; charset=UTF-8" /> Penganggaran Belanja 14 Dinas di Batam Tidak Sesuai Ketentuan Sebesar Rp 53,5 Miliar - | ';

| | 319 kali dibaca

Penganggaran Belanja 14 Dinas di Batam Tidak Sesuai Ketentuan Sebesar Rp 53,5 Miliar

Batam, Radar Kepri- Capaian opini wajar tanpa pengeculian (WTP) Pemko Batam atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pertanggungjawaban (LKPj) Tahun Anggaran (TA) 2019 oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Kepri bukan berarti Pemko Batam bersih dari temuan.

Berdasarkan data LHP atas LKPj TA 2019 yang diterima radarkepri.com terdapat 14 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Pemko Batam yang salah dalam penganggaran dengan nilai Rp 53.517.826.000.

Berikut uraian LHP tersebut, pertama Penganggaran Belanja Pada 14 OPD Tidak Sesuai Ketentuan Sebesar Rp 53.517.826.000.
Kedua, Terdapat 89 Objek Pajak Belum Terdaftar Sebagai Wajib Pajak pada BPPRD yang Berpotensi Memberikan Pendapatan Pajak Daerah.
Ketiga Pengelolaan dan Penyajian Piutang Retribusi Pengendalian Menara Tahun 2019 pada Dinas CKTR Kurang Memadai.
Ke empat Penyajian Investasi Non Permanen pada Neraca Pemerintah Kota Batam per 31
Desember 2019 Sebesar Rp22.221.929.790,00 Belum Sesuai Kebijakan Akuntansi;
Kelima, Hibah Barang PMT dan Vaksin dari Pemerintah Pusat dan Provinsi Belum Dicatat
Secara Tertib.
Ke enam, Pengelolaan Jaminan Sewa Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) Pada Dinas
Perumahan Rakyat, Permukiman, dan Pertamanan Kota Batam Belum Memadai.
Ketujuh, Penyajian Kewajiban Jangka Pendek pada Neraca Pemerintah Kota Batam per 31
Desember 2019 Belum Sesuai Ketentuan.(irfan)

Ditulis Oleh Pada Kam 18 Jun 2020. Kategory Batam, Terkini. Anda dapat mengikuti respon untuk tulisan ini melalui RSS 2.0. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Komentar Anda

Radar Kepri Indek