; charset=UTF-8" /> Ratusan Miliar Aset Pemprov Kepri Dikelola dan Dimanfaatkan Tak Sesuai Ketentuan - | ';

| | 396 kali dibaca

Ratusan Miliar Aset Pemprov Kepri Dikelola dan Dimanfaatkan Tak Sesuai Ketentuan

Kantor Gubernur Kepri di Dompak

Tanjungpinang, Radar Kepri-Ratusan miliar barang milik daerah (aset) Pemprov Kepri dikelola dan dimanfaatkan belum sesuai Ketentuan. Sehingga berpotensi menjadi sangketa bahkan hilang. Bukti lemahnya kinerja dinas terkait.

Hal diatas diuangkap BPK Kepri dalam LHP atas LKPj TA 2019 yang diterima redaksi radarkepri.com. Diuraikan BPK Kepri,Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau menyajikan Aset Tetap pada Neraca per 31 Desember 2019 sebesar Rp7.757.725.332.145,42 (audited), naik sebesar Rp759.176.248.120,86 atau 10,85% dibandingkan saldo per 31 Desember 2018 sebesar Rp6.998.549.084.024,56
dengan perincian sebagai berikut.

Pemeriksaan atas dokumen dan informasi terkait pengelolaan Aset Tetap pada Pemerintah
Provinsi Kepulauan Riau menunjukkan adanya permasalahan-permasalahan sebagai berkut.

a. Aset Tanah Sebanyak 304 Persil Senilai Rp410.870.401.499,50 Belum Memiliki Bukti Kepemilikan.

Laporan Hasil Reviu Inspektorat atas Laporan Keuangan Pemerintah ProvinsiKepulauan Riau Tahun Anggaran 2019, menunjukkan terdapat Aset Tanah Eks Provinsi Riau sebanyak 90 persil dengan nilai sebesar Rp117.814.290.382,83 yang belum dilengkapi dengan sertifikat kepemilikan. Penelaahan lebih lanjut terhadap Kartu Inventaris Barang (KIB) A, menunjukkan bahwa secara keseluruhan terdapat 304 persil tanah dengan nilai sebesar Rp410.870.401.499,50 atau sebesar 46,22% (Rp410.870.401.499,50 ÷ 888.989.046.325,68) dari keseluruhan nilai Tanah yang dicatat oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau belum dilengkapi dengan sertifikat. Daftar tanah yang belum dilengkapi dengan sertifikat tersebut disajikan pada
Lampiran 1.

b. Aset Tanah Bidang Jalan Belum Seluruhnya Dicatat Dalam Neraca Penelaahan pada KIB A menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau telah mencatat Aset Tanah atas 17 ruas jalan dengan nilai sebesar Rp 427.339.550.000,00, seluruhnya berada di wilayah Kota Tanjungpinang.
Sementara itu, berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Nomor 1863 Tahun 2016 tentang Ruas Jalan Menurut Statusnya sebagai Jalan Provinsi Kepulauan Riau Jalan Provinsi, menunjukkan bahwa terdapat 115 ruas jalan yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat 98 (115-17) bidang tanah ruas jalan yang belum dicatat di dalam Neraca Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Usulan koreksi tidak dapat dilakukan mengingat surat keputusan tersebut tidak mencantumkan nilai asetnya.

c. Aset Kendaraan Bermotor Sebanyak 355 Unit Senilai Rp64.173.266.137,00 Belum Dilengkapi dengan BPKB Penelaahan atas KIB B Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau memiliki 1.096 unit kendaraan bermotor dengan nilai sebesar Rp207.956.678.619,70. Pencocokan silang antara data kendaraan bermotor di dalam KIB dibandingkan dengan daftar BPKB yang dikuasai oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau serta hasil konfirmasi dengan Bidang Aset
BPKAD, menunjukkan terdapat 355 unit kendaraan bermotor dengan nilai sebesar
Rp64.173.266.137,00 yang belum dilengkapi dengan BPKB dengan perincian pada
Lampiran 2.

d. Aset Kendaraan Bermotor Sebanyak 61 Unit Belum Dicatat Dalam KIB B.

