''
| | 490 kali dibaca

Aceng, RT 002 di Kelurahan Kota Tanjungpinang Disidangkan

Aceng alias Husni, RT 002 Kelurahan Tanjungpinang Kota disidangkan di PN Tanjungpinang, Rabu (11/04).

Tanjungpinang, Radar Kepri- Aceng alias Husni diadli karena didakwa telah membuat surat palsu. Mantan RT 002 di Kelurahan Tanjungpinang Kota ini disidangkan pertama kali, Rabu (11/04) di PN Tanjungpinang.

Dalam surat dakwaan jaksa yang dibacakan JPU pengganti Dany K Daulay SH dari Kejari Tanjungpinang diterangkan kronologis kasus yang mengantarkan Aceng ke pengadilan.

Bermula pada tahun 2007, dr. LIMARAN DWI HARTADI pernah diminta bantu oleh Saksi MUSTAKIM, Saksi KIM HAN TAE, dan Sdr. YUN JOU KIM untuk mengurus administrasi pengurusan surat menyurat terkait jual beli tanah yang terletak di Pantai Trikora Teluk Dalam Kec. Gunung Kijang Kab. Bintan.

dr. LIMARAN DWI HARTADI ada menyampaikan kepada saksi MUSTAKIM bahwa untuk pengurusan sertifikat Hak atas tanah di wilayah Bintan dibutuhkan (Kartu Tanda Penduduk) KTP domisili setempat, sehingga kemudian pada tahun 2007 saksi dr. LIMARAN DWI HARTADI pernah bertemu dengan saksi ROSINA Als KHENG MOI ditempat praktek dr. LIMARAN DWI HARTADI yang berada di jalan Bakar Batu Tanjungpinang, dan saksi dr. LIMARAN DWI HARTADI berkata, “ada kenal ga siapa yang bisa menguruskan (Kartu Tanda Penduduk) KTP, karena ada orang Jakarta mau beli tanah dan mau buat KTP disini”.

Beberapa hari setelah itu saksi ROSINA Als KHENG MOI kemudian menghubungi terdakwa dan mengatakan, “Pak DWI mau cari orang untuk pengurusan KTP”, lalu terdakwa menjawab, “Persyaratannya lengkap ga ?.

Pada saat itu terdakwa ada menyebutkan beberapa persyaratan namun karena saksi ROSINA Als KHENG MOI tidak paham maka saksi ROSINA Als KHENG MOI mengatakana kepada terdakwa “langsung saja ketempat praktek  Pak DWI”, sehingga beberapa hari setelah itu saksi ROSINA Als KHENG MOI bersama terdakwa pergi ke tempat praktek saksi dr. LIMARAN DWI HARTADI dan memperkenalkan terdakwa kepada saksi dr. LIMARAN DWI HARTADI, setelah saksi dr. LIMARAN DWI HARTADI mengetahui bahwa terdakwa yang menjabat  sebagai Ketua Rukun Warga 011 (Ketua RW) dan sebagai Ketua Rukun Tetangga (RT) 002 pada wilayah Kelurahan Tanjungpinang Kota Kecamatan Tanjungpinang Kota, Tanjungpinang sejak tahun 1981 sampai dengan sekarang yang memiliki tugas membantu Lurah dalam upaya memajukan masyarakat di segala bidang dan mengutamakan kepentingan masyarakat daripada kepentingan pribadi atau golongan.

