| | 162 kali dibaca

Wawako Sebut Pengelolaan FTZ Rugikan Negara Belasan Miliar

Suasana hearing Pemko, DPRD, Kadin dan REI Batam.

Batam, Radar Kepri- Hearing, Rapat Pempinan Pemko, DPRD, Kadin, Beadan Cukai Batam, REI dan Pengusaha se-Kota Batam dipimpin Ketua DPRD Batam, Nurianto berlangsung alot.

Rapim bertema, Kasawan Perdagangan Bebas Pelabuhan bebas (KPBPB) Free trade zone vs kawasan Ekonomi kusus (KEK), relevansi,urgensi penyelesaian batam dari perspektif hukum, Selasa (22/05).

Dalam rapat Hearing ini kadin dan Pengusaha menolak kehadiran KEK dikota Batam, karena akan membawa Perlambatan pertumbuhan ekonimi di Batam.”Apalagi Peraturan perundangan sudah menetapkan Batam kawasan Pedagangan Pelabuhan Bebas ( Free teede Zone) selama 70 tahun kedepan. Sehinga kalau peraturan sebentar berubah- ubah, maka akan membingungkan para investor yang buka usaha Batam.”jelas Ketua Kadin Batam, Jadi Rajagukguk.

Hal ini ditanggapi dingin, wakil walikota Batam Amzakar Achmad. Perubahan Fee trede zone kepada KEK itu adalah murni usulan dari pemerintah pusat Presiden Jokowi langsung, pada tanggal 19 januari 2016.

Dan bulan maret 2016 Menko perkonomian Darmin Nasution membentuk tim kajian dengan tim-tim ahlihnya,melibatksn segala stakeholder yang ada dikota Batam waktu itu, namun tidak protes dari pihak yang berkepentingan.”Sehingga disahkan Peraturan tersebut KPBPB Free Trede Zone mebjadi Kawasan Ekonomi kusus ( KEK) sedah berjalan dua tahun. Kok baru sekarang diprotes.” sebut Amzakar Acmad.
Dan lagi kawasan perdagangan Pelabuhan bebas, Fee trede Zone dikota Batam tidak layak dipertahankan, walapun semua Bebas bea PPN, BM, Namun semua harga Kebutuhan pokok dikota Batam sama saja didaerah lainnya di Indonesia, misalnya.”Beras dari luar batam sepuluh ribu perkilonya dibatam juga segitu, beraetikan sama saja, jadi nggak ada guna kita Pertahan, KPBPB, Free Trede Zone itu di-Batamkan.*tegasnya.
Bahkan anggaran yang dianggarkan pusat dua triun Pertahun untuk Pengolaan pembangunan Kawasan Perdagangan Pelabuhan bebas Free trede Zone, mengalami kerugian belasan miliar pertahunnya, hal ini sesuai dengan hasil temuan audit BPKP.”Kalau secara hitung- hitungan bisnis, mengalami kerugian untuk apa dipertahankan.”tutupnya.(taherman)

Ditulis Oleh Pada Sel 22 Mei 2018. Kategory Batam, Terkini. Anda dapat mengikuti respon untuk tulisan ini melalui RSS 2.0. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Komentar Anda

Radar Kepri Indek