' '
| | 851 kali dibaca

Jaksa Periksa Mantan Kepala BLH Tanjungpinang

Drs Yahya Arif, mantan kepala BLH Kota Tanjungpinang.

Drs Yahya Arif, mantan kepala BLH Kota Tanjungpinang sedang menunggu diruang tamu Kejaksaan Negeri Tanjungpinang. (foto by irfan, radarkepri.com)

Tanjungpinang, Radar Kepri-Tim penyidik tindak pidana khusus (Pidsus) Kejaksaan Negeri Tanjungpinang (Kejari Tpi), Senin (11/11) memeriksa Drs Yahya Arif. Mantan komisioner Badan Pengusahaan Kawasan Free Trade Zone (BPK FTZ) Bintan dan Tanjungpinang dipanggil dan dimintai keterangan sebagai saksi bersama Rustam, Pejabat Penerima Barang.
Kepala Kejaksaan Negeri Tanjungpinang (Kajari Tpi), SR Nasution SH MH melalui Kasi Pidsus Kejari Tpi, Maruhum Tambunan SH dijumpai Radar Kepri, Senin (11/11) dihalaman kantor Kejari Tpi membenarkan adanya pemeriksaan terhadap mantan komisioner BPK FTZ tersebut.”Iya bang, anggota jaksa penyidik yang lain sedang memeriksa dan memintai keterangan.”kata ketua tim jaksa penyidik dugaan korupsi BPK FTZ) Bintan dan Tanjungpinang ini.

Drs Yahya Arif dalam perbincangan dengan Radar Kepri di ruang tunggu Kejari Tanjungpinang mengakui dirinya dipanggil dan dimintai keterangan.”Saya datang jam 08 30 Wib tadi. Baru siang diperiksa dan dilanjutkan setelah waktu Zuhur.”kata Drs Yahya Arif.

Mantan kepala Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota Tanjungpinang ini menambahkan.”Hari ini, rencananya yang diperiksa tiga orang. Saya, pak Rustam dan pak Novari. Tapi pak Novari jadualnya besok (Selasa, 12/11), mungkin hari ini pak Novari tak jadi datang.”tutupnya.

Rustam diperiksa Jaksa Antoni SH di lantai I Kejari Tanjungpinang, mengenakan baju hijau seragam Linmas. Rustam terlihat lancar menjawab serangkain pertanyaan yang di ajukan jaksa penyidik.

Sebagaimana ditulis Radar Kepri, dugaan korupsi di BPK FTZ Bintan dan Tanjungpinang terjadi ketika badan ini dipimpin Herman. Potensi kerugian negara, awalnya mencapai Rp 1,5 Miliar, namun Rp 300 juta telah dikembalikan.”Hasil audit inspektorat provinsi Kepri menemukan dugaan kerugian negara sebesar Rp 1,3 Miliar.”sebut sumber media ini.

Uang sebesar Rp 1,3 Miliar tersebut merupakan sisa anggaran tahun 2012 lalu yang belum dikembalikan. Dimana, pada tahun 2012 lalu Free Trade Zone (BPK FTZ) Bintan dan Tanjungpinang mendapat alokasi dana Rp 4 Miliar lebih. Ditambah dana hibah dari Pemko Tanjungpinang Rp 300 juta dan hibah dari Pemkab Bintan Rp 300 juta.(irfan)

Ditulis Oleh Pada Sen 11 Nov 2013. Kategory Tanjungpinang, Terkini. Anda dapat mengikuti respon untuk tulisan ini melalui RSS 2.0. Anda juga dapat memberikan komentar untuk tulisan melalui form di bawah ini

Komentar Anda

Radar Kepri Indek