Kemana Raibnya Anggaran Pekerja DKP Batam Yang Dipecat
Para tenaga kerja yang di pecat oleh DKP Batam melakukan aksi demo di Gedung DPRD kota Batam, Kamis 30 Mei 2013.
Batam, Radar Kepri-Mantan tenaga kerja harian Dinas Kebersihan Pertamanan kota Batam yang di pecat tanpa pasangon, juga tampa procedural. Kamis, (30/05) kembali menggelar aksi unjuk rasa di DPRD Kota Batam. Para pahlawan Adipura ini meminta wakil mereka di dewan (DPRD,red) membantu memperjuangkan hak-hak mereka.
Lama melakukan orasi, akhirnya suara mereka didengar oleh komisi IV DPRD kota Batam. Bebera orang perwakilan dari pendemo diajak berdialog di dalam ruang rapat dengar pendapat. Mereka di terima oleha nggota komisi IV DPRD kota Batam, Mawardi Harni dan beberapa rekannya.
Dalam rapat tersebut, perwakilan pendemo minta komisi IV menjembatani perjuangan para pekerja tersebut kepada pemerintah kota Batam. Mereka berharap semua pekerja tersebut bisa menerima haknya, manerima pasangon, sebagamana pekerja yang lainnya di Indonesia.
Komisi IV DPRD kota Batam yang mendengarkan keluhan tersebut berjanji akan berusaha mencarikan solusinya.”Kami akan surati ketua DPRD Batam agar Pemerintah Pemko Batam memberikan hak-hak pekerja ini. Sehingga di berikan sesuai dengan porsinya.”janjinya.
Janji ini mendapat sambutan yang baik dari perwakilan para pekerja yang mengikuti dengar pendapat. IisWahyudi, Ketua Persatuan Keluarga Nusa Tenggara, Batam yang sejak awal ikut memperjaungan hak-hak para pekerja tersebut mengatakan.”Saya mendukung yang disampaikan oleh komisi IV DPRD kota Batam yang akan menyurati pemerintah terkait perihal tenaga kerja ini.”ujarnya.
Masih dia, seharusnya pemko Batam, khususnya DKP memikirkan nasib masyarakat kecil ini.”Bukan lari dari tanggungjawabnya, kalau mareka tidak ada anggaran untuk memberikan pesangon. Dulu, uang apa yang DKP pakai untuk bayar gaji mereka-mereka yang di pecat ini.”paparnya penuh dengan tanda tanya.
Hal senada juga diungkapkan Nurdin Arianto, aktifis Mahasiswa Pembangunan Indonesia (MPI) kota Batam menambahkan.”Tidak pemko Batam tidak memiliki anggaran. Karena semua yang di pecat dari DKP ini rata-rata orang tidak mampu. Apapun alasannya, Pemko dan DKP Batamtidak boleh mengabaikan hak-hak masyarakat kecil yang seharusnya dibantu. Bukan disengsarakan seperti ini.”sebutnya.
Pihaknya meminta pada Pemerintah kota Batam agar segera untuk memberikan hak-hak pekerja tersebut, yang notabene masyarakat yang kurang mampu.”Sudalah mereka di pecat secara tidak benar lalu. Hak-haknya tidak diberikan, ini sama saja pemerintah kota Batam, menyengsarakan rakyat secara perlahan-lahan.”tegasnya.
Pihaknya juga mempertanyakan kemana raibnya anggaran untuk pekerja yang dipecat DKP Batam itu.”Kemana hilangnya anggaran untuk gaji pekerja harian DKP itu. Dialihkan atau di korupsi, sehingga para pahlawan adipura ini yang menjadi korban.?”Tanya Nurdin Arianto.(taherman)
Ditulis Oleh Radar Kepri
Pada Kam 30 Mei 2013. Kategory Batam, Terkini.
Anda dapat mengikuti respon untuk tulisan ini melalui RSS 2.0.
Anda juga dapat memberikan komentar untuk tulisan melalui form di bawah ini
