Pak Presiden, di Bintan Ribuan Hektar Hutan Lindung di Jual Tim 9

Ini Tamrin, security PT BMW yang mengatakan lahan hutan lindung milik PT BMW dibeli dari tim 9.

Bintan, Radar Kepri- Ribuan hektar Hutan Lindung (HL) dan Hutan Produksi Terbatas (HPT) di Kabupaten Bintan beralih statusnya menjadi Hak Guna Bangun (HGB) dan Hak Guna Usaha karena dijual oleh oknum pejabat yang tergabung dalam pembebasan lahan atau lebih dikenal dengam tim 9.

Hal ini terungkap dari pernyataan Tamrin yang mengaku security PT BMW saat para petani masuk kedalam kawasan hutan lindung sebagaimana surat Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Kepri nomor 522/804/DLHK /4.2/2021 tertanggal 2 November 2021.”Kata siapa itu tanah negara, hutan lindung. Iti lahan PT BMW, kami beli dari Tim 9.”ucap Tamrin dengan nada keras sambil mengusir petani, Rabu (01/12) di Lome, Toa Paya Utara, Bintan.

Awalnya petani bertahan dan nyaris bentrok dengan sejumlah security yang diduga hanya “preman bayaran”. Petani tersinggung dengan ucapan Tamrin yang lebih membela perusahaan dari pada membela negara.”Tanah itu milik negara bukan perusahaan milik sipit. Kok hutan lindung negara dirampok, tapi malah membela perampoknya.”teriak petani.

Kondisi makin memanas ketika Tamrin yang beberap waktu lalu melarang petani masuk untuk membersihkan Mushalo mengatakan.”Kami bayar pajak.”ucapnya. Pernyataan ini justru tambah memicu amarah petani yang membawa sejumlah peralatan tani. Karena data yang dimiliki media ini, PT BMW menunggak pajak lebih dari Rp 30 Miliar sejak 2015 sebagaimana pernah diunggah radarkepri.com dengan judul Wow…PT BMW Tak Bayar Pajak Sejak Tahun 2015 Senilai Rp 30 Miliar .

Suasana memanas ditambah cuaca terik kemudian diredam pembina petani, M Syukur.”Hari ini kita mengalah dulu, besok- besok kita datang lebih banyak lagi. Kita lihat, kalau mereka mau adu kuat, kita siap layani. Negara adalah milik rakyat, kita membela negara bukan kacung atau satpam perusahaan yang merampas tanah negara. Itu sudah jelas hutan Lindung. Mau dibawa keranah hukum manapun sudah jelas hutan lindung. Kita akan desak BPKH Kepri secepatnya memasang plank papan pengumuman tentang lahan yang masuk hutan lindung agar aset negara bisa kembali ke negara.”tegasnya.

M Syukur juga sedang menyusun laporan resmi ke Komisi Pemberantasan Korupsi biar oknum pejabat “perampok” Hutan Lindung di Bintan segera ditangkap.”Negara tidak boleh kalah oleh perampok hutan lindung. Di Bintan ini saya lihat tidak ada negara, buktinya hutan lindung dirampok, hutan produkai terbatas diperjualbelikan. Tapi negara, khususnya aparat penegak hukum diam dan tutup mata.”tegasnya.

Menurut Syukur, sampai hari ini, tim satgas mafia tanah belum bekerja unuk mengembalikan tanah negara ke pangkuan ibu pertiwi.”Belum ada sejengkal pun tanah negara di Bintan ini yang dikuasai perusahaan dikembalikan ke negara. Itu bukti gagalnya kinerja satgas mafia tanah dan reformasi agraria. Tanah terlantar saja tidak ada yang dibatalkan HGB dan HGU nya.”terang Syukur.

Syukur juga sedang menyiapkan demo besar- besaran ke BPKH Kepri agar secepatnya memasang plang hutan lindung di kawasan yang diklaim milik PT BMW padahal DLHK Kepri memastikan lahan yang saat ini dikuasai PT BMW adalah hutan lindung dan cachtman area.

Hingga berita ini dimuat, media ini belum berhasil menjumpai pihak PT BMW guna konfirmasi dan klarifikasi dasar perusahaan itu mengklaim lahan hutan lindung itu miliknya.(irfan).

Ditulis Oleh Radar Kepri Pada Kam 02 Des 2021. Kategory Terkini. Anda dapat mengikuti respon untuk tulisan ini melalui RSS 2.0. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.