Separatis dan Kedaulatan Negara

Oleh

Hasrul Sani Siregar, S.IP, MA

Persoalan separatis di Papua masih menjadi tugas pemerintah yang hingga kini masih perlu

adanya terobosan baru dalam upaya menyelesaikan masalah separatis bersenjata tersebut.

Organisasi Papua Merdeka (OPM) masih menjadi persoalan utama dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Upaya meredam gejolak yang diakibatkan oleh gerakan separatis bersenjata tersebut masih menjadi tugas aparat keamanan yaitu TNI-Polri dalam menyelesaikannya. Pemerintah dalam hal ini aparat TNI-Polri terus berupaya untuk memberikan keamanan dan kenyamanan masyarakat Papua dan Papua Barat. Separatis atau lebih dikenal dengan gerakan separatisme merupakan suatu gerakan yang bertujuan untuk mendapatkan kedaulatan dan berupaya untuk memisahkan diri dalam suatu wilayah yang berdaulat penuh.

Aspek politik dan ekonomi menjadi salah satu alasan bagi suatu kelompok bersenjata

untuk melakukan gerakan separatis dan memunculkan ide-ide separatis untuk membentuk suatu gerakan yang memilik misi dan visi tertentu. Oleh sebab itu sudah menjadi tugas Pemerintah untuk terus mengupayakan secara persuasif dalam menghadapi gerakan separatis seperti halnya Organisasi Papua Merdeka (OPM). Oleh sebab itu pula, persoalan Organisasi Papua Merdeka (OPM) tersebut harus disikapi dengan pendekatan humanis dan tidak meninggalkan pendekatan

keamanan demi mempertahankan kedaulatan negara terhadap gerakan separatis tersebut.

Organisasi Papua Merdeka (OPM) adalah organisasi yang didirikan pada tanggal 1

Desember 1963 sebagai upaya untuk mendirikan negara di luar Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Benny Wenda yang berinisiatif dan membentuk Organisasi Papua Merdeka (OPM) tersebut. Setiap tanggal 1 Desember pula Organisasi Papua Merdeka (OPM) mengklaim

mereka (OPM). OPM yang dideklarasikan tersebut secara Hukum Nasional dan hukum

Internasional tidak ada kekuatannya. Secara de fakto dan de jure tidak memenuhi syarat

berdirinya suatu negara. Secara de jure, tidak ada satupun negara yang mengakui kemerdekaan Organisasi Papua Merdeka (OPM) dan begitu juga secara de fakto.

Sebagai negara yang berdaulat penuh atas Papua, seyogyanya Indonesia harus tegas

terhadap kelompok-kelompak bersenjata seperti halnya kelompok Organisasi Papua Merdeka (OPM). OPM dapat dikategorikan sebagai gerakan separatis bersenjata dan wajib ditumpas jika mengancam masyarakat dan kedaulatan negara. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor. 34 tahun 2004 tentang TNI pasal 7 ayat (2), menyebutkan bahwa tugas pokok TNI itu dilakukan dengan :pertama; operasi militer untuk perang dan operasi militer selain perang, yaitu untuk

Masalah gerakan separatis bersenjata yang menamakan dirinya OPM hingga sekarang masih menjadi masalah bagi Indonesia. Sorotan dunia Internasional terhadap Hak Asasi Manusia di wilayah tersebut memiliki dimensi politis yang sangat tinggi. Upaya persuasif dan pendekatan kedaerahan selalu dikedepankan oleh Indonesia ketimbang pendekatan keamanan dalam menghadapi Organisasi Papua Merdeka (OPM) tersebut. Tuntutan yang selalu dikedepankan oleh OPM sangatlah dilematis dan politis, yang bagi Indonesia tidak mungkin untuk dilaksanakan sebagai negara yang berdaulat penuh atas Papua.

Ada beberapa tuntutan Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang tidak mungkin diterima

oleh Indonesia pertama; pembubaran dan tidak beroperasinya perusahaan tambang PT Freeport, kedua, militer Indonesia harus ditarik keluar dari Tanah Papua dan diganti dengan pasukan keamanan PBB (United Nations) ketiga, Pemerintah Indonesia harus menyetujui pemilihan umum atau referendum (pemungutan suara) artinya rakyat Papua diberi kesempatan untukmenentukan nasibnya sendiri dan terakhir Pemerintahan Daerah yang ada saat ini baik yang ada di Papua maupun di Papua Barat ditutup dan diganti dengan pemerintahan perwakilan PBB

(United Nations).

Sebagai negara yang berdaulat penuh atas Papua dan Papua Barat, seyogyanya Indonesia

harus dapat bertindak tegas terhadap keberadaan Organisasi Papua Merdeka (OPM) tersebut baik yang ada di dalam negeri sendiri maupun yang ada di luar negeri, namun tetap menekankan kepada tumbuh dan berkembangnya iklim demokrasi dan penegakan Hak Asasi Manusia (HAM)

Simpati dunia Internasional terhadap Penegakan Demokrasi dan perlindungan Hak Asasi Manusia tidak selalunya diartikan mendukung perjuangan terhadap kemerdekaan suatu organisasi dan begitu juga keberadaan Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang secara de jure tidak ada negara satupun yang mendukung kemerdekaan organisasi tersebut. Dunia Internasional lebih melihat kepada penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) dan demokrasi di wilayah tersebut.

Oleh sebab itu, khususnya negara-negara di Kawasan Pasifik lebih melihat kepada penegakan Hak Asasi Manusia dan Demokrasi di tanah Papua dan sepenuhnya mendukung kedaulatan Indonesia atas tanah Papua dan Papua Barat.