Berdasarkan data Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia, hingga akhir Februari 2026, Kabupaten Lingga telah menerima sekitar Rp120 miliar dana transfer pusat.
Artinya, bahkan sebelum memasuki bulan Maret—periode krusial menjelang Idul Fitri—kas daerah seharusnya telah memiliki likuiditas yang memadai.
Per 12 April 2026, realisasi TKDD meningkat menjadi: Rp165,15 miliar dari total pagu Rp532,57 miliar (31,01%)
Dalam kurun waktu kurang dari empat bulan, lebih dari Rp165 miliar dana publik telah mengalir ke daerah.
Kebutuhan THR: Relatif Kecil
Estimasi kebutuhan Tunjangan Hari Raya (THR) bagi ASN dan PPPK di Lingga berada di kisaran:
Jika dibandingkan dengan dana yang telah diterima:
-
Rp20 miliar dari Rp120 miliar (Jan–Feb) ≈ 16–17%
-
Rp 20 miliar dari Rp165 miliar (hingga April) ≈ 12%
Secara matematis, beban THR hanya sebagian kecil dari total dana yang tersedia.
Fakta Lapangan: THR Tak Dibayar
Namun realitas berbicara lain:
-
THR belum dibayarkan
-
ASN dan PPPK menunggu tanpa kepastian
-
Alasan resmi: kas daerah kosong
Di titik ini, persoalan tidak lagi sederhana.
Kontradiksi Data dan Kebijakan
Jika kas benar-benar kosong, maka muncul pertanyaan mendasar:
-
Ke mana aliran Rp120 miliar di awal tahun tersebut?
-
Bagaimana prioritas penggunaan Rp165 miliar hingga April?
Klaim “kas kosong” bertabrakan langsung dengan data realisasi anggaran.
Indikasi Pergeseran Prioritas
Sejumlah informasi yang beredar mengindikasikan kemungkinan adanya pergeseran prioritas belanja, di antaranya:
-
Kegiatan yang tetap dipaksakan berjalan
-
Program pokok pikiran (pokir)
-
Proyek yang diduga terkait dengan kepentingan elite tertentu
Jika dugaan ini memiliki dasar, maka pola yang terbaca jelas:
➡️ Belanja non-prioritas didahulukan
➡️ Kewajiban terhadap ASN ditund
Dalam tata kelola keuangan daerah, pembayaran gaji dan tunjangan ASN merupakan kewajiban utama, bukan variabel opsional.
Dengan demikian, persoalan ini tidak lagi sekadar soal keterlambatan administratif, melainkan mengarah pada:
Situasi ini memunculkan pertanyaan yang tidak bisa dihindari:
-
Mengapa dana ratusan miliar tidak diprioritaskan untuk kewajiban dasar?
-
Siapa yang lebih dahulu menikmati aliran anggaran tersebut?
-
Mengapa ASN justru berada di posisi menunggu?
Krisis Prioritas
Jika tidak ada penjelasan transparan dan akuntabel dari pemerintah daerah, maka kesimpulan publik akan mengarah pada satu hal:
Ini bukan krisis ketersediaan dana.
Ini adalah krisis prioritas—dan krisis keberpihakan kebijakan.
Dalam konteks ini, yang tertunda bukan hanya THR, tetapi juga kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan daerah.(red)
