Tanjungpinang Jadi Pilot Projeck Pelaksanaan TEPPA
Tanjungpinang, Radar Kepri-Tahun 2014 Kota Tanjungpinang dipercaya oleh pemerintah pusat sebagai pilot project Tim Evaluasi dan Pengawasan Penyerapan Anggaran (TEPPA). TEPPA merupakan pelaporan penyerapan anggaran berbasis web.
Demikian disampaikan Walikota Tanjungpinang H. Lis Darmansyah, SH saat menghadiri roadshow Tim Evaluasi dan Pengawasan Penyerapan Anggaran (TEPPA), Kamis (1/5), di aula Bulang Linggi Kantor Perpustakaan dan Arsip kota Tanjungpinang. Kota Tanjungpinang merupakan salah satu dari 29 kabupaten/kota yang terpilih sebagai tempat pelaksanaan roadshow TEPPA ini.
Dikatakan Lis, sebagai daerah pilot project Kota Tanjungpinang telah mencoba melakukan upaya system pelaporan penyerapan anggaran berbasis web mulai dari pejabat penghubung kota sampai ke pejabat penghubung SKPD. Sampai dengan bulan Maret 2014 SKPD yang sudah menginput data APBD di web TEPPA Kota Tanjungpinang sebanyak 65 SKPD atau 78% dari 80 SKPD yang ada.
Jika mereview tahun 2013 yang lalu, penyerapan anggaran Pemerintah Kota Tanjungpinang belum maksimal, dimana realisasi anggaran keuangan hanya 75% dan realisasi fisik sebesar 85%.
Lebih lanjut dikatakan Lis, hal ini dikarenakan 3 hal yaitu terjadinya pergeseran perencanaan dan teknis kegiatan akibat perubahan standar harga, belum efektifnya proses pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, serta sulitnya implementasi pengadaan lahan.”Salah satu hal yang mempengaruhi TEPPA adalah penetapan APBD yang tepat waktu.”Kata Lis.
Ditambahkan Lis.”Semoga penyerapan anggaran di tahun 2014 dapat berjalan maksimal sesuai dengan ketentuan yang berlaku.”katanya lagi.
Dalam roadshow TEPPA ini menghadirkan pembicara dari Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) Sarma Marpaung. Dijelaskan Sarma, tujuan pelaksanaan roadshow TEPPA ini adalah untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan pembangunan. Selain itu, ada keterkaitan antara pelaksanaan pelaporan penyerapan anggaran berbasis web ini dengan keterbukaan informasi publik. Keterkaitan dimaksud adalah masyarakat bisa berpartisipasi dalam perencanaan, pelaksanaan hingga pertanggungjawaban sesuai dengan kapasitasnya masing-masing.
Partisipasi aktif dan efektif dari masyarakat dapat membantu pemerintah dalam menyusun skala prioritas, karena kegiatan yang baik adalah kegiatan yang tepat sasaran dan sesuai kebutuhan. Partisipasi masyarakat dapat dimulai dari memberikan masukan, menyampaikan permasalahan, dan memberikan tanggapan atas dampak kebijakan. Sementara itu, pemerintah melakukan evaluasi serta peningkatan kualitas dari penyusunan program yang tepat sasaran dan sesuai kebutuhan. Dengan demikian ada sinkronisasi antara pemerintah dan masyarakat.”Tapi masyarakat jangan menuntut melebihi kemampuan pemerintah. Bila itu terjadi, maka roda pemerintahan bisa terhenti.”Kata Sarma.
Turut hadir dalam roadshow TEPPA di aula Bulang Linggi Plt. Sekretaris Daerah Kota Tanjungpinang Dr. Syafrial Evi, Kepala Biro Pembangunan Provinsi Kepri Sardison, para FKPD Kota Tanjungpinang, tokoh masyarakat, serta pejabat eselon 2 dan 3 di lingkungan Pemerintah Kota Tanjungpinang.(hum/red)