Rekomendasi Komisi I DPRD Batam Tak Digubris

Situasi penggusuran warga Dam Baloi terjadi beberapa waktu lalu.

Batam, Radar Kepri-Rekomendasi hasil hearing masyarakat Dam Baloi digedung DPRD kota Batam  dibagian komisi I yang membidang hukum, terkait penggusuran rumah mereka diatas lahan Dam Baloi mengasilkan kesimpulan bahwa sebelum ada penyelesiannya antara masyarakat, pekerjaan dihentikan sementara.

Hal ini disampaikan Eduar Kamaling pada radarkepri.com, Kamis ( 27/01) di kantor gedung DPRD Batam Center. Selain itu lahan Dam Baloi tersebut yang bersengkata dengan warga setempat, tidak tahu siapa kepemilikanya yang sah.”Sejauh ini belum ada yang berani secara terang-terangan yang mengaku sebagai pemilik lahan tersebut.”ujarnya.
Namun, menurut Eduar Kamaling.”Yang membut saya tidak habis pikir, walaupun Komisi I DPRD kota Batam yang telah menyampaikan didepan masyarakat korban penggusuran dilahan Dambaloi itu. Bahwa, sebelum ada penyelesaian dengan warga tidak boleh ada aktifitas apapun dilahan itu, yang disampaikan ketua komisi 1. DPRD Batam Nyanyang Aris Patimura kepada warga. Namun senjauh ini, aktifitas dilahan Dambaloi tetap berjalan yang dijaga oleh oknum aparat berseragam loreng, tentu hal ini sangat disayangka, sehingga terkesan masyarakat sengaja dibenturkan oleh pengusaha dangan aparat.”terangnya.

Dilanjutkan.”Kalau dilihat dari kesimpulan hearing komisi 1DPRD kota Batam yang minta segala aktifitas, namun tidak diindahkan oleh pihak- pihat terkait ini adalah salah satu bentuk pelecehan kepada lembaga wakil rakyat. Seakan-akan yang merusak lahan rumah warga dilahan Damboi orang-orang kebal hukum alias tidak tersentuh hukum.”ungkapnya.
Warga lain juga jadi korban dalam perusakan, rumah mereka dilahan yang sama, meragukan keseriusan dari wakil -wakil rakyat DPRD d Batam dalam membela rakyatnya. “Soalnya surat keputusan hearing yang dibuat sewaktu tanggal 21 Januari 2015 lalu lalu tidak berlaku, buktinya semua akatifitas dilahan tersebut tetap berjalan seperti biasa. Kami warga setempat kuatir, ada permainan antara pemilik lahan, sehingga para wakil-wakil rakyat itu tidak lagi berpihak kepada rakyat warga yang jadi korban pengusaha serakah.”kesalnya.
Sementara itu Ketua komisi 1. DPRD Batam Nyanyang Aris Patimura, yang dikonfirmasi awak media ini, melalui SMS ke handponenya, sampai berita ini diturunkan belum ada jawabannya.  Begitu juga dengan Ruslan Ahliwasin sekretaris komisi I DPRD Batam dikonfirmasi melaui SMS ke handphone seluler belum ada jawabannya.(taherman)

Ditulis Oleh Radar Kepri Pada Kam 28 Jan 2016. Kategory Batam, Terkini. Anda dapat mengikuti respon untuk tulisan ini melalui RSS 2.0. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.