; charset=UTF-8" /> DEMOKRASI ALA CUKONG, NEGARA BISA APA? - | ';

| | 374 kali dibaca

DEMOKRASI ALA CUKONG, NEGARA BISA APA?

Oleh : AJ Suhardi

 

Masih terngiang di telinga ini tentang pernyataan Menkopolhukam RI, Mahfud MD saat menjadi pembicara dalam diskusi bertema ‘Memastikan Pilkada Sehat, Menjauhkan Covid-19 dan Korupsi” yang disiarkan melalui kanal resmi “Pusako” Fakultas Hukum Universitas Andalas-Padang, menjelang Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2020 lalu (tepatnya tanggal 11 September 2020), bahwa sembilan puluh dua persen (92%) peserta Pilkada itu dibiayai cukong.
Rasanya tidak mungkin seorang guru besar hukum tata negara dengan sederet jabatan strategis itu sembarangan melemparkan pernyataan kepada publik. Pastilah didukung data dan fakta yang akurat serta empiris. Persentase sebanyak itu menandakan hampir seluruh peserta Pilkada dibiayai oleh cukong dan hanya delapan persen (8%) saja yang bersumber dari dana pribadinya. Belum lagi pada proses pemilihan umum legislatif (Pileg) dan pemilihan umum presiden (Pilpres), rasanya tidak jauh berbeda.
Senada dengan pernyataan Mahfud MD, dalam kesempatan yang sama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pun melansir data bahwa delapan puluh dua persen (82%) peserta Pilkada serentak tahun 2020 didanai para sponsor (ungkapan halus dari sebutan cukung). Sehingga motto demokrasi yang populer selama ini: ‘Dari Rakyat, Oleh rakyat dan Untuk Rakyat’ nampaknya berubah “Dari Cukong, Oleh Cukong dan Untuk Cukong.” Lalu yang menjadi pertanyaan kita adalah di mana peran dan fungsi Negara (Pemerintah) Republik Indonesia, apa yang dapat dilakukan?
Sebagai mana diketahui, Pilkada serentak tahun 2020 lalu diikuti tujuh ratus tiga puluh delapan (738) pasangan bakal calon (Balon) di dua ratus tujuh puluh (270) daerah. Diantaranya, dua puluh lima (25 ) pasangan Balon gubernur/wakil gubernur di sembilan (9) provinsi, enam ratus dua belas (612) pasangan Balon bupati/wakil bupati di dua ratus dua puluh empat (224) kabupaten serta seratus satu (101) pasangan Balon walikota/wakil walikota di tiga puluh tujuh (37) kota. Artinya hanya sekitar lima puluh sembilan (59) pasangan Balon saja yang tidak dibiayai cukong.
Di sisi lain, pemilihan umum (Pemilu) baik Pilkada, Pilleg maupun Pilpres merupakan pengejewantahan demokrasi, yang sejatinya sebagai imaginary order bagi masyarakat untuk memperbaiki tatanan kehidupan berpolitik, roda pemerintahan maupun perekonomian. Idealnya arena kedaulatan rakyat ini, dijadikan ajang seleksi untuk mendapatkan pemimpin yang unggul, sekaligus menjadi ajang untuk menakar kualitas demokrasi.
Disadari atau tidak, Pemilu yang diagung-agungkan sebagai ‘starting point’ gerakan reformasi, belum dapat menyuguhkan kualitas berdemokrasi yang sesungguhnya, yang tentunya diharapkan akan melahirkan pemimpin unggul/berkualitas, berintegritas, bermartabat, bermoral dan sebagainya. Sebaliknya yang terjadi adalah meraknya fenomena pemimpin daerah dan wakil rakyat yang lahir dari proses demokrasi persekongkolan antara alit politik dangan para cukong.
Pertanyaan di benak kita, apakah cukong sepenuhnya menjadi dalang lahirnya pemimpin/wakil rakyat hasil Pemilu, sehingga melupakan tanggungjawab pemerintah? Lalu, apakah cukong ini bisa dibawa ke arena yang terang dan terbuka, sehingga dampak buruknya/pengaruhnya bisa diketahui bahkan dicegah? Atau sebaliknya, dapat diformulasikan menjadi sebuah kebijakan baru untuk melegalkan praktek permainan yang merusak tatanan demokrasi ini?
