Banyak Persoalan, DPRD Lingga Belum Bereaksi

Lingga, Radar Kepri- Sejumlah persoalan yang terjadi di Kabupaten (Kab) Lingga, Provinsi Kepulauan Riau (Prov Kepri) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) belum ada reaksi selain menerima gaji.

Adapun permasalahan yang terjadi di kabupaten Lingga, mulai dari ADD yang belum cair, gaji pegawai honorer, permasalahan lahan termasuk kasus dugaan korupsi.

Sehingga 20 anggota DPRD Kab Lingga,, seperti Aparatur Sipil Negara (ASN) dibawah kendali Pemkab Lingga.

Menyikapi hal tersebut ketua Lembaga Masyarakat (LSM) Megat Sri Rama, Kepri Teddy Maembong, pihaknya sangat menyayangkan sikap DPRD seakan tinggal diam dan jadi penonton.

“Seharusnya DPRD Kab Lingga sebagai pengawas pemerintah harus menggunakan suara menyatakan pendapat dan Iterfasi bukan hanya diam.DPR itu kan wakil rakyat yang dipilih oleh rakyat,”kata Tedy.

Tedi juga menambahkan bahwa, Daerah Kabupaten Lingga itu tidak miskin akan kaya dengan mineral, hasil bumi dan lautnya. Namun pengelolaanya yang miskin.

“Jika daerah lingga dikelola dengan baik, maka saya yakin semua penduduk dikabupaten lingga bisa makmur. Jika kita lihat dari hasil bumi nya sangat melimpah. mulai dari Boksit, Timah, pasir sangat banyak. Namun, karena tidak dikelola dengan baik, maka Lingga itu termasuk daerah terbelakang di kepri,pungkasnya.

Masih tedi, hal tersebut bukan hanya di kepemimpinan M Nizar saja, boleh dikatakan sejak zaman kepemimpinan Daria hingga alias welo.

“Tapi yang lebih parah kabupaten Lingga ini sejak kemimpinan M Nizar. Seakan tidak perduli terhadap rakyatnya. Meskipun Lingga disebut daerah yang terbelakang di Kepri. Namun Bupatinya kepala Daerah terkaya nomor dua di kepri,”ungkap Tedi.

Padahal fungsi DPR merupakan lembaga perwakilan rakyat yang dipilih melalui pemilihan umum. Dengan Fungsi utama mereka adalah mewakili dan menyuarakan aspirasi semua kepentingan rakyat di tingkat nasional. Anggota DPR berkomunikasi dengan konstituennya, mendengarkan masukan dan keluhan masyarakat, serta memperjuangkan kepentingan rakyat dalam pembuatan kebijakan.

DPR memiliki peran dalam penetapan dan pengawasan anggaran negara. Mereka membahas dan menyetujui Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) yang diajukan oleh pemerintah. Selain itu, DPR juga terlibat dalam pembahasan dan evaluasi laporan pertanggungjawaban keuangan negara.

Pengawasan terhadap pemerintah dan lembaga eksekutif. Mereka melakukan pengawasan terhadap kebijakan pemerintah, pelaksanaan program-program pemerintah, serta kinerja menteri dan pejabat pemerintahan lainnya. Pengawasan ini dilakukan melalui mekanisme seperti rapat dengar pendapat, interpelasi, dan hak angket serta hak menyatakan pendapat. (Aliasar)

Ditulis Oleh Radar Kepri Pada Jum 25 Apr 2025. Kategory Lingga, Terkini. Anda dapat mengikuti respon untuk tulisan ini melalui RSS 2.0. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.