Bupati Diminta Bertindak Tegas Pada SKPD Yang Gunakan BBM Subsidi
SPBU Mini milik BUMD Lingga yang dikhususkan menjual Pertamax untuk kendaraan dinas Pemkab Lingga.
Lingga, Kepri Info-Direktur Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kabupeten Lingga, Hendrizal S Gunadi menilai, masih banyak SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) di jajaran pemerintah Kabupaten Lingga yang belum mentaati nota kesepahaman antara BUMD dengan Pemkab Lingga. untuk mengisi kendaraan dinas dengan BBM jenis Pertamax (non subsidi).
Menurut Hendrizal, penggunaan Pertamax untuk kendaraan dinas yang telah disepakati bersama antara BUMD dan Pemkab Lingga dengan penandatangan MoU itu, juga telah diatur sesuai dengan peraturan Kementerian ESDM no 1/2013. Yang menyatakan, seluruh plat merah untuk menggunakan BBM non Subsidi dan surat edaran Bupati Lingga terkait kendaraan dinas Tidak “meminum” minyak subsidi untuk rakyat.
Sementara itu ketersediaan BBM non subsidi jenis Pertamax plus sudah ada tersedia di Lingga, saat ini telah berdiri SPBU mini yang menyediakan Pertamax plus. Tepatnya di wilayah kampung Tanda Hulu kelurahan Daek. Jumlah pertamax yang di sediakan BUMD dan terealisasi saat ini di Lingga hingga mencapai 30 ton. Itupun juga dipergunakan untuk kendaraan pribadi masyarakat.
Sementara itu, perhitungan BUMD pertamax sebanyak 50 ton guna memenuhi seluruh mobil dinas yang ada di luar dari yang di gunakan masyarakat. Menurutnya, 30 ton pertamax plus yang terealisasi saat ini sebenarnya masih kurang, jika seluruh SKPD menggunakan pertamax. Saat ini instansi vertikal yang baru bekerjasama dengan BUMD hanya KPU Kabupaten Lingga, mereka mengisi kendaraan dinas dengan pertamax.
Sebenarnya apabila kendaraan dinas di Lingga sudah mengunakan pertamax yang tersedia saat ini dinilai cukup efektif membantu dalam mengatasi kelangkaan BBM subsidi masyarakat Lingga yang sering terjadi.
Hal ini ada menjadi pertanyaan, kenapa kendaraan pejabat di lingkungan Pemerintahan sebagian terkesan enggan menggunakan BBM non Subsidi yang telah di sediakan ?, Apalagi dalam penganggaran APBD Lingga dalam setiap SKPD Harga BBM non Subsidi unuk biasa Bahan Bakar Minya kendaraan dinas jabatan.
Disinilah, ada dugaan kongkalingkong oknum pemilik kios minyak dengan oknum-oknum di SKPD, sehingga merekayasa kwitansi pe,belian minya dan harga demi mengejar keuntungan, apalagi selisih harga minyak premium subsidi harga jauh lebih murah 2 kali lipat di banding dengan harga BBM pertamax tersebut.
Sementara itu menurut masyarakat Lingga, Fajar.”Hal yang ditakutkan, akan adanya permainan dalam memperoleh keuntungan dari permainan minyak, apalagi manipulasi kwitansi bukan menjadi rahasia umum lagi. Terkait harga pertamax yang dinilai lebih tinggi dari premium, itu bukan menjadi suatu alasan untuk kendaraan dinas, apalagi anggaran sudah tersedia oleh anggaran APBD daerah. Sekarang bicara kemauan dalam mengurangi beban kouta minyak subsidi masyarakat yang terbatas dan sering terjadi kelangkaan.”jelasnya.
Dirinya meminta agar aparat terkait melakukan pengawasan terkait penyalagunaan BBM subsidi, dan meminta kendaraan dinas milik pemerintahan atau kendaraan dinas mengunakan BBM non subsidi, sehingga tidak mengganggu kouta minyak subsidi masyarakat.
Pihaknya juga meminta aparat terkait termasuk Bupati Lingga Drs H Daria menindak tegas anak buahnya yang diberi kendaraan dinas untuk memakai pertamax. Kalau perlu mencabut fasilitas kendaraan dinas itu dan memberikan hukuman lainnya yang menimbulkan efek jera.(amin)
Ditulis Oleh Radar Kepri
Pada Ming 10 Agu 2014. Kategory Lingga, Terkini.
Anda dapat mengikuti respon untuk tulisan ini melalui RSS 2.0.
Anda juga dapat memberikan komentar untuk tulisan melalui form di bawah ini
