang pendidikan sebagai investasi sosial. Analisis pendidikan sebagai investasi sosial ini penting dilakukan mengingat besarnya peranan pendidikan dalam memberikan nilai balik kepada investor bersangkutan. Seperti dikemukakan di atas, bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang maka semakin tinggi tingkat produktivitasnya, yang pada ujungnya akan meningkatkan keuntungan ekonomi dan non-ekonomi yang diperolehnya. Semakin tinggi tingkat produktivitas pribadi secara individu, semakin meningkat pula tingkat produktivitas kolektif atau sosial. Oleh karena itu, pendidikan sebagai bentuk investasi sosial patut mendapat perhatian dan untuk itu perlu dibahas dalam konteks pembiayaan pendidikan, karena ini secara langsung bersangkut paut dengan kecermatan dalam menghitung nilai investasi agar mendapatkan keuntungan sesuai dengan yang diharapkan.

 

Manfaat Sosial

Dalam memformulasikan  keputusan-keputusan investasi publik, para analis secara tipikal menggunakan social rate of return (nilai balik sosial) yang disingkat SRR, yaitu pengembalian kepada masyarakat atas apa yang mereka investasikan bagi pendidikan (Leslie dan Brinkman, 1993). Dalam menghitung SRR, disepakati bahwa biaya sosial adalah jumlah biaya pribadi dan biaya sosial, sedangkan manfaat sosial adalah hanya manfaat sosial saja (sebelum pajak). Rasionalisasi untuk memasukkan biaya pribadi dalam menghitung SRR adalah karena individu merupakan bagian dari masyarakat. Asumsinya adalah bahwa semua keuntungan sosial telah tercakup oleh lulusan perguruan tinggi, secara spesifik hanya melalui gaji yang dibayarkan kepada lulusan perguruan tinggi. Tentu saja, semua angka itu sangat sedikit bagi lulusan sekolah lanjutan (SMU).

Perhitungan biaya dan manfaat pribadi serta biaya dan manfaat sosial secara konseptual memang menyulitkan, sebab para analis menggunakan perbandingan nilai  balik pribadi dan sosial untuk membantah atau untuk melawan berbagai keputusan kebijakan, seperti membebankan biaya kepada masyarakat dan individu (Psacharopoulos, 1981; Witmer, 1983). Barangkali ini merupakan percampuran dari biaya pribadi, biaya sosial dan manfaatnya adalah mengapa individu  dan penentu kebijakan kadang-kadang merujuk nilai balik pribadi dalam menaksir investasi sosial. Setidak-tidaknya, di dalam SRR perhitungan konvensional uang publik (contohnya, uang digunakan dalam pembayaran pajak dan pembayaran khusus lainnya) yang dibelanjakan ditambahkan ke biaya-biaya pribadi untuk memperoleh biaya sosial. Tanpa penambahan ini, SRR hanya mengukur manfaat moneter pribadi dalam membayar pajak lebih banyak. Ada permasalahan praktis dan konseptual dengan analisis SRR konvensional (Leslie dan Brinkmann, 1993).

Secara tradisional, dalam formulasi kebijakan publik, tujuan analisis nilai balik (rate of return analyses) adalah untuk mencapai tingkat optimal dalam investasi pada pendidikan tinggi. Jika SRR tinggi, maka kesimpulannya adalah bahwa investasi sosial harus lebih besar. Jika tingkat nilai balik rendah, maka akan terjadi overinvestment (investasi yang berlebihan). Pada tahun-tahun terakhir, secara implisit tujuan baru ditambahkan untuk mengarahkan kebijakan publik. Tujuannya adalah untuk memperbaiki efisiensi dengan memaksimalkan nilai balik sosial (SRR). Adalah beralasan bahwa jika seseorang diharuskan membayar mahal untuk pendidikan tinggi. SRR akan naik dan efisiensi investasi publik akan menjadi baik. Karena IRR (internal rate of return) pribadi tinggi, sangat beralasan jika seseorang mempunyai keinginan untuk membayar lebih besar untuk biaya pendidikan tinggi. Karena IRR pribadi lebih tinggi daripada nilai balik sosial, sepantasnyalah mereka melakukan hal tersebut (Leslie dan Brinkmann, 1993).