Cukong dalam politik dapat juga diartikan sebagai investor atau sponsor politik. Praktek ini telah lama menjadi isu yang hadir dalam kontestasi politik skala lokal maupun nasional, sejak pembagian kekuasaan pemerintah pusat dan pemerintah daerah atau sejak disahkan undang-undang otonomi daerah. Sasarannya tidak lain adalah berbagai kewenangan, antara lain; izin penguasaan sumber daya alam, pemenangan tender strategis dan kebijakan-kebijakan lain yang menguntungkan segelintir pihak.
Maka tidak heran kalau banyak cukong politik secara diam-diam mensponsori para politisi dalam kontestasi Pemilu. Tentu agenda rahasia ini patut dicurigai memiliki motif negatif, suport dana besar yang tidak akuntable dan tidak transparan sangat mungkin digunakan untuk modal politik transaksional. Politik transaksional yang dimaksud biasanya dalam bentuk; mahar politik, pembiayaan kerja mesin partai, jual beli suara, suap bagi penyelenggara, suap bagi penegak hukum dan lain-lain.
Hadirnya suntikan dana yang berasal dari cukong tersebut bisa berbentuk uang, barang ataupun jasa. Dana tersebut tentunya bukan dana yang legal karena tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum maupun secara moral. Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor: 12 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas PKPU Nomor: 5/2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan, memuat aturan bagi pasangan calon dalam mengelola dan mempertanggungjawabkan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye. Pada prakteknya peserta Pilkada bisa saja membuat dua bentuk pertanggungjawaban untuk dilaporkan.
Idealnya cukong sebagai dalang demokrasi tersebut harus dibawa ke ruang yang terang dan terbuka. Strateginya dengan merekonstruksi regulasi agar dapat mengakses ruang gelap dalam Pemilu. Pengaturan pelaporan dana harus diatur realistis. Selanjutnya audit dana yang dilaporkan harus diawasi berdasarkan kenyataan dana yang dipakai di lapangan. Jika terjadi ketimpangan dana yang dilaporkan dan dana yang dipergunakan, maka patut dicurigai sebagai aliran dana ilegal. Selanjutnya sanksi hukum harus tegas dan mampu memberikan efek jera, sanksi pidana harus disertai sanksi admistratif berupa diskualifikasi.
Disamping itu pengawasan partisipatif dari berbagai pihak seperti dari peserta Pemilu dan dari pemilih harus diaktifkan. Seluruh elemen harus dibangun kesadaran hukum pada frekuensi yang sama. Pihak-pihak yang aktif melaporkan pelanggaran Pemilu guna mengawal kemurnian demokrasi perlu dilindungi dan diberi apresiasi agar lebih konsisten dan gencar.
Di sisi lain tidak dipungkiri bahwa ongkos Pemilu yang amat membebani kontestan pemilihan disebabkan oleh demokrasi yang dari awal dikonsep secara pragmatis. Kontestan terlanjur mengajarkan masyarakat untuk melihat sisi materi atau uang sebagai tolak ukur memilih pemimpin/wakil rakyat. Problem ini menjadikan politik transaksional menjadi virus yang selalu menulari di antara sesama peserta/kandidat. Mentalitas kontestan tidak cukup percaya diri dalam kompetisi yang sehat sejalan dengan regulasi. Kepemimpinan yang awalnya idealis dan anti politik uang malah ikut arus karena harus berhitung untuk memenangkan kompetisi.
