KPK Diminta Turun Secepatnya ke Anambas

Inilah plank nama papan proyek di Jl Surabaya, Kelurahan Tanggerang Selatan, Kecamatan Bukit Raya, Pekanbaru, Riau itu dengan jelas menulis nama Yeni Fatra, istri Bupati Anambas, Tengku Muhtarudin.

Tanjungpinang, Radar Kepri-Plank nama papan proyek di Jl Surabaya, Kelurahan Tanggerang Selatan, Kecamatan Bukit Raya, Pekanbaru, Riau itu dengan jelas menulis nama Yeni Fatra, istri Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas, Tengku Muhtarudin. Diatas papan dengan cat kuning dan tulisan berwaran hitam itu, tertulis Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

Dengan nomor IP 1186/IP.DTRB/2013 dan nomor SK 1225/IMB/DTRB/2013 dengan nama proyek Rumah Tempat Tinggal Usaha, dengan jumlah kavling 3 dan berlanatai 3 pula. Dengan perencana Suprianto ST dan pangawasnya, pemilik (Yeni Fatra) bersama Dinas Tata Ruang Bangunan Kota Pekanbaru.

Diduga uang pembangunan ruko tiga lantai ini hasil dari dugaan tindak pidana korupsi mega proyek water front city senilai Rp 64 miliar berupa fee, dimana pada tahun 2013 lalu telah dicairkan hingga Rp 21,5 Miliar lebih.

Diharapkan Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan  (PPATK) menelusuri transaksi megaproyek water front city ini, karena disinyalir, pihak PT Adhi Karya yang telah di black list itu men-subkan pekerjaan ke pihak lain. Kemudian beberapa bagian proyek juga di kurangi volume pekerjaannya tanpa mengurangi pagu dana.

Kemudian, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga diminta secepatnya turun ke Anambas mengusut dugaan korupsi berupa mark-up dalam proyek waterfront city.”Kita menduga mark-up dalam proyek water frontcity itu gila-gilaan, satu tiang pancang dibandrol Rp 40 juta, Inikan sangat luar biasa dugaan mark-upnya.”sebut sumber media ini.

Pihaknya berharap KPK segera turun menggelar pengumpulan bahan dan keterangan di proyek waterfront city tersebut.”Agar kerugian negara lebih besar lagi bisa dihindari, KPK harus secepatnya turun.”tutup sumber.

Hingga berita ini dimuat, media ini belum berhasil menjumpai Bupati Anambas, Tengku Muhtarudin dan Yeni Fatra terkait dugaan korupsi dan pembangunan ruko berlantai III yang diduga dari hasil tindak pidana korupsi.

Dalam catatan Radar Kepri, terdapat 10 modus pencucian uang yang “lumrah” dilakukan oleh oknum pejabat korup. Pertama, berupa pengalihan dana dari rekening giro instansi pemerintah ke rekening tabungan atas nama pribadi pejabat. Kedua, penggunaan identitas palsu untuk membuka rekening yang akan digunakan sebagai sarana penipuan. Ketiga, mengalirkan dana pada anggota keluarganya yang rentan sebagai sasaran penyuapan. Keempat, uang suap sering diberikan dalam bentuk barang. Walaupun barang tersebut dibeli atas nama si pejabat tapi sumber biayanya mungkin datang dari pihak lain.

Kelima, pembukaan beberapa rekening atas nama orang lain, biasa dilakukan untuk menutupi identitasnya. Keenam, jasa asurans sering digunakan sebagai modus operandi pencucian uang. Biasanya pelaku akan membeli polis asuransi jiwa dengan premi tinggi yang langsung dibayarkan pada saat penutupan polis tersebut. Selang beberapa waktu, polis akan dibatalkan, dan premi yang dibayarkan akan dikembalikan walaupun di kurangi denda. Ketujuh, perusahaan bermodal kecil juga dapat digunakan sebagai pemilik polis asuransi yang berpremi besar untuk menutupi identitas asli pelaku pencucian uang. Kedelapan, transfer uang dari luar negeri, besar kemungkinan dana tersebut adalah hasil perbuatan melawan hukum yang dikembalikan setelah diungsikan ke luar negeri. Kesembilan, restitusi pajak besar yang tidak sesuai dengan profil perusahaan pembayar pajak juga dapat dicurigai sebagai upaya pencucian uang. Terakhir, kesepuluh, populer disebut dengan istilah mark-up, yaitu pencantuman anggaran yang jauh lebih besar dari pada biaya yang sebenarnya diperlukan.(irfan)

Ditulis Oleh Radar Kepri Pada Sab 15 Mar 2014. Kategory Tanjungpinang, Terkini. Anda dapat mengikuti respon untuk tulisan ini melalui RSS 2.0. Anda juga dapat memberikan komentar untuk tulisan melalui form di bawah ini