Pencocokan silang antara data kendaraan bermotor di dalam KIB B dibandingkan
dengan daftar BPKB yang dikuasai oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau serta
hasil konfirmasi dengan Bidang Aset BPKAD, menunjukkan terdapat 61 unit kendaraan bermotor yang belum dicatat di KIB B OPD Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Usulan koreksi tidak dapat dilakukan mengingat daftar BPKB tidak menyajikan nilai asetnya. Rincian kendaraan bermotor yang belum dicatat di KIB B terdapat pada Lampiran 3.

e. Keterlambatan Pembaruan Perjanjian Pemasangan dan Penempatan Perangkat
Sistem Telekomunikasi Seluler.

Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau melakukan kerja sama
dengan PT Telekomunikasi Selular Tentang Sewa Menyewa Barang Milik Negara dalam lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, untuk Pemasangan dan Penempatan Perangkat Sistem Telekomunikasi Seluler dan Perangkat Pendukung Nomor 04/PKS-SETDA/KEPRI/2014 dan PKS.060/LG.05/RI-02/V/2014. Perjanjian tersebut berlaku selama 5 Tahun dari tanggal 3 April 2013 s.d. 2 April 2018. Besaran biaya sewa adalah sebesar Rp15.000.000,00 per bulan yang dibayarkan secara akumulasi selama satu tahun sebesar Rp180.000.000,00, dengan jumlah keseluruhan
untuk lima tahun sebesar Rp900.000.000,00.
Setelah masa perjanjian kerja sama tersebut di atas berakhir, pada tanggal 2 April Tahun 2018, belum ada perpanjangan perjanjian sampai dengan 31 Desember 2019 dan tidak terdapat pembayaran dari PT Telekomunikasi Selular atas lahan dan menara yang digunakan tersebut.

Hasil wawancara dengan staf Dinas Komunikasi dan Informatika, diketahui bahwa keterlambatan perpanjangan perjanjian tersebut disebabkan karena Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau sedang melakukan proses penilaian kembali atas aset tanah dan bangunan menara tersebut sebagai dasar penetapan tarif sewa berikutnya.
Pada tanggal 5 Maret 2020, Sekretaris Daerah a.n. Gubernur Kepulauan Riau mengirimkan surat nomor 555/400/OKI-SET/2020 perihal Menara Telekomunikasi Dompak, yang menyatakan bahwa biaya sewa menara dilaksanakan dengan meneruskan perjanjian awal yaitu dengan biaya sewa sebesar Rp15.000.000,00 per bulan dari tanggal 3 April 2018 sampai dengan 5 April 2020. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dan PT Telekomunikasi Selular akan membuat perjanjian baru untuk periode selanjutnya. Hal tersebut mengakibatkan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau belum dapat merealisasikan pendapatan sewa pada Tahun 2019 sebesar
Rp180.000.000,00.

