Gubernur Diminta Evaluasi Kinerja PUPR Kepri
Tanjungpinang,Radar Kepri-Gubernur Kepri, H Ansar Ahmad SE MM diminta mengevaluasi dan memonitor kinerja dinas PUPR khususnya pejabat pembuat komitmen dan PPTK yang menjadi penanggungjawab proyek di dinas basah ini.
Hal ini disampaikan ketua Lembaga Komando Pemberantasan Korupsi (LKPK) Kennedy Sihombing.”Kita menduga, proyek-proyek di PUPR Kepri, terutama dananya berasal dari APBN terindikasi korupsi. Diduga lelang hanya formalitas karena terindikasi pemenang sudah ditentukan jauh sebelum lelang. Tentu saja penentuan pemenang ini tidak gratis.”ungkapnya.
Akibatnya, pengerjaan proyek asal-asalan bahkan diduga menyimpang dari bestek.”Seperti proyek pembangunan 3 ruas jalan di Tanjung Moco, diduga ada pengurangan volume pekerjaan yang berpotensi merugikan negara miliaran rupiah.”ucapnya.
Dijelaskan Kennedy.’BPK FTZ selaku pihak mendapat proyek itu harusnya terbuka untuk menunjukan isi Draf dalam pekerjaan proyek tersebut,” ungkap Kennedy.
Saat ini Lembaga KPK Kepri, menuru Kennedy sudah berkoordinasi dan berkonsultasi dengan salah satu Tim Ahli dari Universitas Indonesia (UI) Dr. Lin Yola, S.T., M.Sc. Arsitek untuk membantu melakukan penelaahan terhadap proyek tersebut.“Jika nantinya terbukti dari hasil penelaahan ahli ke 2 proyek ini bermasalah. Kami akan melaporkan pihak PPK dan Kontraktor atas dugaan kecurangan ini aparat penegak hukum.”tegasnya.
Karena itulah, pihaknya meminta Gubernur Kepri, H Ansar Ahmad SE MM turun sebelum menjadi persoalan hukum.
Hingga berita ini dimuat, media ini belum berhasil menjumpai pihak terkait guna konfirmasi dan klarifikasi.(Irfan)