Ketua DPRD kota Batam Nurianto, alias Cak Nur
Batam, Radar Kepri-Terkait pergantian mendadak ketua BP Batam Mustafa Wijaja Cs dengan Hartanto Cs oleh Presiden RI, Joko Widodo melalui menteri menko Ekuin Darmin Nastion, masih menjadi tandatanya pejabat tinggi di kota Batam.
Narianto alias Cak Nur, ketua DPRD kota Batam mengatakan.”Kami sebagai bagian dari Pemerintahan kota Batam tidak diajak musyarah oleh Pemerintah pusat terkait adanya pergantian ketua BP Batam dari Mustafa Wijaja CS dengan Hartanto Cs.”kata Cak Nur sapaanya Ketua DPRD Batam sewaktu berbincang-bincang dengan awak media ini diruangan, Rabu (13/04).
Yang perlu diketahui oleh Pemerintahan pusat bahwa.”Kami sebagai wakil rakyat dikota Batam yang berhubungan langsung dengan masyarakat, seharusnya diajak musyawarah dan mufakat dalam pergantian Ketua BP Batam, karena pasti ada kebijakan BP Batam itu yang berbenturan dengan masyarakat. Tentu ujung-ujung penyelesaian dengan kami sebagai wakil rakyat dikota Batam, kalau ada laporan dari masyarakat kepada kami terkait kebijakan BP Batam berbeturan dengan masyarakat, tentu persoalan tersebut kami yang menangani, untuk mencari Penyelesaiannya.”jelasnya.
Kalau sebagai wakil rakyat Batam tidak termasuk dalam bagian sistem BP Batam tersebut.”Tentu kami akan sulit untuk menyelesaikan program BP Batam yang berbenturan dengan masyarakat, karena tidak ada kewenangan dalan urusan BP Batam, sementara Pemerintahan kota Batam, masuk dalam anggota dewan kawasan.”jelasnya.
Sore ini, lanjut Cak Nur, unsur Pimpinan DPRD kota Batam berangkat ke Jakarta kepemerintahan Pusat , kantor Kemernterian terkait, Menko Ekuin untuk mempertanyakan, kenapa DPRD Batam tidak diikut sertakan dalam Dewan Kawasan BP Batam tersebut, sementara Pemerintah Pusat, Memasukan Pemerintahan Propinsi Kepri, dan Pemerintahan kota Batam, sebagai anggota Dewan Kawasan, BP Batam. “Kalau mengacu kepada Undang-undang otonomi Daerah, Pemerintahan provinsi tidak berhak masuk sistem Pemerintahan Kabupaten dan kota, anehnya kami sebagai wakil rakyat setempat, bagian dari Pemerintah tidak dilibatkan sama sekali.” tutup Cak Nur. (taherman)
