Mengenal Konsep Merdeka Belajar Nadiem A Makarim

Mendengarkata‘Merdeka”orang selalu berkonotasi terhadap kebebasan daris ebuah belenggu atau penjajahan. Bila “Merdeka Belajar” juga diartikan sebagai kebebasan dari sebuah belenggu, berarti selama ini proses pembelajaran di negeri kita masih terjajah, terbelenggu atau belum medeka.

Tidak diketahui secara jelas apa yang menjajah atau membelenggunya. Mungkin saja

terbelenggu oleh kurikulum, terjajah oleh quantum teaching, terbelenggu oleh jam belajar

efektif, terbelenggu oleh kafabilitas para pendidik atau juga terjajah oleh tuntutan kemajuan zaman.

Program pokok kebijakan pendidikan yang akan menjadi arah pembelajaran dimasa

depan tersebut notabene berfokus pada arahan Presiden dan Wakil Presiden RI dalam upaya

meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia di era milenial.

Pertama, arah kebijakan dalam penyelenggaraan USBN. Tahun 2020 ini akan diterapkan USBN melalui ujian yang hanya diselenggarakan di tingkat sekolah masing-masing. Ujian tersebut dilakukan untuk menilai kompetensi peserta didik.

Meskipun dilakukan dengan cara tes tertulis maupun bentuk penilaian lainnya, namun

diharapkan menghasilkan hasil eveluasi yang lebih konprehensif dan holistik. Sehingga dapat

mengakomodasi berbagai kecerdasan, keterampilan, etika, moral dan perilaku peserta didik secara nyata/riil.

dan sekolah masing-masing untuk memperbaiki mutu dan proses pembelajarannya. Dengan demikian keunggulan sebuah sekolah dapat diraih melalui kompetisi yang sehat dan rasional.

Selain itu Assesment juga dapat membantu para guru dalam mendiagnosa kemampuan

peserta didik pada topik-topik substansial, bahkan dapat memperkaya penilaian formatif di sekolahnya. Peserta didik akan teruji kemampuannya dalam bernalar menggunakan bahasa (literasi), menggunakan nalar matematis (numerasi) dan memperkuat pendidikan karakter.

Ketiga, para pengajar/pendidik dapat secara leluasa membuat, memilih, memakai dan

mengembangkan format RPP. RPP dapat dibuat secara efektif dan efisien, sehingga para

pengajar/pendidik punya kesempatan lebih optimal dalam mempersiapkan dan mengevaluasi mutu dan proses pembelajaran yang akan disampaikan.

Dalam pembuatan RPP, yang terpenting adalah esensinya agar dapat merefleksikan

Dalam hal ini daerah diberi kewenangan menentukan proporsi akhir dan menentukan

wilayah zonasi. Sehingga pemerataan akses dan kualitas pendidikan perlu diimbangi/diiringi

dengan inisiatif dari pemerintah daerah, seperti redistribusi guru ke sekolah-sekolah yang

kekurangan guru, pengadaan sarana dan prasarana, alat transportasi dan lain-lain.

KONSEP LAMA

Sebenarnya rencana penghapusan UN tersebut pernah diwacanakan oleh Mendikbud RI,

Anies Baswedan pada awal tahun 2015 lalu. Ketika itu direncanakan UN tidak lagi menjadi

penentu kelulusan peserta didik, melainkan hanya sebagai sarana pemetaan pendidikan Nasional saja.

prestasinya, moralnya dan etikanya justru berhasil lulus. Itulah salah satu alasan untuk

memberikan otonomi kepada sekolah dalam menentukan kelulusan.

Ketika terjadi perubahan Mendikbud RI, Anies Baswedan digantikan oleh Muhadjir

Effendy, keluarlah kebijakan moratorium UN tahun 2017. Alasannya orientasi mata pelajaran

UN akan mereduksi mata pelajaran lainnya. Dikhawatirkan terjadi dikotomi mata pelajaran

penting dan mata pelajaran yang kurang penting.

TerkesanpesertadidikhanyadipersiapkanuntukmenghadapiUN,sehinggaguru-guru

yang mengajar mata pelajaran lain (di luar mata pelajaran UN) kurang dihargai, bahkan dianggap tidak penting. Selain itu, UN dirasakan kurang efektif dalam mengevaluasi capaian belajar, karena hanya menguji ranah kognitif saja. Sedangkan urusan agama, moral, etika, perilaku dan lain-lain terabaikan.

BELAJAR DARI NEGARA LAIN

Dalam rencana penerapan penghapusan UN ini, Indonesia perlu melakukan studi tiru ke

Begitu juga peserta didik di Jerman. Mereka tidak pernah menghadapi ujian nasional.

Setiap peserta didik berpacu mengejar kompetensi nilai yang dipersyaratkan oleh sekolah atau perguruan tinggi yang akan dituju. Tidak heran kalau peserta didik di Amerika Serikat dan Jerman dikenal sebagai peserta didik yang sangat aktif.

Lain halnya di Australia, meskipun tidak mengenal ujian nasional, namun pada akhir

masa belajar para peserta didik diberbagai jenjang pendidikan dihadapkan dengan ujian state.

Ujian ini bukan sebagai penentu kelulusan peserta didik, melaikan sebagai penentu wilayah mana sasaran pendidikan lanjutannya yang boleh ditempuh oleh peserta didik tersebut.

Filandia, negara yang terkenal dengan sistem pendidikan terbaik di dunia tidak pernah

melaksanakan ujian nasional, bahkan tidak boleh membebani peserta didik dengan pekerjaan rumah. Para peserta didik terlibat secara langsung dalam proses pengajaran dan pendalaman pengetahuan. Peserta didik dituntut mempresentasikan pengetahuan yang sedang dipelajarinya.

Sedangkan Singapura, pernah melaksanakan ujian nasional pada akhir jenjang

pendidikannya, namun akhirnya juga dihapus/ditiadakan. Sebagai gantinya, peserta didik di.Singapura diberikan porsi yang lebih banyak untuk berdiskusi, mengerjakan pekerjaan rumah dan menyelesaikan kuisener.

Bagimana dengan Indonesia? Sudah siapkan melakukan perubahan ini? Seandainya

konsep merdeka belajar ini sudah diaktualisasikan dalam dunia pendidikan kita, semoga dapat dilaksanakan secara serius dan berkelanjutan atau tidak sekedar coba-coba. Jangan sampai ganti pemangku kebijakan berganti pula konsep yang lain.

Natuna.