| | 866 kali dibaca

Ketua DPRD Pertanyakan Pergantian Pimpinan BP Batam

 Ketua DPRD kota Batam Nurianto, alias Cak Nur


Ketua DPRD kota Batam Nurianto, alias Cak Nur

Batam, Radar Kepri-Terkait pergantian mendadak ketua BP Batam Mustafa Wijaja Cs dengan Hartanto Cs oleh Presiden RI, Joko Widodo melalui menteri menko Ekuin Darmin Nastion, masih menjadi tandatanya pejabat tinggi di kota Batam.

Narianto alias Cak Nur, ketua DPRD kota Batam mengatakan.”Kami sebagai bagian dari Pemerintahan kota Batam  tidak diajak musyarah oleh Pemerintah pusat terkait adanya pergantian ketua BP Batam dari Mustafa Wijaja CS dengan Hartanto Cs.”kata Cak Nur sapaanya Ketua DPRD Batam sewaktu berbincang-bincang  dengan awak media ini diruangan, Rabu (13/04).

Yang perlu diketahui oleh Pemerintahan pusat bahwa.”Kami sebagai wakil rakyat dikota Batam yang berhubungan langsung dengan masyarakat, seharusnya diajak musyawarah dan mufakat dalam pergantian Ketua BP Batam, karena pasti ada kebijakan BP Batam itu yang berbenturan  dengan masyarakat. Tentu ujung-ujung penyelesaian dengan kami sebagai wakil rakyat dikota Batam, kalau ada laporan dari masyarakat  kepada kami terkait kebijakan  BP Batam berbeturan  dengan masyarakat, tentu persoalan tersebut  kami yang menangani, untuk  mencari  Penyelesaiannya.”jelasnya.

Kalau sebagai wakil rakyat Batam tidak termasuk  dalam bagian sistem BP Batam tersebut.”Tentu kami akan sulit untuk menyelesaikan program BP Batam yang berbenturan  dengan masyarakat, karena tidak ada kewenangan dalan urusan BP Batam, sementara  Pemerintahan kota Batam, masuk dalam anggota dewan kawasan.”jelasnya.

Sore ini, lanjut Cak Nur, unsur Pimpinan  DPRD kota Batam berangkat ke Jakarta  kepemerintahan Pusat , kantor  Kemernterian terkait, Menko Ekuin untuk mempertanyakan, kenapa DPRD Batam tidak diikut sertakan dalam Dewan Kawasan BP Batam tersebut,  sementara  Pemerintah Pusat, Memasukan Pemerintahan  Propinsi Kepri, dan Pemerintahan kota  Batam, sebagai  anggota Dewan Kawasan,  BP Batam. “Kalau mengacu kepada   Undang-undang otonomi Daerah, Pemerintahan provinsi tidak berhak masuk sistem  Pemerintahan Kabupaten dan kota, anehnya kami sebagai wakil rakyat setempat, bagian dari Pemerintah tidak dilibatkan  sama sekali.” tutup Cak Nur. (taherman)

Ditulis Oleh Pada Kam 14 Apr 2016. Kategory Batam, Terkini. Anda dapat mengikuti respon untuk tulisan ini melalui RSS 2.0. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Komentar Anda

Radar Kepri Indek