' '
| | 862 kali dibaca

KKN Marak di Disdikbud Tanjupinang, Wawako Bungkam

H Syahrul S Pd dan Dadang AG

H Syahrul S Pd dan Dadang AG

Tanjungpinang, Radar Kepri-Jalur khusus penerimaan murid baru membuka celah Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) di lingkungan Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Tanjungpinang. Celakanya, meskipun dikeluhkan para orang tua murid, proses penerimaan murid jalur khusus ini terus berlanjut tanpa tindakan pimpinana daerah.

Al (51), seorang wali murid kepada Radar Kepri, Rabu (16/07) menceritakan susahnya pendaftaran siswa baru di sejumlah sekolahan melalui jalur khusus dan jalur umum serta biaya masuk sekolah yang mahal.”Pihak sekolah tidak melibatkan wali murid tentang biaya masuk. Hanya inisiatif komite sekolah yang ada di dalam kota Tanjungpinang saja.”keluhnya

Warga Jalan Pantai impianini dijumpai Radar Kepri disebuah kedai kopi, Akau Pusat Jajan Selera (Pujasera) Potong Lembu, mengungkapkan.”Jika kita lihat dengan kasat mata, banyak kejanggalan dis ejumlah sekolah yang ada di dalam kota Tanjungpinang ini. Contohnya, seperti biaya masuk sekolah, SMK N 02 jalan Pramuka, mencapai Rp 2 250 000 .Itu dimana dasarnya, apa itu bedasarkan aturan. Jika berdasarkan aturan dan undang undang serta kebijakan, seharusnya di sosialisasi pada masyarakat, supaya masyarakat tahu.”ungkap Al.

Kemudian lanjut Al.”Jika seperti ini, tentunya masyarakat akan bertanya-tanya. Kok biaya masuk sekolah mencapai sebanyak itu. Tidak boleh pula di cicil pembayaranya. Apa ekonomi masyarakat Tanjungpinang ini sudah merata. Seharusya Pemerintah kota Tanjungpinang, proaktif terhadap masyarakat kecil yang ada di Tanjugpinang ini. Ketika kampaye, peduli wong cilik.”Kesal Al.

Selain mahalnya biaya masuk sekolah SMK N 02 dan SMP N 05, juga biayanya sangat mengejutkan.”Biaya yang harus dikeluarkan wali murid yang memasukan anaknya sekolah di SMP N05 tersebut mencapai Rp 970 000. Itukan sangat memberatkan wali murid.”Ujar Al.

Ditambahkan Al.”Kita memang ada di panggil kesekolahan untuk rapat masalah biaya sekolah itu. Tapi menurut saya pemanggilan itu bukan rapat, hanya mendengarkan keputusan yang telah diputuskan pihak sekolahan dengan Komite. Anehnya, seperti komite sekolah itu-kan wali murid yang dipilih oleh sejumlah wali murid itu sendiri. Tapi ini tidak, kok alih-alih komite sekolah sudah ada. Siapa yang memilih dan dimana dipilih ?. Berapa balon (bakal calon) komite itu ?. Kita tidak tahu.”terang Al.

Kemudian kata Al.”Kita sangat berharap kepada Pemko Tanjungpinang untuk meninjau ulang kebijakan sejumlah kepala sekolah dan guru-guru yang ada di Tanjungpiang ini. Supaya semua wali murid tidak terbebani, jika seperti ini kebijakannya, sangat membebani, para wali murid.”harap Al.

Terkait dengan keluhan wali murid ini, Wakil walikota (Wawako) Tanjungpinang, H Syahrul S Pd dikonfirmasi Radar Kepri, Rabu (16/07) melaui Pesan Singkat (SMS) hingga berita ini diunggah belum memberi jawaban. Sementara pesan konfirmasi dan klarifikasi yang dikirim Radar Kepri, menyatakan terkirim. Terkesan Wawako tersebut bungkam dan melindungi sejumlah oknum “korup” dit di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tanjungpinang.

Begitu juga dengan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Ka Disdikbud) kota Tanjungpinang, Dadang AG yang di impor dari Provinsi Kepri itu terkesan alergi dengan wartawan Radar Kepri yang ingin konfirmasi masalah keluhan wali murid tersebut,(aliasar)

Ditulis Oleh Pada Kam 17 Jul 2014. Kategory Tanjungpinang, Terkini. Anda dapat mengikuti respon untuk tulisan ini melalui RSS 2.0. Anda juga dapat memberikan komentar untuk tulisan melalui form di bawah ini

Komentar Anda

Radar Kepri Indek