Terancam Sanksi, DPRD Natuna Pasrah
Natuna, Radar Kepri-Ancaman sanksi yang akan diberikan oleh pejabat Gubernur Kepri Noryanto terkait keterlambatan pengesahan APBD Kabupaten Natuna tahun 2016 sampai tanggal akhir januari 2015 ini disikapi dewan dengan dingin alias pasrah.
Dewan Natuna mengaku pasrah, “Ya apa boleh buat, sekarang antara DPRD dan Pemda Kabupaten Natuna masih tarik ulur.”Papar Wan Sofian, ketua komisi III yang membidangi anggaran DPRD Natuna, Jum’at (29/01) di warung kopi depan gedung DPRD tersebut.
Permasalahanya, Terkait Dana Alokasi Kusus yang salah guna oleh pemerintah, coba kalau uang untuk beli kopi dibelikan untuk beli Rokok atau Korek Api tentu tidak cocok. Setelah itu diminta lagi uang untuk kopi kira kira keberatan tidak orang yang sudah memberikan uang pembeli kopi itu? Kira-kira begitulah ceritanya.
Tetapi Ketua sudah berangkat untuk konsultasi ke Propinsi, Boleh tidak kalau Ketua aja yang tanda tangan, sebab dua orang pimpinan Dewan lainnya Wakil Ketua 1dan wakili ketua 2 tidak mau tandatangan. Sehingganya Ketua mengatakan mau pasang badan untuk kepentingan Pemda Natuna 2 kasihan kami Kepada ketua itu.
Ketahuan permasalahan dana DAK itu banyak salah sasaran karena Bupati Ilyas Sabli sudah tidak terpilih itu, kalau Pak Ilyas masih terpilih permasalahan ini mungkin masih bisa diatasi karena pak ilyas bisa saja comot sana comot sini dulu untuk membayarnya.
Kalau sekarang apa yang mau dijadikan untuk bayar hutang sebanyak itu. Untuk lebih jelasnya kita tunggu ketua pulanglah dulu mungkin kalau tak hari ini besok ketua pulang. “Jelas Wan Sofian.
Terkait hal tersebut masyarakat Natuna resah atas permasalahan yang terjadi antara Dewan dan Pemerintah, akibat permasalahan ini dikuatirkan ekonomi masyarakat pada tahun 2016 ini akan bertambah parah.
Sehingga banyak masyarakan Natuna menuding Pemimpin dan DPRD Kabupaten Natuna hanya banyak memikirkan kepentingannya dari memikirkan masyarakatnya.
Sebab kata Syamsul (40) warga Bandarsyah hal ini bukanlah yang pertama kali terjadi sebelum Ilyas jadi Bupati pun Natuna selalu terlambat ketuk palu akibat tarik ulur kepentingan pribadinya.”tegasnya.(herman )