Lingga, Radar Kepri– Terungkap fakta mengejutkan di tengah krisis fiskal yang melanda Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lingga, Provinsi Kepulauan Riau.
Di saat hak-hak Aparatur Sipil Negara (ASN) berupa Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) dan pembayaran proyek kontraktor terus mengalami tunda bayar, anggaran untuk perjalanan dinas DPRD Kabupaten Lingga justru dilaporkan cair tanpa hambatan.
Kondisi ketimpangan prioritas anggaran ini memicu kemarahan publik, salah satunya datang dari seorang kontraktor yang mengerjakan proyek infrastruktur di Lingga.
Melalui sambungan telepon, Kamis (18/06/2026), ia mengungkapkan kekesalan mendalamnya atas kebijakan pemerintah daerah tersebut.
“Masak iya, uang perjalanan dinas DPRD dicairkan sementara uang kami ditahan. Jika kami terlambat menyelesaikan pekerjaan, kami didenda. Lalu, bagaimana dengan pemerintah yang terlambat membayar? Apakah mereka mau didenda juga?” ujar sumber yang meminta namanya dirahasiakan tersebut.
Ia menambahkan, pembayaran termin pekerjaannya sudah tertunda hampir setahun. Tekanan dari para pekerja di lapangan pun semakin berat karena upah mereka belum terbayarkan.
“Kami risau, sudah hampir setahun hak kami belum dibayar. Para tukang hampir setiap hari mendatangi kami menuntut haknya. Itu wajar karena mereka butuh biaya untuk keluarga. Tapi apa daya, uang kami di Pemkab tidak dicairkan. Apa sebenarnya maunya Pemkab ini?” keluhnya dengan nada geram.
Menurut sumber tersebut, perjalanan dinas anggota legislatif saat ini terkesan tidak mendesak, mengingat belum adanya agenda krusial yang mewajibkan mereka keluar daerah.
“Saya rasa anggaran perjalanan dinas itu bisa ditunda. Apa kerja DPRD di Lingga ini selain menghabiskan uang negara? Mereka tidak berguna bagi pembangunan daerah saat ini,” tegasnya.
Ia pun menyoroti fungsi pengawasan DPRD yang dinilai tumpul. Seharusnya, kata dia, dewan memanggil pihak eksekutif untuk menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) guna mencari solusi atas kekosongan kas daerah, bukan justru melakukan kunjungan kerja keluar daerah.
Di akhir percakapan, ia bahkan melontarkan kritik keras terhadap lemahnya pengawasan hukum.
“Ironisnya, KPK seolah abai terhadap kondisi di Lingga. Jika KPK turun dan memeriksa keuangan daerah serta pejabat terkait secara menyeluruh, mungkin 90 persen pejabat daerah ini bisa tersangkut kasus korupsi,” tutupnya.
Hingga berita ini ditayangkan, upaya konfirmasi terus dilakukan kepada pimpinan dan pihak Sekretariat DPRD Kabupaten Lingga terkait transparansi penggunaan anggaran perjalanan dinas di tengah krisis kas daerah ini.
Redaksi juga masih menunggu jawaban resmi dari pihak eksekutif Pemkab Lingga mengenai jadwal pasti pembayaran TPP ASN dan utang pihak ketiga yang hingga kini masih menjadi tanda tanya besar bagi publik. (Aliasar)
