; charset=UTF-8" /> Aneh, Ketua DPRD Karimun Tidak Tahu Persoalan di UK - | ';

| | 2,747 kali dibaca

Aneh, Ketua DPRD Karimun Tidak Tahu Persoalan di UK

Ketua DPRD Karimun Raja Bakhtiar=

Ketua DPRD Karimun, Raja Bakhtiar.

Karimun, Radar Kepri-Aneh bin ajaib, entah apa yang diketahui oleh Raja Baktiar selaku ketua DPRD Kabupaten Tanjungbalai Karimun. Karena, ketika dikonfirmasi wartawan, Selasa (14/05) diruang kerjanya, terkait kasus Universitas Karimun dan persoalan pemalsuan honorer 2 (K2). Politisi dari Partai Golkar yang akan maju untuk tingkat provinsi dari Kabupaten Bumi Berazam ini menjawab.”Tidak Tahu.”

Bukan hanya menjawab tidak tahu perkembangan kasus di UK, Raja Baktiar bahkan “menyogok” wartawan dengan segepok uang dalam amplop sambil berkata.”Ini ada sedikit untuk kopi.”katanya. Jelas saja uang tutup mulut dengan kedok uang ngopi itu ditolak wartawan.

Cerita diatas bermula, Selasa (14/05) siang, usai Ketua DPRD Kabupaten Karimun menerima tamu dari DPRD Kabupaten Pelalawan. Sejumlah wartawan melakukan konfirmasi tentang hasil kunjungan DPRD Kabupaten Pelelawan. Serta beberapa masalah yang sekarang ini lagi mencuat di Kabupaten Karimun.

Setelah sampai di ruangan Ketua DPRD Kabupaten Karimun, tiga wartawan   memulai percakapan termasuk, Jantua Dolok Saribu, wartawan kepala Biro Radar Kepri di Kabupaten Tanjungbalai Karimun. Daud, seorang wartawan media on line menanyakan tentang perkembangan masalah pendidikan eklusidi Universitas Karimun. Kemudianj tentang persoalan pemalsuam data honorer 2 (K2) di Kabupaten Karimun.

Raja Baktiar, ketua DPRD Kabupaten Karimun dengan ketus menjawab.”Tidak tahu tentang hal itu.”katanya. Padahal permasalah pendidkan eklusi sudah pernah hearing terbuka di geduang DPRD Kabupaten Tanjungbalai Karimun. Dalam hearing itu hadir rektor UK, Abdul Latif,  pentolan Pokja yang dibentuk berdasarkan SK Rektor,  LSM Laskar Merah Putih dan Pameral serta beberapa anggota DPRD yang di duga terlibat dalam pencairan dana pendidikan eklusi itu. Dimana dana eklusi itu mencapai sekitar Rp 900 juta rupiah, hearing terbuka di lakukan pada Senin, 25 Maret 2013 sekitar pukul 10.00 wib.

Menyikapi jawaban yang terkesan menutup-nutupi masalah itu, beberapa tokoh masyarakat Karimun angkat bicara.”Sangat di sayangkan jika seorang Ketua DPRD tidak mengetahui perkembangan informasi di Kabupaten Karimun.”ungkap seorang tokoh masyarakat.

Ditambahkan.”Pantasan sekarang ini banyak permasalahan yang terjadi di Karimun. Karena oknum pejabat saja tidak mengetahui sama sekali tentang perkembangan informasi di lingkungan Karimun. apalagi tentang rakyat. Bagaimana Ketua DPRD Karimun bisa tahu, jika beliau mengatakan tidak tau tentang pertanyaan yang di berikan oleh beberapa wartawan. Berarti beliau termasuk memberikan informasi bohong. Karena, secara notabenenya mengenai dana pendidikan eklusif yang di terima rektor UKA sudah pernah di lakukan hearing terbuka di kantor DPRD Karimun.”ujarnya.

Seharusnya, ini menjadi pertimbangan buat masyarakat Karimun, agar dalam pemilihan legislatif nanti.”Supaya betul-betul melihat caleg yang mau di pilih pada periode yang akan datang, ” Kata seorang tokoh masyarakat yang enggan namannya di publikasikan.

Dari sikap Ketua DPRD ini, ketiga wartawan ini merasa dilecehkan seperti yang di katakan Daud.”Semua pertanyaan kita beliau jawab tida tahu. Ujung-ujungnya memberikan amplop kepada kami. Saya rasa itu sangat melecehkan kami. Karena kami selaku wartawan butuh informasi yang harus di sampaikan ke masyarakat/publikasikan.”ujarnya.

 

Julpri seorang wartawan media elektronik ini setelah keluar dari ruangan ketua DPRD Kab Karimun mengungkapkan kekesalannya.”Di-anggap apa kita ini oleh ketua DPRD. Walaupun beliau tidak mengetahui  dengan apa yang kita tanyakan. Tidak sepantasnya beliau berkata tidak tahu. Masih ada bahasa yang lebih baik di gunakan selain itu. Apakah, karena beliau pejabat sehingga memperlakukan kita seperti ini.”kata Julpri dengan nada kesal.

Ini merupakan pelajaran berharga bagi rakyat Karimun untuk memilih wakilnya di DPRD. Karena jika salah memilih seperti sekarang ini-memilih pejabat yang tidak tahu perkembangan persoalan di masyarakat Karimun. Tentu saja politis seperti ini tidak mau tahu dengan rakyatnya, yang rugi tentu rakyat yang memilihnya.(jds)

Ditulis Oleh Pada Sel 14 Mei 2013. Kategory Karimun, Terkini. Anda dapat mengikuti respon untuk tulisan ini melalui RSS 2.0. Anda juga dapat memberikan komentar untuk tulisan melalui form di bawah ini

Komentar Anda

Radar Kepri Indek