Rakhine State

Dalam debat ke empat Calon Presiden dengan Tema Hubungan Internasional calon Presiden

nomor 01 Joko Widodo menyampaikan pendapatnya mengenai Rakhine State kepada calon Presiden 02 Prabowo Subianto. Prabowo Subianto menyampaikan bahwa Rakhine State yang dimaksud adalah pengunsi Rohingya?. Tentu jawabannya benar tentang pengungsi Rohingya.

Ternyata Prabowo Subianto mengikuti situasi dan perkembangan masalah regional dan

Mengenal Rakhine State.

Apa yang diketahui tentang Rakhine State? Negara bagian Rakhine adalah negara bagian yang terletak di pantai barat Myanmar. Negara bagian Rakhine berbatasan dengan Negara Bagian Chin di utara, Bagian Magway, Bagian Bago, dan Bagian Ayeyarwady di timur, Teluk Benggala di barat, dan Divisi Chittagong di barat laut, Bangladesh. Berbicara tentang Rakhine State, sesungguhnya berbicara tentang penderitaan dan pelarian pengungsi Rohingya yang ditindas oleh rezim militer Myanmar. Para pengungsi Rohingya tersebut melarikan diri ke negara Bangladesh untuk menghindari kejaran dan pembunuhan (genocide) oleh rezim militer

Myanmar.

Dalam perkembangan sejarah modern Myanmar (Burma), etnis Rohingya bukanlah etnis yang baru mendiami wilayah Myanmar di bagian Barat negara tersebut (penduduk illegal seperti pengakuan dari pemerintah Myanmar). Etnis Rohingya menempati di negara bagian (Provinsi) Rakhine, Myanmar Barat yang berbatasan langsung dengan Teluk Benggala Bangladesh dan dipisahkan oleh sungai Naf yang memisahkan antara negara Myanmar dan Bangladesh.

Etnis Rohingya yang telah lama mendiami wilayah di Myanmar Barat tersebut juga turut

serta dan berperan dalam memperjuangkan kemerdekaan Burma (sekarang Myanmar) dari

penjajahan Inggris. Hal tersebut merupakan fakta sejarah yang tak dapat diabaikan begitu saja oleh pemerintah Myanmar yang berkuasa saat ini dan dikuasi oleh etnis Burma. Negara bagian Rakhine (Rakhine State) mayoritasnya beretnis Rohingya dan secara tradisional lebih dekat wilayahnya dengan negara Bangladesh. Namun dengan banyaknya pengungsi Rohingya yang ada di negara Bangladesh juga menimbulkan dilema bagi Bangladesh untuk membiayai kehidupan pengungsi Rohingya tersebut.

Dalam sejarah perjuangan Burma mencapai kemerdekaan, etnis Rohingya juga memiliki

andil yang cukup besar terutama ketika berhadapan dengan penjajahan Inggris. Kendati telah bermukim di wilayah Myanmar, jauh sebelum perang dunia kedua, etnis Rohingya tidak diakui sebagai warga negara. Barangkali perbedaan kultur dan kepercayaan yang menjadikan etnis Rohingya tidak diakui sebagai warga negara Myanmar yang sah. Undang-undang kewarganegaraan Myanmar yang berlaku sejak tahun 1982 tak mengakui etnis Rohingya yang muslim tersebut sebagai warga negara.

Etnis Rohingya di Myanmar termasuk etnis yang tidak pernah menuntut otonomi khusus,

apalagi menginginkan kemerdekaan terpisah dari pemerintah pusat di Rangoon, ibu kota lama Burma (sekarang Nay Phy Taw). Berbeda dengan etnis-etnis lainnya, katakanlah seperti etnis Karen, Kachin yang minoritas dan beragama Buddha yang selalu mengangkat senjata untuk memperjuangkan otonomi khusus maupun kemerdekaan dari pemerintah pusat. Konsistensi pemerintah Myanmar yang dikuasai oleh militer tidak sesuai dengan apa yang dilaksanakan di lapangan. Salah satunya adalah penggantian nama negara dari Burma menjadi Myanmar salah satunya adalah didasarkan kepada adanya faktor etnisitas dan politik konsolidasi.

Perubahan nama negara tersebut agar etnis non-Burma yang merupakan etnis minoritas di

negara tersebut akan merasa menjadi bagian dan tidak terpisahkan secara utuh. Etnis Burma yang mayoritas yang berasal dari Tibet-Mongolia. Sebagai negara yang memiliki pengaruh di Organisasi Konferensi Islam (OKI) Mesir dan Arab Saudi secara terbuka mengecam Myanmar terhadap pembersihan etnis muslim Rohingya. Tidak ada alasan Rezim Militer Myanmar untuk menindas dan membunuh etnis Rohingya. Mesir dan Arab Saudi meminta Myanmar melalui PBB untuk menghentikan pembersihan etnis terhadap etnis minoritas Rohingya di negara bagian

menghimbau kepada penguasa rezim militer Myanmar untuk dapat melindungi etnis minoritas dan memberikan kesetaraan dengan etnis-etnis yang ada di Myanmar. Sebagai seorang tokoh yang berpengaruh di negaranya, Suu Kyi dapat berperan dalam memberikan solusi dan penyelesaian dalam masalah Rohingya tersebut. Pada akhirnya penyelesaian masalah etnis Rohingya di negara bagian Rakhine (Rakhine State) tersebut dapat diselesaikan dengan mengajak komunitas internasional untuk terlibat secara langsung dalam penyelesaian Rohingya tersebut, tentunya di bawah mengawasan United Nations (PBB).