Membantu pengurusan KTP, Kartu Keluarga, Akta kelahiran. Menyelesaikan permasalahan di Lingkungan RT/RW tempat saya bertugas. Mendata Masyarakat yang berdomisili di lingkungan RW. Menerima laporan apabila ada pendatang baru yang masuk dalam lingkungan RW 1 x 24 jam.
Sehingga terdakwa mampu membantu untuk mengurus dan membuat KTP, maka selanjutnya saksi dr. LIMARAN DWI HARTADI membawa saksi MUSTAKIM ke rumah terdakwa yang terletak di Jalan Lorong Gambir III Nomor 31 B RT 02/ RW XI Kel. Tanjungpinang Kota Kec. Tanjungpinang Kota, selanjutnya setelah saksi MUSTAKIM bertemu dengan terdakwa, saksi MUSTAKIM yang bertujuan membuat KTP domisili Kota Tanjungpinang ada menyerahkan dokumen berupa 1. Foto copi kartu Keluarga saksi MUSTAKIM di Jakarta, 2. Surat Pindah dari Kelurahan, 3. Bukti Kewarganegaraan Indonesia, dan lampiran dokumen-dokumen untuk saksi YUN JEONG KIM diberikan oleh saksi MUSTAKIM kepada terdakwa, sedangkan saksi KIM HAN TAE pernah memberikan lampiran dokumen berupa a. Kartu keluarga, b. Akta Lahir, c. Kartu Nikah, d. Dokumen menjadi Warga Negara indonesia, e. Surat Pindah Alamat dari Cibubur ke Tanjungpinang, diberikan sendiri saksi KIM HAN TAE kepada terdakwa, setelah berkas atau lampiran dokumen tersebut diterima oleh terdakwa selanjutnya terdakwa memproses dan menyerahkan satu rangkap surat untuk kepengurusan Kartu Keluarga atas nama MUSTAKIM kepada staf kantor kelurahan Tanjungpinang Kota sehingga terbitlah Kartu Keluarga Nomor 2338/04.53.02.01 tertanggal 30 Juni 2007 atas nama Kepala Keluarga MUSTAKIM yang ditandatangani oleh Saksi MUSTAKIM selaku Kepala keluarga, terdakwa selaku Ketua RT 02 dan Ketua RW XI, Sdr. JOFRIZAL, S.Sos selaku Lurah Kota Tanjungpinang, dan setelah kartu keluarga itu terbit maka kartu tanda penduduk (KTP) atas nama MUSTAKIM juga diterbitkan dengan nomor 32.03.52.1001.06433 yang dikeluarkan oleh camat Tanjungpinang Kota pada tanggal 09 Juli 2007, dan berikutnya KTP atas nama KIM HAN TAE dengan nomor 21.72.03.1001.06559 yang dikeluarkan oleh camat Tanjungpinang Kota pada tanggal 18 Desember 2007, dan berikutnya KTP atas nama YUN JEONG KIM dengan nomor 21.72.03.1001.06602 yang dikeluarkan oleh camat Tanjungpinang Kota pada tanggal 19 Januari 2008 dimana pada alamat identitas baik di Kartu keluarga maupun di KTP tertera keterangan alamat : Jl. Lorong Gambir 3 No. 31-B RT. 002 RW 011 Kel. Tanjungpinang Kota Kec. Tanjungpinang Kota, Kota Tanjungpinang yang mana alamat tersebut adalah alamat tempat tinggal terdakwa.
Bahwa akibat dari KTP tersebut diterbitkan, maka proses jual beli bidang tanah di Desa Malang Rapat Kec. Gunung Kijang kab. Bintan dapat diproses dan sekarang sudah diterbitkan sertifikat hak Guna Bangunan nomor 17 tahun 2009 an. MUSTAKIM, nomor 18 tahun 2009 an. KIM HAN TAE, dan nomor 21 tahun 2009 an. YUN JEONG KIM, sedangkan saksi HARTONO yang telah membeli sebidang tanah yang berada diatas tanah pada sertifikat tersebut pada bulan Mei tahun 2016 merasa dirugikan secara materiil sehingga terdakwa dilaporkan kepada pihak yang berwenang untuk diproses lebih lanjut.
Bahwa berdasarkan surat dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil DKI Jakarta Nomor 2878/-1.755.15 tanggal 28 April 2017 perihal informasi data kependudukan disebutkan bahwa Sdr. MUSTAKIM terdaftar sebagai Penduduk Provinsi DKI Jakarta sejak tanggal 06 Juli 2007 dan Sdri. YUN JEONG KIM terdaftar sebagai penduduk Provinsi DKI Jakarta sejak tanggal 20 September 2007 dan Keduanya masih terdaftar dalam data base kependudukan pada Disdukcapil Provinsi DKI Jakarta dan tidak pernah tercatat mengajukan permohonan pindah ke luar Provinsi DKI Jakarta.
Bahwa berdasarkan surat dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemkab Bogor Nomor 470/835-PIAK tanggal 28 April 2017 perihal informasi data kependudukan disebutkan bahwa Sdr. KIM HAN TAE terdaftar sebagai Penduduk Kabupaten Bogor sejak tanggal 26 Juni 2006 dan belum pernah melakukan proses mutasi.
Perbuatan ia terdakwa  telah melanggar hukum sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 263 ayat (1) KUHP. Subsidair pasal 266 ayat (1) KUHP.(irfan)

Ditulis Oleh Pada Rab 11 Apr 2018. Kategory Tanjungpinang, Terkini. Anda dapat mengikuti respon untuk tulisan ini melalui RSS 2.0. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Komentar Anda

Radar Kepri Indek