 

Manfaat Sosial Non-Moneter

Manfaat sosial non-moneter pendidikan terdiri dari manfaat konsumtif dan manfaat investasi non-moneter. Manfaat konsumtif adalah semua manfaat yang didapat dengan segera. Termasuk di dalamnya adalah manfaat pribadi siswa ditambah dengan manfaat yang didapat dari orang lain. Non-siswa mengumpulkan banyak keuntungan yang sejenis dibandingkan dengan siswa: mereka menghadiri kegiatan atletik, pementasan musik  dan drama, serta banyak aktivitas layanan masyarakat. Mereka menonton program pendidikan di televisi yang diselenggarakan dan disponsosri oleh universitas, mereka menggunakan buku-buku yang ada di perpustakaan dan toko buku, untuk menyebutkan hanya sedikit manfaat konsumtif pendidikan tinggi (Leslie dan Brinkmann, 1993).

Manfaat investasi non-moneter sosial  tidak secara langsung bisa diukur, hanya sebagian yang bisa dikuantifikasi dengan mudah. Termasuk di dalamnya adalah manfaat pribadi non-moneter yang didapat belakangan ditambah dengan eksternalitas, yaitu manfaat pendidikan yang didapat oleh orang lain. Di antara eksternalitas adalah manfaat sosial non-moneter yang diberikan kepada orang lain adalah rendahnya angka kriminal sejalan dengan bertambahnya tingkat pendidikan (Spiegleman, 1968; Erlich, 1975) dan meningkatnya kemampuan untuk mencegah kejahatan (Erlich, 1975). Kesejahteraan yang lebih tinggi dan biaya kesehatan berhubungan secara negatif dengan tingkat pendidikan (Garfinkel dan Haveman, 1977), sedangkan kebebasan yang lebih besar terhadap isu-isu sosial seperti integritas dan kemerdekaan bagi pemuda berkorelasi secara posistif (Beaton, 1975). Petugas relawan dan pemimpin masyarakat pada umumnya berasal dari mereka yang mempunyai pendidikan tinggi (Weisbrod, 1962), yang juga menyumbang lebih banyak uang untuk amal (Mueller, 1978; Dye, 1980).  Pajak yang lebih besar  dibayar oleh mereka yang berpendidikan tinggi, tentu saja, terefleksi dalam kalkulasi nilai balik sosial; bagaimanapun, produktivitas yang dihasilkan dari tenaga kerja berpendidikan tinggi  akan dirasakan oleh masyarakat (Ben-Porath, 1970; Rosen, 1977). Pendidikan juga berkontribusi terhadap penelitian dan pembangunan (Huffman, 1974), 1977; Mansfield, 1982).

Masyarakat pada umumnya mendapatkan manfaat dari penelitian universitas. Berikut ini adalah beberapa contoh dramatis di antara banyak kasus. Weisbrod (1971) memperkirakan nilai balik penelitian yang dilakukan terhadap vaksin polio antara 11% sampai 12%, dalam istilah ekonomi saja. Griliches (1958) memperkirakan bahwa nilai balik sosial penelitian benih jagung hibrid adalah 700%, pada tahun 1950-an, dan nilai balik sosial pada semua penelitian agrikultur berikisar dari 35% sampai 171%, dengan hanya setengah dari biaya yang dibayar oleh sumber-sumber publik (Leslie dan Brinkmann, 1993).

 

Kontribusi terhadap Ekonomi

Satu pendekatan untuk mengatasi penghilangan manfaat SRR adalah dengan menghubungkan estimasi perolehan ekonomi nasional dengan pendidikan tinggi dan aktivitas-aktivitas yang terkait. Pertumbuhan  pendapatan nasional bersih (net national income growth) merupakan variabel dependen dan merupakan unsur produksi. Tanah, buruh dan modal sebagai variabel independen. Pertumbuhan yang dikontribusikan oleh buruh adalah juga hasil dari pendidikan. Bagian dari pertumbuhan pendapatan nasional bersih, dikatakan meningkat dikarenakan meningkatnya pengetahuan dan fakor-faktor pendukung lainnya, dan dikatakan baik sebagian atau keseluruhan merupakan bagian dari pengaruh pendidikan, karena hal tersebut merupakan pengaruh pengetahuan dan pendidikan (Leslie dan Brinkmann, 1993).

