; charset=UTF-8" /> Belanja Pemerintah Tumpuhan Penggerak Ekonomi Pada Masa Pandemi Covid 19 - | ';

| | 53 kali dibaca

Belanja Pemerintah Tumpuhan Penggerak Ekonomi Pada Masa Pandemi Covid 19

M Nurul Hidayattulah.

 

Dalam situasi pandemi ini, bukan investasi yang kita harapkan untuk menggerakkan perekonomian, tapi belanja pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Itu adalah arahan Bapak Presiden Joko Widodo di Istana Bogor pada saat bertemu dengan beberapa gubernur.

Tentu hal ini patutdicermati bahwa pada masa pandemi covid 19 ini memang investasi terjadi penurunan dan data yang ada memang cenderung melambat bahkan beberapa perusahaan mempunyai kebijakan merumahkan karyawan karena harus mengurangi proses produksi disebabkan memang permintaan pasar yang sepi.
Disamping itu memang kondisi yang extraordinary karena pandemi ini telah banyak merubah tatanan kehidupan, termasuk salah satu akibatnya adalah pertumbuhan ekonomi yang melambat bahkan menurut beberapa prediksi seperti dari Bank Dunia, IMF, OECD pertumbuhan akan minus baik pada tingkat global maupun pada tingkat nasional, hal ini dengan ditandai menurunnya komsumsi barang,dan menurunnya expor impor. Di sektor kesehatan dengan belum ditemukannya vaksin maupun obat untuk mengatasi pandemi maka terjadi krisis kesehatan yang meluas. Untuk mengantisipasi kondisi tersebut pemerintah telah bergerak cepat dengan menerbitkan Perpu nomor 1 tahun 2020 yang dalam
perkembangannya telah disahkan menjadi UU Nomor 2 tahun 2020. Dengan dasar Hukum tersebut pemerintah telah mengambil langkah langkah cepat untuk memastikan proses pemulihan di bidang kesehatan terjamin biayanya, pemulihan ekonomi yang terkontraksi hebat tetap dalam kendali dan
perlahan diharapkan bisa ke jalur normal. Beberapa kebijakan Pemerintah untuk merespon kondisi tersebut tercakup dalam beberapa sektor dengan melakukan refocusing anggaran dalam APBN maupun pemerintah daerah dalam APBD nya.
Pertama untuk penanganan Kesehatan pemerintah telah menyiapkan Rp 75 Triliun yang dianggarkan untuk bantuan iuran tarif pekerja, insentif tenaga kesehatan medis, non medis termasuk tenaga administrasi kesehatan, belanja sarana prasarana kesehatan, seperti belanja APD, termasuk penyiapan rumah sakit tambahan disamping melengkapi kebutuhan rumah sakit yang sudah ada, untuk rumah sakit baru yaitu rumah sakit di pulau galang dan
bekas wisma atlit. Kedua termasuk didalamnya pembayaran bansos untuk kelompok terdampak pandemi covid 19 untuk jaring pengaman sosial pemerintah menyiapkan Rp110 Triliun, dari dana tersebut yaitu yang disiapkan untuk pembebasan biaya pembayaran listrik, bansos bentuk sembako ,
penerbitan kartu pra kerja khusunya untuk yang terkena dampak pengurangan pekerja, penambahan penyalulan program keluarga harapan.
Ketiga untuk sektor industri pemerintah menyiapkan sekitar Rp70,1 Triliun yang digunakan untuk stimulus kredit usaha rakyat (KUR) , PPh Pasal 21 dan PPN ditanggung pemerintah, Bea masuk ditanggung pemerintah dan masih ada Rp150 Triliun yang disiapkan
untuk pemulihan ekonomi nasional. Refocusing Belanja negara dalam APBN ini , tentunya juga hal yang sama akan dilakukan refocusing dalam APBD untuk belanja pemerintah daerah. Belanja belanja pemerintah dalam merespon pandemi covid 19 maupun belanja pemerintah yang sudah berjalan seperti biasanya yaitu terdiri belanja pegawai, belanja barang maupun belanja modal dan juga belanja lainnya diharapkan bisa jadi tumpuhan untuk menggerakkan perekonomian. Walaupun komponen belanja pemerintah sebenarnya tidaklah terlalu dominan dalam prosentase pertumbuhan ekonomi suatu negara, tapi setidaknya belanja pemerintah akan memberikan multiplier efek (dampak berganda) yang bisa memberikan Ppengaruh ke variabel yang yang lainnya, utamanya konsumsi rumah tangga sehingga pada akhirnya akan menggerakkan roda perekonomian akan kembali bangkit dan bisa berjalan menuju kenormalan.
Realisa Belanja Pemerintah Pada data realisasi belanja ini penulis hanya akan menyampaikan realisasi pada belanja pemerintah pusat atau realisasi belanja pada APBN, pada kesempatan lain akan secara khusus membahas untuk
belanja pemerintah daerah pada APBD. Sesuai berita resmi dari Kementerian Keuangan dalam uang kita, yang disampaikan secara rutin oleh Menteri Keuangan termasuk untuk Realisasi Belanja Pemerintah secara nasional sampai dengan semester satu tahun 2020 sebesar Rp1.068,94 triliun atau sekitar 39,02 persen dari pagu APBN . Realisasi Belanja Negara tersebut terdiri realisasi Belanja.
Ditulis Oleh Pada Kam 27 Agu 2020. Kategory Cerpen/Opini, Terkini. Anda dapat mengikuti respon untuk tulisan ini melalui RSS 2.0. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Komentar Anda

Radar Kepri Indek