Audit BPK di KKA TA 2013 WTP, KPK Diminta Selidiki
Kantor BPK RI Perwakilan Kepri di Batam.
Tanjungpinang, Radar Kepri-Kabar diraihnya status Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Kepri di Kabupaten Kepulauan Anambas (KKA untuk Tahun Anggaran (TA) 2013 mengejutkan, sekaligus mencurigakan. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta menyelidiki dugaan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KPK), jika memang hasil audit BPK tersebut WTP.
Pembina LSM Fortaran, Fadhil Hasan SH menyebutkan, predikat WTP tersebut memilik syarat-syarat, diantaranya. Pertama, program dan kegiatan dalam pelaksanaanya berhasil 100 persen. Kedua, tidak ada temuan atau catatan, baik dilihat dari aspek dan administrasi keuangan. Ketiga, pengelolaan asset tidak bermasalah.”Menurut saya, ketiga aspek tidak terpenuhi dalam hasil audit BPK di KKA, jadi kalau ada kegiatan tidak tercapai sesuai target (tepat waktu), atau terdapat Silpa atas kegiatan berjalan. Tidak mungkin mendapatkan WTP.”tegasnya.
Dikatakan Fadil Hasan.”Jika audit BPK di KKA TA 2013 mendapat predikat WTP, sangat kasat mata ada permaianan dengan BPK Kepri dengan pejabat Anambas.”katanya.
Ditambahkan Fadil Hasan.”Mau dikemanakan proyek-proyek yang tidak siap, banyak jalan, jembatan dan bangunan fisik yang tidak siap pada tahuan 2013 lalu.”ujarnya.
Dicontohkan Fadil Hasan, proyek tahun anggaran 2013 yang tak kunjung siap pengerjaanya.”Proyek jalan Rintis-Air Bini senilar Rp 12,5 Miliar tak kunjung tuntas padahal sudah 2 tahun dianggarkan dan hanya rampung 30 persen saja. Kemudian proyek jalan Rintis-Temburun senilai Rp 11,5 Miliar, juga dua tahun tak tuntas, hanya selesai sekitar 30 persen saja. Selanjutnya proyek jalan Arung Hijau-Kampung Melayu senilai Rp 4,6 Miliar telah dua tahun dianggarkan, hanya 30 persen yang terlaksana. Serta proyek jalan Langir-Matak senilai Rp 3,4 Miliar, selama dua tahuan hanya sekitar 40 persen saja yang selesai.”terang Fadil Hasan.
Menurut Fadil Hasan, pada tahun anggaran 2013 lalu, hampir seluruh proyek fisik di Anambas amburadul dan tak siap dikerjakan.”Proyek jalan dan jembatan tidak ada satupun yang siap 100 persen. Silpa diatas 30 persen dari ABPD. Belum lagi temuan di dinas-dinas dan banyak dana rutin tidak bisa dipertanggungjawabkan.”terangnya.
Adapun dinas “bermasalah” menurut Fadil Hasan, antara lain, dinas kesehatan, dinas Perindagkop, dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Pekerjaan Umum, Kesbangpolinmas, DPPKAD dan Sekretariat DPRD.
Pihaknya menduga, ambisi Tengku Muhtarudin yang gagal jadi Cagub Riau namun hartanya makin melimpah mengejar predikat WTP Tahun Anggaran 2013 lalu adalah untuk pencitraan.”Saya dapat info, Tengku akan maju lagi mencalon diri jadi Bupati Anambas pada 2015 nanti. Dan mungkin juga akan maju pada Pilgub Kepri.”pungkasnya.
Hingga berita ini dimuat, media ini belum berhasil menjumpai Bupati Anambas, Tengku Muhtarudin dan pihak BPK perwakilan Kepri guna konfirmasi dan klarifikasi.(irfan)
Ditulis Oleh Radar Kepri
Pada Sab 17 Mei 2014. Kategory Tanjungpinang, Terkini.
Anda dapat mengikuti respon untuk tulisan ini melalui RSS 2.0.
Anda juga dapat memberikan komentar untuk tulisan melalui form di bawah ini
