Sakit Karena Dianiaya Senior STPI, Pemko Batam Abaikan Siswa Berprestasi

Martin bersama aktifis LSM di Batam menuntut tanggungjawab Pemko Batam, Rabu (18/06),

Batam, Radar Kepri-Martin orang tau Faiza Tunniza, siswa berprestasi dari SMAN 13 Pulau Terong, Kecamatan  Belakang yang disekolahkan oleh Pemerintah Pemko Batam, Provinsi  Kepri di Sekolah Tinggi Perikanan Indonesia (STPI) Jakarta, sangat kecewa dengan Pemko Batam. Karena merasa di telantarkan ketika sedang menderita sakit keras, diduga penganiyaan senior disekolahnya.

Hal ini diungkap Martin kepada Radar Kepri, Rabu (18/06) di Batam Center.”Diduga akibat penganiyaan seniornya, anak saya sekarang menderita sakit.”kata Martin

Yang membuat Martin semakin kecewa, Pemerintahan kota Batam adalah tidak bertanggung jawab atas kejadian ini. Padahal, mulai dari tahun 2013.”Anak saya menderita sakit, belum ada perhatian dari Penmko Batam, baik secara moril maupu materil terhadap peristiwa  yang dialami anak kami ini.”ujarnya,

Sejak anaknya sakit, Martin mengaku telah mengeluarkan biaya untuk perobatannya hingga Rp 100 juta.” Semua uang kami sudah habis pak, akan tetapi pemerintahan kota Batam tidak merasa punya tanggungjawab atas kejadian yang dialami anak saya.”jelasnya.

Dikatakan Martin, anaknya disekolahkan di STPI Jakarta itu bukan karena permintaannya.”Namun pemerintah kota Batam yang menyekolahkan kesana, sebab anak saya adalah salah seorang siswa yang berperestasi di sekolahnya. Bukan kerena permintaan pribadi saya kepada pemerintah kota Batam. Namun setelah ada kejadian seperti yang dialami anak saya, pemerintah kota Batam lepas tangan dan tidak bertanggung jawab, ini benar-benar pemerintahan tidak bermoral.”sebut Martin kesal.

Yang paling melelahkan Martin,  dirinya dibuat seperti bola oleh  Walikota Batam, Drs H Amad Dahlan.”Dia (Walikota,red) suruh daya jumpa dengan anak buahnya, mulai dari Dinas Kehutanan, Kabag umum dan Kabag keuangan Pemko Batam. Namun solusi dari pertemuan tersebut tidak ada. Bagaimana biaya perobatan yang kami butuhkan, agar anak kami sehat seperti semula. Rasanya saya ingin melakukan tidakan anarkis terhadap Pemerintahan Kota Batam. Karena anak saya diambil dalam kedaan sempurna tanpa ada cacat, sekarang anak saya  cacat ada pembengkokan tulang, dan kepala selalu sakit-sakit tidak sembuh. Padahal untuk biaya perobatan sudah menghabiskan uang banyak, tanpa ada bantuan dari pemerintah yang seharusnya bertanggungjawab penuh dalam hal ini.”paparnya.

Dikatakan Martin.”Hari ini, kami bersama aktifis LSM yang peduli dengan peristiwa anak kami, mendatangi walikota Batam Ahmad, Dahlan di kantor di lantai 5, Gedung Pamko Batam. Minta pertanggungjawabannya atas peristiwa yang dialami anak saya, namun Walikota Batam itu tetap saja tidak mau bertemu dengan kami.”keluhnya

Melihat setuasi sudah mulai memanas dari kawan-kawan aktifis mulai berk kasar terhadap sang peminpin yang tidak bertanggungjawab itu.”Akhirnya Walikota mengutus bawahannya, Asisten Tata Pemerintahan, Raja Supri untuk menemui para aktifis LSM yang sudah mulai gerah.”terangnya.

Raja Supri menawarkan jasa untuk memberikan tiket pesawat berobat kerumah sakit di Pekan Baru, Provinsi Riau. Tawaran ini ditolak mentah-mentaholeh orang tua siswa korban kekerasan sekolah.”Mami tidak membutuhkan tiket, kami membutuhkan biaya perobatan anak saya.”tegasnya. Ketegangan kembali antara pemerintah Pemko Batam dengan  para aktifis LSM bahkan nyaris anarkis.

Raja Supri akhirnya menawarkan bantuan uang perobatan sementara sebesar Rp 10 juta, dia berjanji akan memberikan bantuan biaya perobatan sesuai yang dibutuhkan. Tawaran ini, bisa diterima oleh Martin sehingga aktifis LSM yang tadinya sempat memanas dan tegang,  mereda. Setelah ada kesepatakan para aktifis LSM tersebut membubarkan diri  secara tertib.

Walikota Batam, Drs H Ahmad Dahlan.

Martin kepada Radar Kepri menghinbau pada semua orang tua siswa di kota Batam agar-agar berhati-hati dalam menyerahkan anaknya kepada pemerintah.”Jangan sampai hal yang dialami anaknya, juga dialami oleh siswa lain, cukuplah saya saja yang jadi korban.”katanya.

Ditempat yang sama, aktifis LSM yang ikut membantu perjuangan nasib anak Martin, sangat menyayangkan sikap pemerintah kota Batam yang tidak bertanggungjawab. Baik secara moril maupun secara materil terhadap siswa prestasi yang diambil oleh Pemko Batam untuk dikuliahkan di STPI Jakarta, lalu menderita sakit akibat penganiyaan seniornya.”Pemerintah kota Batam tidak boleh lepas tangan, mereka harus bertanggungjawab sepenuhnya terhadap musibah anak pak Martin itu.”kata Hery Marhat, aktifis LSM LAKI Pejuang 45 kota Batam.

Ketua Garda LSM Indonesia kota Batam, Aldi Braga menyampaikan hal serupa.”Karena korban jatuh sakit,  akibat kekerasan yang dilakukan seniornya disekolah itu. Dan yang minta anak ini sekolah di STPI Jakarta adalah pemerintah kota Batam, jadi mereka tidak boleh lempar batu sembunyi tangan. Artinya setelah ada pristiwa seperti ini, lalu mereka tidak mau tanggungjawab.”tutupnya.

Pihaknya juga akan meminta pertanggungjawaban dari kampus STPI Jakarta serta meminta kepolisian mengusut pelaku penganiyaan yang menyebabkan Faiza cacat seumur hidup itu. (taherman)

Ditulis Oleh Radar Kepri Pada Rab 18 Jun 2014. Kategory Batam, Terkini. Anda dapat mengikuti respon untuk tulisan ini melalui RSS 2.0. Anda juga dapat memberikan komentar untuk tulisan melalui form di bawah ini