; charset=UTF-8" /> Dinamika Pengusaha Perikanan di Anambas Tak Seindah Yang Dibayangkan - | ';

| | 178 kali dibaca

Dinamika Pengusaha Perikanan di Anambas Tak Seindah Yang Dibayangkan

Anambas,Radar Kepri-Lika-liku pengusaha perikanan di Anambas, tidak seindah yang dibayangkan. Dominan masyarakat pesisir menggantungkan rotasi keuangan melalui bantuan pengusaha perikanan, sebagai pembeli hasil tangkapan nelayan. Untuk dijual ke luar daerah.

Satu atau dua hari yang lalu, ada pemberitaan dari media tentang keterlambatan jadwal keberangkatan Kapal Bukit Raya tujuan Tanjungpinang dan selanjutnya, terlambat akibat adanya pengusaha perikanan yang akan mengirimkan hasil tangkapan nelayan Anambas, cumi beku ke luar daerah Anambas. Selaku Ketua Seknas Jokowi, di Anambas, Ulun Komarudin turut prihatin. Kita tidak menyalahkan siapa-siapa. Tapi ini bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua dalam mencari solusi peningkatan ekonomi masyarakat Anambas, khususnya nelayan dalam memasarkan hasil tangkapannya untuk keluarga. Ulun, sebagai Calon Legislatif Anambas 2024 nanti dari Partai PBB, tidak memanfaatkan situasi ini untuk kepentingan politiknya.

Namun murni prihatin membaca situasi sektor perikanan tangkap di Anambas. Banyak faktor yang harus dijadikan pekerjaan rumah dikemudian hari. Sebut saja, sebagai wilayah penghasil perikanan laut yang besar di Laut Natuna Utara, mampu membahagiakan nelayan dan masyarakat dalam jaring mutualisme. Nelayan menangkap ikan, dibeli oleh masyarakat. Dengan tingkat konsumsi protein ikan masyarakat Anambas yang tinggi, masih menimbulkan sisa hasil tangkapan nelayan di pasaran wilayah. Sisa inilah yang harus diubah menjadi rezeki, dengan menjual ke luar wilayah Anambas. Ulun Komarudin menyarankan, agar marilah dengan bijak melihat sebuah permasalahan yang saling berkaitan.

Dengan jumlah Bagan 536 unit di Anambas, sudah dapat dipastikan peningkatan produksi perikanan tangkap pelagis yang terdata. Belum lagi kekayaan Laut Natuna Utara, dinikmati oleh masyarakat nelayan dari luar wilayah Anambas, semisalnya Kapal Nelayan Pukat Mayang, Rawai dari Sumatera Utara, Kijang Kepulauan Riau, dan dari wilayah Jawa. Bila hasil produksi perikanan tangkap yang dilakukan oleh nelayan dari luar daerah, pemasaran tidak menjadi permasalahan penting. Hal ini akan menjadi masalah bila hasil produksi masyarakat nelayan lokal, Anambas tidak bisa dibawa keluar daerah. Ulun sangat yakin. Bahwa kejadian-kejadian seperti ini tidak lolos dari perhatian pemerintah daerah. Dan berbagai macam upaya, telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas dan jajarannya. Usaha tetap dilakukan. Namun keputusan belum berpihak kepada masyarakat nelayan Anambas. Kebijakan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi, masih menjadi harapan bagi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas. Sepengetahuan Ulun Komarudin, bahwa program Presiden RI dengan Tol Lautnya adalah untuk menekan disparitas harga dimasing-masing wilayah NKRI. Diharapkan program ini dapat menekan selisih harga ke angka 20%. Provinsi Kepulauan Riau, mendapatkan perhatian dari Pelni, Tol Laut dengan 15 unit quota kontainer. Dan 3 unit diantaranya adalah fasilitas untuk Kabupaten Kepulauan Anambas. Walaupun ada simpang-siur informasi tentang monopoli pemanfaatan ruang kapal Tol Laut, yang namanya bisnis, Ulun tidak mencampuri urusan yang berwenang dan berkepentingan.

Ulun hanya menjelaskan bahwa sarana mobilisasi laut memiliki azas manfaat yang yang berbeda. Tol Laut, dipastikan hanya membawa barang. Sementara Kapal Bukit Raya bermanfaat membawa orang dan barang, baik kering maupun basah. Tidak ada masalah dengan Tol Laut yang mau sandar lebih dari dua atau tiga hari di pelabuhan. Karena tidak membawa penumpang. Namun lain halnya dengan Kapal Bukit Raya, jangankan sandar labuh sehari, satu jam keterlambatan dari jadwal keberangkatan sudah menjadi permasalah. Kecuali ada permasalahan teknis.

Diungkapkan oleh Ulun lagi, bahwa permasalahan teknis keterlambatan Kapal Bukit Raya berangkat tepat waktu beberapa hari yang lalu harus menjadi pelajaran yang berarti bagi kita bersama dan harus bijak dalam memandang peristiwa tersebut. Kita tidak perlu saling menyalahkan. Tapi kita harus mencari pemecahan masalah ini secara bersama-sama demi meningkatkan ekonomi masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil di Laut Natuna Utara. Ditanya masalah jalan keluar, Ulun Komarudin menjawab, bahwa beberapa waktu yang lalu telah dilakukan upaya meloby perusahaan angkutan laut yang memiliki fasilitas kontainer berpendingin dengan volume maksimal 200 ton. Namun apakah kapasitas 200 Ton tersebut dapat memuaskan masyarakat pengusaha perikanan tangkap Anambas? Kita lihat nanti pada saat kedatangan mereka ke Anambas untuk melaksanakan asesment wilayah dan produksi perikanan serta kebutuhan masyarakat Anambas. Diperkirakan kedatangan mereka sebelum tanggal 19 Mei 2023. Seknas JOKOWI Anambas, akan berganda dengan tangan dengan HNSI Anambas. Dan bila kerjasama ini nantinya terbentuk, maka Seknas JOKOWI Anambas, berharap HNSI Anambas-lah yang menjadi penggerak utamanya. Demikian penjelasan Ulun Komarudin, sambil menutup pembicaraannya.(red)

Ditulis Oleh Pada Kam 11 Mei 2023. Kategory Anambas, Terkini. Anda dapat mengikuti respon untuk tulisan ini melalui RSS 2.0. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Komentar Anda

Radar Kepri Indek