Tanpa Koordinasi dan Sosialisasi BUMD Akan Bangun WC Mewah

Rapat BUMD dengan perangkat lurah Kemboka, Rabu 14 April 20013.

Tanjungpinang, Radar Kepri-Tanpa melibatkan pedagang Akau Potong Lembu, Rabu (15/05) sekitar pukul  17  00 Wib. Belasan masyarakat yang dipimpin Lurahan Kemboja, Deri Ambari S Sos menggelar  rapat di Gedung Serbaguna Akau Potong Lembu untuk membentukan panitia pembangunan kakus alias Water Close yang berjarak puluhan meter dari Akau Potong Lembu.

Anggaran untuk pembuatan kakus bersumber dari program kementrian Pekerjaan Umum pusat, bertujuan membangun sanitasi berbasis masyarakat dengan plafon Rp 400 juta.

Rencananya, pembangunan Sanisasi itu akan dibangun di lahan milik Pemko Tanjungpinang yang dihibahkan masyarakat. Dimana pada saat ini, diatas lahan tersebut sudah berdiri WC dan gedung serbaguna. Anehnya, lahan hibah itu di klaim milik direktur Badan Usaha Milik Daerah Kota Tanjungpinang, Eva Amalia SH MSi. Padahal, ketika Eva Amalia masih menjadi pekerja di Lagoi, lahan tersebut udah di hibahkan ke pengelola Akau. Khususnya masyarakat RT 02 RW11 Kelurahan Kemboja Kecamatan Tanjungpinang Barat Kota, Tanjungpinang.

Tanpa dialihkan namakan ke Eva Amalia selaku Direktur BUMD Kota Tanjungpinang, program Menteri PU tersebut akan tetap berjalan seperti program pemerintah Kota Tanjungpinang, jauh sebelum Eva Amalia masuk dan memimpin BUMD Kota Tanjungpinang. Mengapa harus di alih namakan lahan hibah itu atas nama Eva Amalia ? Punya kepentingan apa dosen Stisipol ini sehingga harus atas namanya yang menerima hibah itu ? Kenapa bukan lahan hibah itu tidak diserahkan ke Pemko Tanjungpinang selaku pemilik BUMD ?. Inilah pertanyaan yang muncul terkait di alihkannya lahan hibah itu atas nama Eva Amalia.

Pada rapat yang tidak dihadiri ketua Persatuan Pedagang Kuliner Akau Potong Lembu (P2KAPL) maupun utusannya. Lina selaku fasilitator menjelaskan.”Program kementerian Pekerjaan Umum faxter untuk melakukan sanisatasi berbasis masyarakat. Tujuannya kita itu membuat MCK, membuat sanitasasi yang layak. Seperti pembangunan fasilitas WC umum untuk masyarakat dengan pola standard dari  kesehatan. Dngan menggunakan dana APBN, satu titik Rp 400 juta. Jadi, kita membangun wadah tidak sembarangan, jadi pada saat air mengalir air itu menjadi jernih. Namun kita berkoordinasi kepada masyarakat bahwa WC yang di bangun  tersebut tidak di perbolehkan untuk parkir motor.”terangnya.

Kemudian, pembangunan ini dilaksanakan secara swakelola.”Bangunan pendukung untuk parkir berada di samping kanan kantor BUMD Kota Tanjungpinang.” Katanya tanpa menjelaskan mengapa proyek senilai Rp 400 juta itu harus di swakelolakan tanpa lelang.

Dalam kesempatan ini, Lurah Kemboja, Derry Ambari S Sos meminta kepada seluruh yang hadir agar menjalin kerja sama yang baik.”Harus sering berkomunikasi.”pintanya sambil menutup rapat.

Bagaimana mau komunikasi dan kerjasama jika Dirut BUMD Kota Tanjungpinang memutuskan segala sesuatunya dengan sesuka hatinya tanpa musyawarah dan sosialisasi dengan pedagang. Contohnya, pengalihan operasional aset lapak pedagang ikan tanpa sosialisasi apalagi musyawarah dengan pemilik lapak.

Sampai hari ini, masyarakat masih menungu hasil audit BPK-RI perwakilan Batam terhadap semua uang APBD Kota Tanjungpinang yang di hibahkan ke BUMD Kota Tanjungpinang. Khususnya selama Eva Amalia SH MSi menjabat direktur BUMD. (aliasar/chendy)

Ditulis Oleh Radar Kepri Pada Kam 16 Mei 2013. Kategory Tanjungpinang, Terkini. Anda dapat mengikuti respon untuk tulisan ini melalui RSS 2.0. Anda juga dapat memberikan komentar untuk tulisan melalui form di bawah ini