f. Aset Peralatan dan Mesin Senilai Rp1.199.245.000,00 Dikuasai oleh Mantan
Anggota/Pimpinan DPRD Provinsi Kepulauan Riau
Laporan Hasil Reviu Inspektorat atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2019, menunjukkan terdapat Aset Peralatan dan Mesin yang dikuasai oleh mantan Anggota/Pimpinan DPRD Provinsi Kepulauan Riau periode 2014 s.d. 2019 sebanyak enam unit dengan nilai sebesar Rp1.199.245.000,00. Aset tersebut diserahkan pada saat keduanya menjabat sebagai Anggota/Pimpinan DPRD dan seharusnya dikembalikan pada saat berakhirnya periode jabatan sebagai Anggota/Pimpinan DPRD pada bulan September 2019.
Hasil wawancara dengan Pengurus Barang Sekretariat DPRD, diketahui bahwa Sekretariat DPRD belum memiliki prosedur peminjaman barang milik daerah ke Anggota/Pimpinan DPRD. Pemeriksaan menunjukkan bahwa tidak seluruh barang milik daerah yang dipinjamkan ke kedua Anggota/Pimpinan DPRD tersebut telah dilengkapi dengan berita acara serah terima.
Pengurus Barang Sekretariat DPRD menjelaskan bahwa untuk peminjaman kendaraan selalu dilengkapi dengan berita acara serah terima, sementara untuk barang lain, seperti barang inventaris yang melekat pada ruang pimpinan, tidak terdapat berita
acara peminjaman atas barang tersebut. Namun, apabila terdapat penambahan barang
selain yang sudah tersedia di ruangan, pihak Sekretariat DPRD akan menyiapkan berita acara serah terima yang ditandatangani pada saat penyerahan barang.
Sekretariat DPRD juga belum memiliki prosedur pengembalian barang milik daerah
dari Anggota/Pimpinan DPRD pada saat akhir periode jabatan. Proses pengembalian barang milik daerah dilakukan secara individual berdasarkan kesadaran dan kesukarelaan masing-masing Anggota/Pimpinan DPRD. Perincian Aset Peralatan dan Mesin yang dikuasai oleh dua Anggota/Pimpinan DPRD tersebut dapat dilihat pada Lampiran 4.

g. Pemanfaatan Kapal MV Lintas Kepri Tidak Sesuai Ketentuan dan Tidak Memberikan Peningkatan Pendapatan Daerah.

Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau mencatat kapal MV Lintas Kepri pada KIB B dengan nilai sebesar Rp26.458.791.667,00. Kapal tersebut kemudian diserahkan kepada PT Pelabuhan Kepri berdasarkan Berita Acara Serah Terima Operasional Nomor 001/BASTO-MV.LK/VI/2017 tanggal 5 Juni 2017 dan
diperpanjang melalui Berita Acara Serah Terima Operasional Nomor 002/BASTO￾MV.LK/XI/2018.

Berita acara tersebut ditandatangani oleh Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau dan Direktur PT Pelabuhan Kepri. Adapun
kewajiban pihak kedua, dalam hal ini PT Pelabuhan Kepri, sesuai berita acara tersebut
adalah menggunakan kapal tersebut sebagaimana tugas dan fungsi serta tidak.memindahtangankan tanpa persetujuan secara tertulis dari Dinas Perhubungan, mengembalikan kapal tersebut dalam keadaan baik dan lengkap, serta bertanggung
jawab atas keamanan, pemeliharaan, penggunaan, dan pengelolaan kapal.

Berita acara tersebut tidak memiliki batas waktu dan tidak mengatur mengenai hak atau
pembayaran atas penggunaan kapal.
PT Pelabuhan Kepri setelah itu membuat perjanjian kerja sama Nomor UM.58/1/7/PK-18 Tanggal 21 Februari 2018 dengan PT Prima Buana Indah untuk melakukan operasional bersama kapal MV Lintas Kepri. Perjanjian kerja sama tersebut berlaku selama tiga tahun dengan pembagian hasil laba/rugi operasional untuk PT Pelabuhan Kepri sebesar 60% dan PT Prima Buana Indah sebesar 40%.PT Pelabuhan Kepri membukukan pendapatan dari pengoperasian kapal MV Lintas Kepri sebesar selama Tahun 2019 Rp1.418.808.202,00. Provinsi Kepulauan Riau selaku pemilik aset tidak mendapatkan pendapatan dari pengoperasian kapal MV Lintas Kepri tersebut selama Tahun 2019, baik dalam bentuk dividen maupun pembagian keuntungan operasional.

