Forphil : Ganti Ketua LAM Lingga !

Demo Forum Pemuda Hinterland Lingga (Forphil) menuntut pencopotan ketua LAM Lingga.

Lingga, Kepri Info-Meski hujan deras yang mengguyur, tak membuat masa dari dalam Forum Pemuda Hinterland Lingga (Forphil) yang menggelar demo tak membubarkan diri. Masa Forphil tetap melakukan aksi unjuk rasa. Rabu (26/11), Masa mendesak bupati Lingga segera menggantikan ketua Lembaga Adat Melayu (LAM) kabupaten Lingga.

Masa menganggap, selama ini peran dan fungsi LAM sebagai sebuah lembaga independen tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya.Meminta Bupati Menghentikan Bantuan Dana Hibah Kepada Organisasi Kemasyarakatan Tersebut, yang Selama ini di anggarkan melalui Dana APBD Kabupaten Lingga.”LAM tidak ada kepedulian dengan daerah dan tidak memiliki andil besar dalam mengedapan Adat dan Budaya Melayu Lingga.”ungkap Siswandi, Koordinator Lapangan aksi tersebut.
Menurutnya, selain tak ambil peduli dengan pembangunan dan perkembangan daerah, LAM sebagai penampung aspirasi musyawarah adat melayu di Lingga di nilai timpang dan selalu ditunggangi kepentingan pejabat daerah. Sehingga apa yang menjadi tugas LAM tidak pernah sejalan dengan keinginan masyarakat Lingga terhadap daerahnya.
Setelah melakukan orasi di kantor Bupati Lingga, masa kemudian melanjutkan kembali orasi ke kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lingga. Kemudian, masa beranjak ke Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) pertanyakan kapal Inkamina bantuan Pemerintah Pusat perbuahnya senilai Rp 1, 5 Milyar tersebut yang tidak berada di Lingga yang diduga berada di Natuna dan di kelola pihak ketiga. dan juga pertanggung jawaban pemerintah soal Tambak Udang bantuan Provinsi Kepri di desa Kerandin.
Selain itu Mahasiswa meminta penghentian aktifitas pembabatan hutan mangrove yang di lakukan oleh pengusaha Arang. Sebab aktifitas esebut di duga tindakan illegal loging yang berkedok HTR (Hutan Tanaman Rakyat). Mereka meragukan mangrove yanh di babat tesebut berasal dari HTR, apalagi pasca keluarnya SK menhut terkait HTR 2010 lalu, setahun Berselang Bupati mengelurakan Izin Pemanfaatan HTR Mangrove.
Menurutnya lagi.”Itu Rekayasa, sebab mangrove yang di panen bukan berasal dari proses Silvikultur sebagaimana proses Pelaksanaan Hutan Tanaman Rakyat, sehingga SK Bupati di nilai mengelabui secara hukum dan membiarkan aksi illegal loging itu terjadi, jadi pada dasarnya kayu Mangrove pengusaha arang tersebut kayu dari hutan produksi dan merusak hutan Lingga.”terangnya.

Mereka juga mendesak eksekutif maupun legislatif segera melakukan survei mengenai adanya Sumber daya alam di pulau Berhala, Serta mendesak pemerintah membuat perda mengenai pelaksanaan hari jadi, sebab pelaksanan Hari jadi kabupaten Lingga sampai saat ini tidak memiliki landasan dan dasar Hukum yang jelas, bahkan anggaran pelaksanaan dari pelaksanaan Hari jadi yang dilakukan berasal dari anggaran yang tidak jelas pula, entah itu sumbangan dari pihak ketiga, dari pengusaha ataupun dari masyarakat.”Kita juga mendesak Dan Berharap Bupati atas nama pemerintah menutup pabrik dapur arang yang merusak hutan Mangrove dan biota laut, serta meminta pemerintah selektif dalam pembangunan agar tepat sasaran, Selain itu, segera mengembalikan kapal hibah Inkamina kepada masyarakat Lingga yakni warga Kelombok dan meminta pertanggung jawaban pemerintah Lingga mengenai Tambak Udang bantuan provinsi yang tidak berjalan di desa Kerandin.”pintanya lagi.
Masa yang melakukan unjuk rasa melakukan ujuk rasa secara tertib dan tidak menimbulkan tindakan anarkis. Sehingga, Setelah menyampaikan aspirasi dan Tuntutan mereka kemudian masa membubarkan diri.(amin)

Ditulis Oleh Radar Kepri Pada Jum 28 Nov 2014. Kategory Lingga, Terkini. Anda dapat mengikuti respon untuk tulisan ini melalui RSS 2.0. Anda juga dapat memberikan komentar untuk tulisan melalui form di bawah ini