Komisi I DPRD Kota Batam Dukung Aspirasi Warga Legenda Malaka

Hearing warga Legenda Malaka dengan komisi I DPRD Batam, terkait penolakan pembangunan lahan hujau menjadi kios PKL.

Batam, Radar Kepri-Kisruh pro-kontra pembangunan lahan terbuka hijau menjadi lapak pedagang kaki lima di perumahan Legenda Malaka ibarat drama tiada akhir. Wancana Pemerintahan pemko Batam yang akan membangun lahan terbuka hijau menjadi kios-kios pedagang kaki lima melalui Koplimas. Berujung pada Kekerabatan Keluarga Besar Melayu Bersatu (KKBM) kota Batam dan digelar hearing di kantor DPRD kota Batam, Rabu (15/05).

Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang berlansung diruang rapat serbaguna DPRD tersebut dengan komisi I DPRD kota Batam itu. Komisi I DPRD mengundang masyarakat yang menolak, adanya pembangunan lahan hijau di wilayahnya. Pertama, masyarakat  Bida Ayu Kecamatan Sei Beduk, dan Masyarakat Centre Park serta masyarakat Legenda Malaka.

Dimana dalam hearing tersebut para masyarakat yang mengikuti RDP tersebut. Satu persatu mengutarakan penolakannya didepan anggota komuisi I DPRD Batam. Penolakan disampaikan dengan berbagai alasan yang masuk akal. Mereka menyampaikan berbagai keluhan pada wakil rakyat, seandainya lahan tersebut dipaksakan untuk dibangun oleh pihak Koplimas Batam.

Rapat dengar pendapat tersebut juga di hadiri oleh Kepala Dinas PMK-UKM kota Batam, Drs Pebrialin dan Ketua komisi I DPRD kota Batam Nurianto alias Cak Nur dan beberapa orang anggota komisi I lainnya.

Komisi I DPRD Batam melalui  Cak Nur sebagai ketua komisi I dengan tegas mendukung masyarakat Batam yang menolak jika lahan hijau di bangun menjadi lahan komersil dan kios-kios kaki lima dengan alasan apapun.”Karena menurut komisi I DPRD Batam itu. Pemerintah kota Batam telah salah mengartikan apa yang disebut pedagang kaki lima, pedagang kaki lima tidak bangunan permanen.”jelasnya.

Yang disebut pedagang kakilima itu, lanjutnya pedagang yang bisa setiap saat bisa dipindah-pindah.”Bukan bangunan fisik seperti rencana Koplimas tersebut. Maka, kami akan menyurati pemerintah kota Batam. Setiap pembangunan yang ada di lahan hijau (Beprezon) akas segera di bongkar di lahan hijau tersebut. Tidak boleh ada pembangunan komersil disana.”jelasnya.

Sikap tegas dari komisi I DPRD Batam yang mendukung penuh aspirasi masyarakat disambut meriah oleh masayarakat Legenda Malaka.

DPRD Batam juga meminta Dinas PMK-UKM Batam, Drs Pebrialin mencabut, izin yang sudah ia keluarkan untuk pembangunan kios-kios kaki lima yang terletak di lahan terbuka hijau tengah-tengah  permukinan warga Legenda Malaka.”DPRD kota Batam meminta masyarakat yang merasa dirugikan dan sudah menbayar panjar kepada pihak Koplimas untuk melapor saja kepada pihak yang berwajib, kepolisian.” himbau Nurianto alias Cak Nur.

Sementara itu, Pebrialin di konfirmas media ini usai RDP bersama Komisi I DPRD Batam tersebut mengatakan.”Saya siap untuk mencabut kembali izinnya yang sudah keluarkan. Jika masyarakat menolak adanya pembangunan kios-kios tersebut, tentu izin tersebut harus dicabut Dinas PMK-UkM karena kami yang mengeluarkan izin pembangunan kios-kios  PK5 tersebut.”Ujarnya.

Sementara itu, Saiful Bahri SE, Camat Batam kota yang dikonfirmasi media ini, terkait adanya permintaan dari komisi I DPRD kota Batam yang minta pembangunan kios-kios kakilima tersebut di hentikan. Saiful Bahri mengatakan.”Sesuai dengan pertemuan masyarakat Legenda Malaka beberapa waktu lalu di kantor Camat. Masyarakat dan Koplimas untuk collingdown dulu selama 1 bulan dan tidak ada aktifitas di lokasi tersebut. Maka, kita minta kesemua pihak untuk mentaati kesepakan tersebut.”jelasnya.

Sebagaimana diketuhui setiap adanya pertemuan masyarakat dengan RW, RT-RT  setempat untuk membicarakan pembangunan kios-kios diatas lahan hjau tersebut, selalu mendapatkan penolakan oleh warga.(taherman)

Ditulis Oleh Radar Kepri Pada Jum 17 Mei 2013. Kategory Batam, Terkini. Anda dapat mengikuti respon untuk tulisan ini melalui RSS 2.0. Anda juga dapat memberikan komentar untuk tulisan melalui form di bawah ini