Tabel berikut berisi 10 estimasi atau kesimpulan berkenaan denan kontribusi pendidikan terhadap pertumbuhan ekonomi (Leslie dan Brinkmann, 1993).

 

Tabel 1

Estimasi Kontribusi Pendidikan

Terhadap Pertumbuhan Pendapatan Nasional

 

No. Pengarang, Tahun Data Tahun Kontribusi Pendidikan, dan Catatan yang Berhubungan
1 Chinloy, 1980 ————– Kurang dari 14% ketika interaksi pendidikan di-remove
2 Denison, 1962 1929-1957 23% dari pendidikan

20% dari perbaikan aplikasi pengetahuan dan faktor lain-lain

3 Denison, 1964 1957-1962

1960-1980

15% dari pendidikan

19% dari pendidikan

4 Denison, 1984 1948-1973

 

1973-1981

15% dari pendidikan

40% dari keuntungan dalam aplikasi pengetahuan dan faktor lain-lain

34% dari pendidikan

5 Jorgenson, 1984 1948-1973 11% dari pendidikan
6 Kendrick, 1983 1966-1979 Pendidikan “sangat signifikan”
7 Psacharopulos, 1973 Awal 1960-an 18% dari pendidikan, 25% dari ini adalah dari pendidikan tinggi
8 Schultz, 1963 1929-1957 16,5% atau 20% dari pendidikan, 17% dari ini adalah dari pendidikan tinggi
9 Selowsky, 1969 ————— “Denison et al., underestimate by 38%
10 Walters & Robinson, 1983 ————— Pendidikan “signifikan, tetapi lebih sedikit daripada yang diestimasi Denison”

 

Sedangkan Tabel 2 berikut ini menyajikan perbandingan data kontribusi pendidikan terhadap pertumbuhan ekonomi dari beberapa negara yang diteliti (Psacharopoulos, 1985, dalam Ace Suryadi, 2002).

 

Tabel 2

Kontribusi Pendidikan

terhadap Pertumbuhan Ekonomi

(Perbandingan antar Negara)

 

No

Negara

Kontribusi (%)

1

Kanada

25,5

2

Amerika Serikat

15,0

3

Belgia

14,0

4

Denmark

4,0

5

Prancis

6,0

6

Jerman Barat

2,0

7

Greek

3,0

8

Israel

4,7

9

Itali

7,0

10

Belanda

5,0

11

Norwegia

7,0

12

Inggris

12,0

13

Soviet

6,7

14

Korea

16,5

15

Jepang

3,3

16

Malaysia

14,7

17

Filipina

10,5

18

Ghana

23,2

19

Kenya

12,4

20

Nigeria

16,0

 

Antara tahun 1929-1957 Denison mengestimasi 2,3% dari pendapatan nasional digunakan untuk pendidikan dan 20% untuk memperbaiki pengetahuan. Meningkatnya pengetahuan akan meningkatkan  mutu rata-rata dari tenaga kerja dengan peningkatan kurang dari 1%. Pada tahun 1964, Denison menyimpulkan bahwa 15% dari pertumbuhan pendapatan nasional berasal dari pendidikan selama lima tahun berturut-turut. Dia mengestimasi bahwa pendidikan akan berpengaruh terhadap 19% dari pertumbungan pendapat total antara 1960-1980.

Antara tahun 1948-1973, pendidikan berpengaruh terhadap 0,53 poin persentase atau kira-kira 15% dari tingkat pertumbuhan 3,59%. Angka 0,53 poin persentase itu merupakan 33% dari semua pertumbuhan yang berperan terhadap tiga faktor klasik bagi produksi, yaitu tanah, buruh dan modal. Sisanya poin persentase 1,99%  terutama bertanggung jawab terahdap “kemajuan pengetahuan dan faktor penentu lainnya.” Kemajuan pengetahuan sebagian besar berhubungan dengan pendidikan tinggi yang mewakili lebih dari 71% dari pertumbuhan dan 40% dari pertumbuhan keseluruhan (Leslie dan Brinkmann, 1993).

