; charset=UTF-8" /> Polda Kepri Masih Usut Kasus PT MIPI, KPK Diminta Suvervisi - | ';

| | 770 kali dibaca

Polda Kepri Masih Usut Kasus PT MIPI, KPK Diminta Suvervisi

Tanjungpinang, Radar Kepri-Kepala Bidang Humas Kepolisian Daerah (Polda) Kepri Kombes Pol. Harry Goldenhardt menyampaikan kasus dugaan gratifikasi, penyimpangan pajak sera Tenaga Kerja Asing (TKA) Ilegak PT.Mangrove Industry Park Indonesia (MIPI) yang dilaporkan LSM CINDAI masih dalam proses penyelidikan.

Hal itu diungkapkan kepada LSM Cindai Kepri, beberapa waktu lalu  dikonfirmasi melalui Whatsapp.

Adapun laporan LSM Cindai ke Mapolda Kepri itu, Menurut Ketua Umum Cindai Edi Susanto, sudah diproses dan sejumlah pihak telah dimintai keterangan sesuai dengan informasi dan bukti yang dilampirkan dalam berkas laporan Cindai terkait dugaan gratifikasi disebalik lancarnya kegiatan PT. MIPI yang selama ini sarat dengan kegiatan penyelewengan perijinan dan berpotensi merugikan negara puluhan bahkan ratusan milyar.

“Sejumlah saksi sudah dipanggil pihak Polda Kepri, termasuk penerima dan pemberi gratifikasi,” jelas Edi.

Lanjutnya menerangkan lebih detil keterlibatan sejumlah oknum baik pejabat eksekutif dan legislatif yang menerima sejumlah uang untuk mendukung kegiatan PT MIPI.

Beberapa bukti yang dilampirkan dalam laporan CINDAI Kepri.

Adanya transaksi keuangan senilai Rp. 30 juta ke rekening milik HM yang merupakan supir di DPM PTSP Bintan. Berdasarkan informasi yang bisa dibuktikan kebenarannya, HM ada mengambil uang tunai ke pihak PT.MIPI atas perintah Kepala Dinas senilai Rp. 30 juta tahap ke dua. Kemudian didalam dokumen pembiayaan PT. MIPI tertulis untuk biaya oprasional Rp.15 juta Mr. APZ (diduga nama samaran Kepala Dinas DPM PTSP Kabupaten Bintan).

Dalam hal proses penerbitan Certificate of Origin (COO) atau disebut Surat Keterangan Asal (SKA). Ada beberapa kali terjadi transaksi uang tidak wajar setiap bulannya dari PT. MIPI senilai Rp.7 juta secara tunai ke Kepala Dinas Perindag Bintan. Kemudian ada bukti Transfer mencurigakan senilai Rp.28 juta ke rekening CPN yang diketahui merupakan anak kandung Kepala Dinas PERINDAG Bintan. Berikutnya didalam dokumen kwitansi PT. MIPI terdapat biaya untuk kegiatan perjalanan dinas Mr. Dino (nama samaran) senilai Rp.10 juta. Dalam dokumen pembiayaan PT. MIPI lainnya, tertulis untuk biaya oprasional senilai Rp. 15 juta. Untuk biaya administrasi pengurusan COO di Dinas PERINDAG Bintan yang kuat dugaan diberikan secara rutin setiap penerbitan COO. Selanjutnya ada terdapat 22 kali pembiayaan tiket pesawat atas nama inisial DN yang dibiayai oleh PT. MIPI.

Adapun Anggota DPRD Bintan HS atau GT, MY atau YT dan ER disinyalir selama ini yang membekap kegiatan PT. MIPI di lokasi Jl. Bukit Piatu Galang Batang Kecamatan Gunung Kijang sejak Januari 2020 yang tanpa izin selembar pun. Adanya permintaan untuk kebutuhan pembagian sembako dalam rangka Idul Fitri oleh oknum anggota DPRD Bintan ER senilai Rp.76 juta dikirimkan ke rekening penerima ER langsung. Bukti berikutnya berupa pengajuan pembiayaan PT. MIPI untuk Mr. GT senilai Rp.10 juta dan Mr. YT senilai Rp.3 juta. Kemudian beberapa transaksi berupa transfer ke rekening HS senilai Rp.9 tarus ribu dengan rekening yang sama lagi senilai Rp.5 juta. Masih melalui transfer ke rekening HS tanggal 02 Desember 2019 senilai Rp.5 juta dan dengan rekening yang sama pada tanggal 26 Desember 2019 senilai Rp.5,7 juta. Keseluruhan rangkayan transaksi tersebut dikirim oleh pihak PT. MIPI. Berdasarkan bukti dokumen milik PT. MIPI, untuk Biaya oprasional Mr. G alias Pak Kumis alias HS pada tanggal 27 Oktober 2019 senilai Rp.5 juta. Selanjutnya ada transaksi melalui transfer dengan rekening penerima MY denga nilai Rp.2,5 juta. Tidak Luput juga bukti pembelian tiket pesawat yang dibiayai oleh PT. MIPI an. EJ Chief Executive Officer (CEO) PT MIPI dan HS serta MY.

Kesemua penjelasan dugaan Gratifikasi dan Pungli yang dijabarkan diatas oleh LSM CINDAI tidak lepas dari peran aktif oknum-oknum pejabat yang disebutkan diatas yang bekerjasama dengan EJ selaku CEO PT MIPI. Dimana hal itu terjadi karna ada saling membutuhkan dan kepentikan satu sama lainnya.

Dari data yang diperoleh LSM CINDAI, ada beberapa kali pertemuan antara Sukardi Owner PT. MIPI dengan beberapa pejabat tinggi Kabupaten Bintan dan Provinsi Kepri.

Pihaknya masih menunggu hasil penyelidikan oleh Polda Kepri Namun tidak menutup pintu akan mengirimkan surat ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melakukan suvervisi dalam kasus tersebut.”Kita beri kesempatan penyidik Polda Kepri bekerja dulu. Nanti akan kita pertimbangkan untuk mengirimkan surat permintaan suvervisi ke KPK jika kasus ini menemukan hambatan.”pungkas Edi Susanto.(mona/bersambung)

Ditulis Oleh Pada Sel 05 Jul 2022. Kategory Tanjungpinang, Terkini. Anda dapat mengikuti respon untuk tulisan ini melalui RSS 2.0. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Komentar Anda

Radar Kepri Indek