Begini Modus Korupsi Pembebasan Lahan Kantor Bupati Anambas

Komplek perkantoran bupati Anambas yang diduga ganti rugi lahannya dikorupsi.

Tanjungpinang, Radar Kepri-Satu persatu masyarakat Anambas mengeluhkan proses ganti rugi lahan untuk pembangunan kantor bupati Anambas 2014. Berbagai modus diduga dilakakukan pantia pembabasan lahan oleh tata pemerintahan atau tapem sekretariat daerah pemkab Anambas yang merugikan pemilik lahan bahkan terindikasi korupsi melibatkan panitia.

Selain dengan mengurangi luas tanah warga dan kwitansi ganda, panitia juga memberikan uang ganti rugi tidak sesuai kesepakatan dalam berita acara, dan kwitansi yang di tanda tangani.”Tanah orang tua saya berdasarkan surat, sekitar 3.5 hektar, di ukur tapem jadi sekitar 2.9 hektar harga sepakat 18.000/ m. Namun setelah uang di terima melalui rekening jauh berkurang atau di sunat oleh oknum tertentu.”kata sumber yang minta namanys tidak di tulis.

Berbagai alasan menurut sumbet di sampaikan tapem untuk membenarkan tindakannya, seperti tanah 18.000/ m teryata tidak semuanya. Bahkan ada juga di hargai 1Rp3.000 karena di bedakan berdasarkan kondisi tanah, padahal kesepakatannya 18.000/ m. Termasuk berkurangnya luas tanah pemilik, menurut sumber panitia beralasan ukuran dulu dan jaman sekarang berbeda, seperti teropong dulu tak di pakai sekarang di gunakan. Akibatnya terjadi perbedaan.”Saya sudah bilang ke orang tua, harus hati hati soal ganti rugi tanah tapi orang tua saya tetap kena oleh tapem pemkab Anambas.”lanjutnya.

Ditambahkan.”Mereka mungkin kebih besar dapat dari orang tua saya, ukuran tanah di perkecil uang bayar di sunat, isi kwitansi sesuka mereka, sekitar 10 X tanah diukur orang tua saya di ajak tapi tak di kasih uang. Mereka enak ada uangnya.” kata anak salah seorang pemilik tanah.

Modus dan perbuatan tim tapem pemkab Anambas yang di duga bermain dalam pembebasan tanah untuk kantor bupati Anambas diduga melibatkan banyak pejabat terlibat di dalamnya atau korupsi berjamaah.”Karena secara umum bupati dan wakilnya serta sekda mengetahui bahkan hadir saat ganti rugi di aula kantotnya.” kata seorang pemilik lahan.

Walaupun dugaan korupsi di bantah bupati Anambas Abdul Haris dan kabag tapem yang juga PPTKpembebasan lahan La Ode Muhajirin, diharapkan aparat penegak hukum mengusut dugaan korupsi dibalik pembebasan lahan ini karena diduga merugikan negara puluhan miliar.(isza)

Ditulis Oleh Radar Kepri Pada Sen 19 Des 2016. Kategory Terkini. Anda dapat mengikuti respon untuk tulisan ini melalui RSS 2.0. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.