Antara tahun 1973-1981, peran pendidikan dalam pertumbuhan ekonomi meningkat sebanyak 0,08 poin persentase yaitu 34% dari tingkat pertmbuhan total selama pertumbuhan ekonomi yang lambat. Schultz (1961)  mengamati bahwa selama tahun 1929-1957 output nasional meningkat 3,1% per tahun sedangkan input total hanya meningkat 1%. Dia juga mengamati bahwa untuk setiap peningkatan 1% income per capita behubungan dengan 3,5% peningkatan sumber daya bidang pendidikan. Schultz mendapatkan angka yang lebih tinggi dari Denison, tapi kemudian dia mendapatkan bahwa terjadi kesalahan estimasi data. Dia memperoleh bahwa kontibusi pendidikan terhadap ekonomi adalah 16,5% atau 20%  yang tidak berbeda jauh dengan temuan Denison yang 23%. Dari kontribusi pendidikan tersebut, hampir 17% berasal dari pendidikan tinggi, tidak termasuk kontribusi dari peningkatan pengetahuan. Dengan menggunakan metode Schultz, Psacharapoulos mendapatkan selama tahun 1960-an bahwa pendidikan berperan terhadap 18% pertumbuhan pendapatan nasional dan pendidikan tinggi memberikan seperempat dari 18% tersebut (Leslie dan Brinkmann, 1993).

Jorgenson (1984) memperkenalkan aktivitas non-pasar ke dalam ukuran pendapatan buruh dan menemukan bahwa dari tahun 1948 sampai tahun 1973, buruh memberikan kontibusi 1,1% dari 3,9% tambahan output per tahun terhadap ekonomi Amerika. Mutu buruh berperan sebanyak 0,45% poin persentase dan pendidikan berperan kira-kira 93% terhadap pertumbuhan mutu buruh (Leslie dan Brinkmann, 1993).

Theodore Schultz (1963), melakukan pengukuran mengenai kontribusi pendidikan terhadap pertumbuhan ekonomi dengan menggunakan teknik “rate of return” (nilai balik). Dia membandingkan antara nilai balik terhadap modal manusia (rate of return to human capital) dan nilai balik terhadap modal fisik (rate of return to physical capital). Dari perbandingan tersebut, Schultz menemukan proporsi yang cukup tinggi dari tingkat pertumbuhan output di USA yang disebabkan oleh pendidikan sebagai salah satu bentuk investasi pengembangan sumber daya manusia. Oleh schultz, metode ini telah pula diterapkan dalam rangka menghitung kontribusi pendidikan terhadap pertumbuhan ekonomi di negara-negara berkembang. Kesimpulan dari beberapa temuan, tersebut cukup jelas, yaitu peningkatan pendidikan tenaga kerja terbukti mampu menjelaskan bagian yang sangat besar dari pertumbuhan output di negara-negara maju maupun di negara-negara berkembang yang telah berhasil diamati sejak tahun 1950 (Ace Suryadi (2002).

Merris (1982) dalam studinya di 66 negara berkembang menyimpulkan bahwa pendidikan bukan hanya kuat pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi, tetapi juga diterangkan bahwa efek dari investasi bentuk lain (industri, pertanian dan sebagainya) akan melemah jika tidak didukung oleh investasi pendidikan. Studi Bank Dunia oleh Jamison dan Lau (1982) juga menemukan bahwa investasi dalam pengembangan bibit tanaman, irigasi, dan penggunaan pupuk ternyata lebih produktif dalam menghasilkan output tanaman oleh para  petani yang berpendidikan SD dibandingkan dengan petani yang tidak berpendidikan (Ace Suryadi, 2002).

 

Analisis Investasi

Sampai saat ini, analisis investasi SDM, analisis rate of return to education, telah banyak dilakukan hampir di semua negara di dunia, khususnya yang secara langsung mendapat bantuan Bank Dunia. Analisis tersebut telah berhasil menunjukkan keteraturan  yang cukup konsisten. Keteraturan itu dapat dikemukakan sebagai berikut (Ace Suryadi, 2002).

  1. Semakin rendah tingkat pendidikan cenderung semakin tinggi nilai balik terhadap pendidikan sehingga nilai balik terhadap pendidikan sekolah dasar  cenderung lebih tinggi di semua negara.
  2. Nilai balik terhdap pendidikan di negara maju rata-rata lebih rendah dibandingkan dengan nilai balik terhdap pendidikan di negara berkembang. Semakin maju suatu negara semakin rendah rata-rata nilai balik terhadap investasi pendidikan.
  3. Baik di negara-negara maju maupun berkembang, nilai balik pribadi (private rate of return) rata-rata lebih tinggi dibandingkan dengan nilai balik sosial.