Sejak jauh hari para cukong akan berburu ‘wayang politik’ yang akan ‘didalanginya’ dalam hajat demokrasi, atau sebaliknya perburuan itu justru dilakukan oleh para Balon kontestan itu sendiri. Para kontestan berlomba-lomba mendapatkan dukungan cukong politik yang kuat, karena menyadari suntikan dana illegal dari cukong sangat berpengaruh atas kemenangannya. Problem lainnya yang akan timbul dikemudian hari adalah politik balas budi. Maka tidak heran kalau banyak timbul kebijakan yang tidak populis, tidak berpihak kepada rakyat dan hanya akan menguntungkan para cukong.
Maka tidak salah kiranya kalau dikatakan bahwa kontestasi Pemilu belakangan ini tidak lebih sebagai “black market” yang mempertemukan kepentingan aktor politik dengan para cukong. Sehingga dimaklumi kalau ada penguasa daerah yang terpilih, lebih mengabdikan dirinya kepada para cukong daripada kepada rakyat. Inilah yang disebut paradoks demokrasi, demokrasi yang dikendalikan para cukong. Ironisnya proses ini dikemas rapi dalam bingkai semangat otonomi daerah. Dampak yang dikhawatirkan, selain pemerintahan yang dikendalikan para cukong, juga pemiskinan dan penindasan politik struktural mewarnai kehidupan berpolitik, terutama di daerah.
Pemilu mahal merupakan kesempatan para cukong, khususnya bagi partai politik yang membangun politik transaksional. Akibatnya Pemilu hanya sekedar arena untuk melahirkan penguasa dan wakil rakyat yang tersandra pada oligarki dalam lingkaran kekuasaan. Kita harusnya malu menyaksikan fenomena ini, apalagi dengan pernyataan Menkopolhukam RI dan KPK di atas, yang terang-terangan mengkonfirmasikan kegagalan pemerintah menjalankan tugas konstitusional. Meskipun mereka juga representasi dari institusi Negara.
Selain gagal membersihkan partai politik dari praktek politik tanpa mahar, politik uang dan penyalahgunaan kekuasaan, juga terbukti gagal melakukan kaderisasi dalam tubuh partai politik itu sendiri. Berdasarkan data KPU pada Pilkada serentak 2021, dari dua ratus tujuh puluh (270) daerah pemilihan, terdapat dua puluh lima (25) daerah pemilihan yang mempersembahkan pasangan calon tunggal atau pasangan yang melawan kotak kosong. Kondisi ini selain menunjukkan kegagalan partai politik dalam melakukan kaderisasi, juga tercampaknya calon tanpa dukungan cukong karena mahalnya mahar politik.
Tidak dipungkiri bahwa Pemilu idealnya sebagai wujud kedaulatan rakyat, namun cara rakyat menentukan pilihan tetap dipengaruhi peran cukong. Kedudukan rakyat atau pemilih tidak lebih sebagai pion-pion politik. Uang, sembako, nasi bungkus dan sejenisnya diobral di ruang-ruang publik. Sementara teror, suap, jual beli jabatan dan lain-lain merongrong di ruang tersembunyi. Secara substantif cukong-lah yang berdaulat dan menentukan hasil akhir Pemilu. Idealnya pesta demokrasi itu menjunjung tinggi hak dan kedaulatan rakyat secara tertib, jujur, rahasia, adil, damai dan beradab. Bukan konsepsi nalar atau perilaku para elit politik dan para cukong yang merampas hak rakyat. Akankah fenomena ini terjadi dalam Pemilu serentak tahun 2024 nanti?.

Asmara Juana Suhardi, ST.,S.IP.,M.Si, adalah mantan jurnalis, staf pengajar online komunikasi politik Fisip Universitas Satyagama, tinggal di Natuna.

Ditulis Oleh Pada Kam 15 Apr 2021. Kategory Cerpen/Opini, Terkini. Anda dapat mengikuti respon untuk tulisan ini melalui RSS 2.0. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Komentar Anda

Radar Kepri Indek