Tarik Kredit Macet Rp 40 Juta, Pemprov Kepri Habiskan Rp 500 Juta
Tanjungpinang, Radar Kepri- DPRD Kepri telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 800 juta agar hak retribusi labuh jangkar yang berpotensi menambah PAD Kepri Rp 200 Miliar pertahun dapat diperoleh Pemprov Kepri.
Hal ini terungkap dalam pandangan umum fraksi Gerindra dalan rapat paripurna DPRD.”Kami juga mendorong agar Gubernur Kepri membuka kran ekspor pasir laut dengan melibatkan BUMD.”terang Ir Onward S, ketua fraksi Gerindra Kepri, Rabu (29/09).
Kemudian fraksi Gerindra menyoroti biaya penarikan yang dikeluarkan Rp 500 juta yang ditarik Rp 40 juta kepada UMKM yang tidak mampu membayar kreditnya, lakukan kajian konprensif dan pemutihan bagi UMKM yang tidak mampu membayar kewajiban.”Pak Gubernur, berkoordinasi dengan BPK Kepri dan Kejaksaan terhadap UMKM tak mampu bayar itu.”tambahnya.
Menurut Onward, hal ini harusnya menjadi perhatian Gubernur Kepri.”Karena saya mencermati, ini terjadi sejak tahun 2019 hingga 2021.”katanya. Besar pasak dari pada tiang, mungkin itulah pameo yang tepat menggambarkan realita tersebut.(Irfan)