 

 

Tabel 3

Nilai Balik Sosial dan Nilai Balik Pribadi

untuk Investasi Pendidikan

Antarkelompok Negara

 

Kelompok Negara

Sosial

Pribadi

SD

SL

PT

SD

SL

PT

Afrika

26

17

13

45

26

32

Asia

27

15

13

31

15

18

Amerika Latin

26

18

16

32

23

23

Negara Berkembang

27

16

13

29

19

24

Negara Agak Maju

16

14

10

17

13

13

Negara Maju

10

9

14

12

Sumber : Psacharopoulos (1981) dan (1985) dalam Ace Suryadi (2002)

 

Lebih besarnya nilai balik pribadi  (perorangan) terhadap investasi setiap jenjang pendidikan menunjukkan bahwa pemerintah memikul beban yang sangat besar dan jauh lebih besar dibandingkan dengan biaya yang harus ditanggung oleh perorangan. Keadaan ini telah menekan besarnya nilai balik sosial terhadap pendidikan dan memacu nilai balik pribadi. Dengan kata lain, keuntungan investasi pendidikan bagi negara relatif lebih kecil dibandingkan untuk pribadi sehingga tanggung jawab sektor swasta dan individual dalam membiayai penyelenggaraan pendidikan masih perlu dipacu, khususnya pada jenjang pendidikan tinggi.

Nilai balik terhadap investasi pendidikan dasar cenderung lebih tinggi daripada pendidikan menengah dan pendidikan tinggi. Nilai balik terhadap pendidikan dasar ini akan semakin berkurang sejalan dengan tingkat perkembangan ekonomi suatu negara. Artinya, tingkat kuntungan dari pendidikan dasar akan semakin berkurang dan makin mendekati tingkat keuntungan jenjang pendidikan menengah dan tinggi pada saat-saat suatu negara menjadi lebih maju. Nilai balik yang cenderung menurun sejalan dengan peningkatan jenjang pendidikan disebabkan oleh peningkatan biaya pendidikan yang berbanding lurus dengan peningkatan jenjang pendidikan. Di pihak lain, semakin tinggi pendidikan semakin banyak kesempatan yang hilang bagi peserta didik untuk dapat bekerja dan berproduksi karena bersekolah (forgone earnings semakin besar) (Ace Suryadi, 2002).

Di Indonesia, walapun tingkat nilai balik terhadap investasi pendidikan menunjukkan gambaran yang sedikit berbeda, secara umum masih dapat dilihat konsistensi dengan regularitas temuan secara global. Nilai balik investasi pendidikan di tingkat pendidikan dasar (SD+SLP), walaupun lebih rendah dari SMU, tetapi tetap cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan sebagian besar jenjang-jenjang pendidikan di atasnya.

Tabel 4

Nilai Balik Sosial

Investasi Pendidikan di Indonesia

 

No.

Tingkat Pendidikan

Semua Pekerjaan

 

Pekerjaan Pokok

1982

1986

1.

SD dan lebih rendah

13

16

2.

SLTP

17

14

3.

SLTA (Umum)

22

16

4.

SLTA (Kejuruan)

16

15

5.

Akademi (3 tahun)

13

10

6.

Universitas (4 tahun)

11

7

7.

Rata-rata

13,3

13

Sumber: McMahon dan Boediono (1992), dalam Ace Suryadi (2002).

 

Nilai balik terhadap investasi pendidikan dasar yang paling tinggi di Indonesia memang cukup beralasan karena biaya kesempatan (income forgone) lulusan pendidikan dasar relatif lebih kecil sehingga dapat menekan keseluruhan komponen biaya pendidikan. Alasan lain yang cukup penting adalah pemassalan kesempatan belajar yang menjadi faktor  pendorong yang sangat besar terhadap pertumbuhan ekonomi secara makro. Pemassalan kesempatan belajar akan menciptakan pemerataan memperoleh kecakapan, keterampilan, dan wawasan sehingga pada gilirannya dapat menciptakan pemerataan dalam kesempatan untuk bekerja dan berusaha secara produktif. dengan pemerataan kesempatan belajar di pendidikan dasar ini pemerataan pendapatan akan dapat diciptakan dan ini adalah upaya yang cukup mendasar dalam program pengentasan kemiskinan (Ace Suryadi, 2002).

