Lingga, Radar Kepri — Bupati Lingga, M. Nizar, S.Sos., didesak melakukan evaluasi menyeluruh terhadap jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lingga. Desakan tersebut mencuat menyusul berulangnya temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) serta belum optimalnya capaian kinerja sejumlah perangkat daerah, termasuk target Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Seorang narasumber yang meminta identitasnya tidak dipublikasikan menyampaikan kepada Radar Kepri, Senin (27/7/2026), bahwa pembenahan birokrasi dinilai mendesak dilakukan agar roda pemerintahan berjalan lebih efektif dan akuntabel.
Menurutnya, evaluasi terhadap pejabat OPD perlu dilakukan secara objektif berdasarkan kompetensi, integritas, dan capaian kinerja.
“Sudah saatnya dilakukan pembenahan. Pejabat yang tidak mampu mencapai target dan tidak memberikan kontribusi terhadap peningkatan kinerja pemerintahan seharusnya dievaluasi. Jabatan publik harus diisi oleh orang-orang yang benar-benar bekerja untuk kepentingan masyarakat,” ujar sumber tersebut.
Ia menilai, selain berulangnya catatan hasil pemeriksaan BPK di sejumlah OPD, lemahnya realisasi PAD juga menjadi indikator perlunya pembenahan manajemen birokrasi di lingkungan Pemkab Lingga.
Menurut sumber itu, memasuki penghujung masa jabatan, Bupati Lingga diharapkan mampu meninggalkan warisan tata kelola pemerintahan yang lebih baik melalui penataan birokrasi berbasis kinerja.
“Masyarakat tentu berharap di akhir masa kepemimpinan ini ada langkah konkret untuk memperbaiki birokrasi. Sejarah kepemimpinan akan dinilai dari capaian yang ditinggalkan, termasuk keberhasilan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih dan efektif,” katanya.
Sorotan terhadap birokrasi Lingga dinilai menjadi peringatan bagi pemerintah daerah agar memperkuat sistem pengawasan internal, meningkatkan profesionalisme aparatur, serta menerapkan evaluasi dan rotasi jabatan berdasarkan prinsip meritokrasi.
Pengamat pemerintahan menilai, mekanisme fit and proper test, evaluasi berkala terhadap pejabat eselon II, serta penempatan aparatur sesuai kompetensi merupakan langkah yang dapat memperkuat akuntabilitas dan mendorong peningkatan pelayanan publik.
Hingga berita ini diterbitkan, Radar Kepri masih berupaya memperoleh konfirmasi dari Bupati Lingga maupun pihak terkait guna mendapatkan tanggapan atas kritik dan masukan tersebut sebagai bagian dari prinsip pemberitaan yang berimbang (cover both sides). (Aliasar)
