Masyarakat Tunggu Gebrakan KPK di Kepri dan Bintan
Bintan, Radar Kepri-Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi disejumlah daerah pada bulan Juni 2017 ini, umumnya bermotif suap alias gratifikasi pada penyelenggara negara (pejabat daerah, red). Tindak pidana serupa diduga juga terjadi Kepri dan Kabupaten/kota diwilayah Provinsi Kepri.
Modus suap untuk dapat status WTP disinyalir juga terjadi di Pemprov Kepri dan Pemkab Bintan. Indikasi awal dapat dicermati dengan meningkatnya jumlah temuan auditor BPK didua pemerintahan tersebut, namun keduanya justru mendapat status Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK. Tentu saja hal ini membuat masyarakat bertanya, ada apa dan mengapa jumlah temuan yang berpotensi pidana meningkat tapi hasil pemeriksaan WTP ?.
OTT lain yang menjerat pejabat daerah berupa suap pada oknum wakil rakyat dari SKPD dengan tujuan melemahkan fungsi pengawasan wakil, pengalihan anggaran ataupun memperlancar usulan SKPD. Modus ini diduga juga terjadi di Pemprov Kepri dan Pemkab Bintan.
Nama pemkab Bintam sudah tidak asing dilembaga anti rasuah (KPK), beberapa tahun lalu Sekda Bintan, Azirwan pernah diciduk KPK karena menyuap Al Amin Nasution, anggota DPR-RI, Suap diberikan agar urusan alih fungsi hutan lancar.
Berdasarkan realita diatas, masyarakat berharap KPK juga melakukan gebrakan serupa di Kepri sehingga tidak timbul kesan KPK tebang pilih dalam melakukan OTT.
Bupati Bintan, Apri Sujadi melalu Humas Pemkab Bintan Hasfi Handra dikonfirmasi radarkepri.com melalui pesan singkat, Selasa (20/06) hingga berita ini dimuat belum menjawab.(irfan)
Ditulis Oleh Radar Kepri
Pada Sel 20 Jun 2017. Kategory Bintan, Terkini.
Anda dapat mengikuti respon untuk tulisan ini melalui RSS 2.0.
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.