Tidak banyak analisis nilai balik yang telah dilakukan di Indonesia. Dari sumber-sumber yang ada, hanya beberapa studi yang telah melakukan analisis ini, yaitu Payaman (1981), Psacharopulos (1977), Pscharopoulos (1978), Clark (1983), dam McMahon (1989). Analisis nilai balik terhadap seluruh jenis dan jenjang pendidikan telah dilakukan oleh Educational Sector Review (1985), dengan menggunakan data Sakernas (1983) menurut masing-masing jenis lapangan kerja. McMahon telah pula melakukan analisis nilai balik terhdap jenis dan jenjang pendidikan menurut data Sakernas (1983), tetapi hanya dihitung pada mereka yang bekerja di daerah perkotaan.

Dari studi-studi tersebut, diperoleh beberapa keteraturan dalam temuan-temuan penelitian yang dapat dijadikan sebagai acuan dalam menggunakan model ini di kemudian hari.

  1. Social rate of return (nilai balik sosial) pada umumnya cukup tinggi dan hal ini menunjukkan bahwa pendidikan masih merupakan suatu investasi yang menguntungkan bagi pertumbuhan dan produktivitas nasional.
  2. Social rate of return cenderung menurun pada tingkat-tingkat pendidikan yang lebih tinggi karena meningkatnya biaya kesempatan yang harus ditanggung oleh siswa atau mahasiswa. Hal ini menunjukkan bahwa pada saat ini, investasi pada pendidikan dasar cenderung lebih menguntungkan jika dibandingkan dengan investasi pada tingkat pendidikan tinggi. Informasi ini menunjukkan pula bahwa lulusan pendidikan tinggi belum berperan dalam hal pelipatgandaan nilai tambah melalui penggunaan teknologi maju dalam berbagai sektor.
  3. Private rate of return (nilai balik pribadi) cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan nilai balik sosial. Data ini menunjukkan bahwa orientasi pendidikan terhadap aktivitas ekonomi pada sektor swasta dan kewiraswastaan tampak lebih menguntungkan daripada orientasi pada sektor pemerintah.
  4. Private rate of return terhadap sekolah menengah lebih rendah daripada private rate of return terhadap tingkat pendidikan lainnya. Hal ini karena tingginya biaya pendidikan menengah yang harus ditanggung oleh perorangan (keluarga), seperti buku, alat-alat, SPP, uang pangkal, uang bangunan, dan yang disebut BP3.
  5. Private rate of return untuk sarjana muda dan sarjana teramat tinggi jika dibandingkan dengan keadaan di negara mana pun di dunia. Hal ini disebabkan oleh tinggi tingkat subsidi dari pemerintah, khususnya untuk universitas negeri, yang mengakibatkan rendahnya biaya yang harus ditanggung oleh mahasiswa secara perorangan walaupun perguruan tinggi di Indonesia masih dianggap sebagai tahap persiapan untuk memasuki kerja tingkat tinggi. Keadaan ini tentu saja mengakibatkan tingginya permintaan masyarakat untuk memasuki perguruan tinggi.
  6. David Clark (1983) menemukan bahwa nilai balik terhadap lulusan SMA sangat tinggi (32%), bahkan lebih tinggi dibandingkan dengan nilai balik terhadap sekolah-sekolah kejuruan. Temuan ini menunjukkan bahwa tingkat gaji yang ditetapkan pemerintah pada tingkat ini sangat tinggi bahkan lebih tinggi daripada harga pasar yang sebenarnya. Temuan ini sesuai pula dengan informasi bahwa dunia industri atau usaha lebih cenderung lebih senang merekrut tamatan SMA daripada tamatan sekolah kejuruan yang tingkatnya sama (Ace Suryadi, 2002).

