Apa Yang Diharapkan Dari ASN

 

Dalam bekerja sehari-hari belum tentu semua aparatur sipil negara (ASN) mengetahui

apa yang diharapkan dari dirinya. Baik dari organisasinya, institusinya atau bahkan dari

atasannya. Hal ini sangat mungkin terjadi, karena sistem penilaian yang ada bukan sistem

kontrak (Real Target System). Dalam sistem kontrak pastilah dijelaskan kinerja dan target yang diharapkan, sehingga seorang ASN mengetahui dengan jelas apa yang diharapkan dari dirinya.

Sistem yang berlaku pada instansi pemerintah di Indonesia bukanlah sistem kontrak.

Meskipun sering terdengar istilah tenaga kontrak, namun tidak menggambarkan sebuah target.

dan lingkungan kerjanya. Biasanya mereka hanya dituntut untuk mempelajari berbagai peraturan bahkan untuk dibaca sendiri dan tidak diikuti dengan upaya memberikan penjelasan kepada setiap individu.

Sehingga mereka masuk kantor untuk bekerja dan apa yang dikerjakan sangat

bergantung pada instruksi atasannya.

Menurut Keban (2008:235) Kecenderungan penilaian kinerja ASN dilakukan secara

formalitas, terlihat dalam metode penilaian kinerja pegawai yang dilakukan melalui pengisian daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan atau dalam standard kinerja pegawai (SKP). Banyak keluhan bahwa proses tersebut hanya dilakuakan sebagai rutinitas, tergantung sepenuhnya pada selera atasan, tidak partisipatif dan sebagainya.

Akibatnya, output penilaian bukan saja tidak bisa menggambarkan kondisi yang

Secara umum penilaian kinerja yang tepat, merupakan kunci penting menuju perbaikan

dan kemajuan, baik bagi individu maupun bagi suatu lembaga. Hanya melalui penilaian tersebut dapat dilihat apakah seorang ASN atau suatu lembaga telah berhasil atau sebaliknya gagal dalam mengemban misi lembaganya atau telah berhasil menjalankan tugas pokok dan fungsinya.

Apabila kinerja tidak dinilai, maka tidak dapat diketahui apakah suatu organisasi atau

individu sudah berada pada arah yang benar atau belum, sudah mencapai apa yang diinginkan atau belum. Melalui nilai ini pula dapat diberikan insentif atau dorongan/motivasi kerja yang

jelas, sehingga insentif dan motivasi kerja benar-benar bermanfaat, bukan sebaliknya malah melestarikan kegagalan yang ada.

melakukan penilaian kinerja itu sendiri merupakan arena belajar yang sangat efektif bagi individu dan organisasi untuk tidak mengulangi kesalahan-kesalahan di masa lalu. Menurutnya, ada tiga (3) alasan perlunya pemerintah melakukan penilaian kinerja, yaitu:

1. Berkaitan dengan dengan penentuan besarnya gaji atau insentif.

2. Merupakan alat manajemen yang diarahkan untuk melakukan perbaikan-perbaikan kegiatan operasional secara berkesinambungan.

3. Untuk dapat melihat keterkaitan antara hasil yang dicapai dengan biaya yang

dikeluarkan/dianggarkan.

Sayangnya sampai saat ini, penilaian kinerja aparatur pemerintah di Indonesia sifatnya

masih subjektif.

Meskipun berbagai kritikan sering dilontarkan melalui berbagai forum, namun masih belum diterapkan design yang tepat dalam melakukan evaluasi kenerja terhadap ASN.

pernah dikaji secara mendalam untuk ‘disistematiskan’ atau dipetakan secara jelas agar dapat menjadi input bagi penyusunan pedoman dan standard penilaian kinerja ASN di masa mendatang. Sehingga tidak heran kalau kinerja ASN dan Institusinya senantiasa mendapat sorotan negatif dari masyarakat.

Tidak dipungkiri ada beberapa institusi atau lembaga pemerintah bahkan pemerintah

daerah yang telah melakukan upaya melalui berbagai perbaikan dan inovasi. Ada yang

melakukan perbaikan melalui kontrol waktu atau jam operasional, melalui tunjangan tambahan penghasilan, melalui penggajian sistem marit, melalui recognition, reward and punishment dan sebagainya. Namun semuanya belum menunjukkan perbaikan yang signifikan bagi kinerja ASN.

HalinidapatdilihatmelaluiwacanapercepatanmasapensiunASNmenjadi45tahun,

rencana pemangkasan pejabat eselon III, IV dan V, ‘pengkerdilan’ peran badan pertimbangan

pangkat dan jabatan, rencana penghapusan tunjangan perjalanan dinas bahkan sampai pada urusan performance ASN.

Sementara dilain pihak, lembaga TNI dan Kepolisian RI performance-nya selalu

ditingkatkan, peran jabatannya pun diperluas, yang nota bene untuk menyelamatkan para perwira yang tidak ada jabatan.

Akhirnya, apa yang diharapkan pemerintah terhadap ASN semakin hari semakin tidak

jelas, semakin redup bahkan menuntut keikhlasanyang tinggi dalam mengabdi. Bukan hal yang mustahil bila di kemuadian hari akan ada upaya ‘swastanisasi’ peran ASN dalam bingkai kepentingan efektif dan efisiensi.