Lingga, Radar Kepri= Keterlambatan Penyaluran TPP ASN dan Gaji ke-13, Kompetensi Plt. Kepala BPKAD Syarifah Riva Wartety Anugrah disorot Publik kabupaten Lingga, Provinsi Kepri Kamis (11/06/2026)
Keresahan di kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lingga meningkat seiring dengan keterlambatan pencairan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) serta pembayaran Gaji ke-13 yang dinilai tidak sesuai jadwal.
Kondisi ini memicu kritik keras dari berbagai kalangan masyarakat dan elemen pengamat kebijakan publik. Fokus sorotan utama tertuju pada kinerja Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) yang dinilai lamban dalam merespons kewajiban pemerintah daerah terhadap hak-hak ASN.
Sejumlah pihak mempertanyakan kapasitas kepemimpinan di BPKAD saat ini. Keterlambatan yang terjadi dianggap sebagai indikasi lemahnya koordinasi dan kurangnya pemahaman Plt. Kepala BPKAD terhadap Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) jabatannya dalam mengelola keuangan daerah.
“Manajemen keuangan daerah menuntut ketelitian, kecepatan, dan pemahaman regulasi yang mendalam. Jika hak-hak dasar ASN saja mengalami keterlambatan yang berlarut-larut, maka muncul pertanyaan besar mengenai kompetensi teknis dan manajerial sang Plt. dalam mengawal pos-pos anggaran prioritas,” ujar salah ASN yang meminta namanya tidak dipublikasikan.
Menurut para kritikus, posisi vital seperti Kepala BPKAD seharusnya diisi oleh figur yang memiliki kapabilitas kuat untuk melakukan akselerasi birokrasi, bukan justru menjadi penghambat dalam distribusi hak pegawai yang berdampak pada kinerja organisasi secara keseluruhan.
Dampak bagi ASN
Bagi kalangan ASN, TPP dan Gaji ke-13 merupakan komponen penting yang menunjang kesejahteraan dan pemenuhan kebutuhan ekonomi.
Keterlambatan ini dinilai sangat merugikan, terutama bagi mereka yang telah merencanakan pengeluaran berdasarkan jadwal yang seharusnya sudah ditetapkan.
“Kami berharap ada transparansi dari pihak BPKAD mengenai kendala teknis apa yang sebenarnya terjadi. Jangan sampai ketidakmampuan manajerial dikorbankan melalui keterlambatan hak pegawai,” ungkap perwakilan ASN yang enggan disebutkan namanya.
Tuntutan Evaluasi
Menanggapi situasi ini, publik mendesak pihak eksekutif, dalam hal ini Kepala Daerah, untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja Plt. Kepala BPKAD.
Evaluasi dinilai perlu dilakukan untuk memastikan bahwa pengelolaan keuangan daerah dijalankan oleh personel yang benar-benar berkompeten agar pelayanan publik dan hak-hak ASN tidak terus-menerus terganggu oleh masalah administratif yang berulang.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Plt. Kepala BPKAD Kab Lingga Syarifah Riva Wartety Anugrah setiap dikonfirmasi, selalu tidak ada respons alias Bungkam.
Anehnyaengapa Bupati Lingga memilih dan melantik Plt BPKAD yang disinyalir tidsk paham kerja dan tertutup ini.
Punlik menunggu kenerja bupati kab lingga M Nizar mengevaluasi pejabat yang tidak kompeten tersebut. (Aliasar)