 

McMahon dan Boediono (1989) mendemonstrasikan hasil penghitungan nilai balik sosial yang terbaru di antara pekerja-pekerja daerah perkotaan. Menurut penemuan itu studi-studi terdahulu, nilai balik terhadap pendidikan sekolah dasar paling tinggi. Kenyataannya bahkan sebaliknya nilai baliik sosial untuk pendidikan dasar termasuk yang paling rendah. Hal tersebut dimungkinkan karena pengaruh program wajib belajar. Biaya yang harus ditanggung pemerintah terlalu tinggi, serta suplai buku dan alat-alat pelajaran yang hampir seluruhnya bersumber dari anggaran pemerintah. Di samping itu, penekanan yang terlalu mengarah pada pemerataan sekolah dasar telah menyebabkan bahwa pembangunan sekolah dasar baru melayani tujuan yang sifatnya “konsumtif” daripada suatu investasi sehingga keuntungan balik dari pendidikan dasar menjadi sangat kecil. Hal ini sejalan dengan kenyataan bahwa nilai balik sosial terhadap pendidikan dsar sangat kecil, yang seolah-olah keluar dari regularitas yang telah ditemukan.

Pemerintah memberikan subsidi kepada pendidikan tinggi terlalu tinggi sehingga biaya yang harus ditanggung olh perorangan sangat kecil, khususnya pendidikan tinggi negeri. Hal ini menyebabkan tingginya nilai balik perorangan (private rate of return) dan rendahnya nilai balik sosial terhadap investasi pendidikan tinggi (Ace Suryadi, 2002).

 

 

 

Tabel 5

Rate of Return (ROR)

terhadap Pendidikan di Indonesia

 

Tingkat Pendidikan

ROR

Sumber-sumber/Studi

A. Social Rate of Return

 
1. Sekolah Dasar

0,2

Psacharopoulos (1982)
2. Sekolah Menengah

0,16

Psacharopoulos (1982)
* SMA

0,32

Clark (1983)
* STM

0,18

Clark (1983)
3. Pendidikan Tinggi

0,15

Psacharopoulos (1982)
B. Private Rate of Return

 
1. Sekolah Dasar

0,25

Psacharopoulos (1982)
2. Sekolah Menengah

0,16

Psacharopoulos (1982)
3. Sekolah Dasar dan Menengah

0,14

Payaman (1981)
4. Sarjana Muda

0,18

Payaman (1981)
5. Sarjana Muda (2 tahun bekerja)

0,16

Payaman (1981)
6. Sarjana

0,21

Payaman (1981)
7. Sarjana (2 tahun bekerja)

0,17

Payaman (1981)

Sumber: Ace Suryadi (2002).

 

Tabel  6

Social Rate of Return

Menurut Jenis dan Jenjang Pendidikan

di Kalangan Pekerja Daerah Perkotaan

 

Jenis/Jenjang  Pendidikan

Social Rate of Return

Laki-laki

Perempuan

Tidak Tamat SD

0,07

0,24

Tamat SD

0,10

0,14

SMTP Umum

0,19

0,25

SMTA Umum

0,19

0,22

SMKTA

0,16

0,14

Program Diploma

0,22

0,20

Universitas

0,09

0,10

Sumber: McMahon dan Boediono (1989) dalam Ace Suryadi (2002).

 

Tabel 7

Social Rate of Return Menurut Tingkat Pendidikan

dan Jenis Lapangan Kerja

 

Tingkat Pendidikan

Jenis Lapangan Kerja

Bekerja Mandiri Pedagang Kecil Industri Pegawai Negeri Seluruhnya
Tdk tamat SD

(L)

0,21

0,14

0,16

-0,02

0,17

((P)

0,09

0,16

0,26

0,06

0,12

Tamat SD         (L)

0,15

0,13

0,35

0,17

0,19

((P)

0,10

0,14

0,40

0,12

0,17

SLTP                (L)

0,15

0,20

0,13

0,10

0,12

((P)

0,15

0,19

0,01

0,14

SMU                 (L)

0,19

0,36

0,49

0,10

0,23

((P)

0,08

-0,01

0,07

0,11

SMK                 (L)

0,14

0,80

0,01

0,05

0,19

((P)

-0,02

0,03

0,04

Program Dipl.   (L)

0,12

-0,03

0,12

0,10

((P)

0,13

0,06

0,11

Universitas        (L)

0,09

0,06

0,11

0,10

((P)

0,13

0,04

0,09

Sumber: Educational Sector Review, IEES, Bab 2, 1985, dalam Ace Suryadi (2002).

 

Implikasi

Disarankan agar para ekonom pendidikan untuk memulai penerapan pendekatan Internal Rate of Return (IRR) baik di bidang pendidikan maupun di bidang pengembangan SDM lainnya, seperti migrasi, gizi dan kesehatan. Dalam bidang pendidikan, pendekatan ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada para pembuat keputusan dalam bidang pendidikan, khususnya dalam isu-isu penting, di antaranya adalah sebagai berikut.

  1. Perlu dikaji lebih jauh apakah dampak perluasan pendidikan dasar sampai dengan SLTP merupakan suatu investasi sumber daya manusia yang menguntungkan dalam kaca mata pertumbuhan.
  2. Perlu memperjelas isu yang sekarang diperdebatkan, apakah sekolah kejuruan (SLTA Kejuruan) merupakan suatu bentuk investasi sumber daya manusia yang menguntungkan bagi pertumbuhan.
  3. Perlu diperjelas program keahlian manakah yang perlu dikembangkan lebih jauh dan keahlian yang manakah yang perlu diperlambat pertumbuhannya dalam program-program pendidikan tinggi.
  4. Perlu diteliti lebih cermat apakah program pendidikan bersifat strata atau profesional (diploma) yang perlu dikembangkan dalam sistem pendidikan tinggi di Indonesia.
  5. Perlu diperjelas apakah kebijaksanaan otonomi pendidikan tinggi memiliki dampak yang menguntungkan, dilihat dari IRR-nya, bagi pertumbuhan.
  6. Perlu terus dianalisis apakah pendidikan tingkat SLTA sebagai sistem pendidikan lanjutan lebih menguntungkan secara ekonomis jika dijadikan investasi sosial (oleh pemerintah) atau perorangan (pribadi) (Ace Suryadi, 2002).

 

Isu lain yang perlu dikaji dari sudut ekonomi pendidikan adalah penerapam Manajemen Berbasis Sekolah (MBS), Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) dan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) yang pernah dan saat ini lagi digalakkan. Perlu diteliti dan dianalisis apakah penerapan MBS,  KBK dan KTSP memberikan keuntungan bagi pertumbuhan ekonomi nasional dan manfaat sosial, seperti menurunnya angka kriminalitas di kalangan remaja, meningkatnya jumlah dermawan seperti dikatakan Mueller (1978) dan Dye (1980), meningkatnya kesadaran pajak, meningkatnya produktivitas yang dihasilkan dari tenaga kerja berpendidikan yang dirasakan oleh masyarakat seperti dikemukakan Ben-Porath (1970 dan Rosen (1977). Perlu juga dikaji, apakah dengan diterapkannya MBS, KBK dan KTSP ini akan memberikan nilai balik sosial yang tinggi terhadap investasi pendidikan. Oleh karena MBS, KBK dan KTSP ini baru diterapkan dan sebagian besar masih dalam tahap ujicoba, tampaknya dampak ekonomi (moneter) dan sosial (non-moneter) dari penerapan MBS, KBK dan KTSP belum bisa dirasakan dalam waktu singkat, masih menunggu waktu. Tapi, menurut hemat penulis, implikasi studi tentang pendidikan sebagai investasi sosial ini, menghendaki bahwa apa pun kebijakan publik di bidang pendidikan di Indonesia, semestinya sudah melalui analisis yang baik terhadap untung dan dan rugi (moneter dan non-moneter) sebuah kebijakan tersebut, termasuk di dalamnya analisis estimasi nilai balik sosial terhadap penerapan MBS, KBK dan KTSP.***

*H. Tirtayasa, S.Ag., M.A. adalah Narasumber Dialog Interaktif Agama Islam (LIVE) Indahnya Pagi TVRI Nasional, Dosen Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Natuna, Imam Besar Masjid Agung Natuna dan Widyaiswara Muda pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Natuna Provinsi Kepulauan Riau.

 

 

Ditulis Oleh Pada Sen 27 Jan 2014. Kategory Cerpen/Opini, Terkini. Anda dapat mengikuti respon untuk tulisan ini melalui RSS 2.0. Anda juga dapat memberikan komentar untuk tulisan melalui form di bawah ini

Komentar Anda