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:
a. Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 15 tentang Akuntansi Aset Tetap Berbasis Akrual pada Halaman 4 paragraf 14 menyatakan dalam hal tanah
belum ada bukti kepemilikan yang sah, namun dikuasai dan/atau digunakan oleh pemerintah, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan;
b. Peraturan Daerah Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang
Milik Daerah.

c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Kondisi tersebut mengakibatkan:
a. Risiko penyalahgunaan atas Aset Tetap Tanah yang tidak dilengkapi sertifikat, Peralatan dan Mesin berupa kendaraan bermotor yang tidak dilengkapi dengan BPKB, serta enam unit Peralatan dan Mesin yang masih dikuasai oleh mantan anggota/pimpinan DPRD;
b. Pengungkapan informasi Aset Tetap Tanah dan Kendaraan Bermotor pada Neraca per 31 Desember 2019 tidak andal;
c. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau belum dapat merealisasikan pendapatan sewa perangkat sistem telekomunikasi seluler pada Tahun 2019 sebesar Rp180.000.000,00;
d. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau kehilangan pendapatan dari pengoperasian kapal MV Lintas Kepri selama Tahun 2019.

Kondisi tersebut disebabkan:
a. Sekretaris Daerah selaku Pengelola BMD tidak optimal dalam melakukan pengawasan
dan pengendalian atas pencatatan, dan pemanfaatan BMD;
b. Kepala BPKAD sebagai Pejabat Penatausahaan Barang belum optimal dalam
membantu Pengelola Barang dalam pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan Barang Milik Daerah;
c. Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD, Kepala Dinas PUPRP, Kepala Dinas Kesehatan, Direktur RSUD Provinsi Kepulauan Riau, Kepala Dinas Sosial, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kepala BP2RD, Kepala BPKAD, Kepala Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan, Kepala Dinas LHK, Kepala Dinas Perpustakaan Daerah dan Kearsipan, Kepala Dinas Pendidikan, Kepala BPKAD,
Kepala Dinas PUPRP, Kepala Dinas Pendidikan, dan Sekretaris DPRD belum optimal dalam melakukan pengamanan administrasi atas Aset dalam penguasaannya; dan
d. Sekretaris Daerah, Kepala Dinas Perpustakaan Daerah dan Kearsipan, Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Perindustrian dan
Perdagangan, Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman, Direktur RSUD Engku Haji
Daud, dan Direktur RSUD Provinsi Kepulauan Riau belum optimal dalam melakukan
pencatatan dan inventarisasi Aset Peralatan dan Mesin kendaraan bermotor yang
berada dalam penguasaannya.
Atas permasalahan tersebut, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau memberikan tanggapan sebagai berikut:
a. Kepala BPKAD:
1) Sependapat bahwa terdapat Aset Tanah yang belum bersertifikat;
2) Sependapat bahwa terdapat Aset Tanah badan jalan yang belum dicatat pada Neraca;
3) Sependapat bahwa terdapat kendaraan bermotor yang belum dilengkapi dengan
BPKB;
4) Tidak sependapat atas kondisi kendaraan bermotor belum dicatat dalam KIB B. Terdapat kendaraan bermotor yang diperoleh dari hibah dan belum memiliki dokumen serah terima hibahnya.
b. Kepala BKPSDM menyatakan bahwa empat unit kendaraan bermotor yang terdapat dalam lampiran seluruhnya telah dicatat dalam KIB B namun terdapat perubahan data kendaraan yang belum disesuaikan pada KIB B;
c. Direktur RSUD Engku Haji Daud menyatakan:
1) Dua kendaraan roda empat yaitu Toyota Hilux dan Toyota Hi Ace telah diserahkan
BPKB-nya ke BPKAD;
2) Dua kendaraan yaitu Mitsubishi L300 dan KIA tidak dicatat dalam KIB B karena tidak terdapat bukti fisik hibah dari Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau;
d. Kepala BP2RD menyatakan:
1) Dari 74 kendaraan yang tercatat dalam KIB, sebanyak 64 unit telah dilengkapi dengan BPKB. Sisanya sebanyak sembilan kendaraan berasal dari pengadaan Tahun 2019 dan dalam proses pembuatan BPKB, sementara satu kendaraan lainnya
tercatat di BPKAD;
2) Dari 38 kendaraan yang ada di daftar BPKB, sebanyak 37 kendaraan telah dicatat
dalam KIB B namun beberapa dicatat dengan informasi yang berbeda dari yang
seharusnya. Sementara itu satu kendaraan yaitu Toyota Innova G AT Tahun 2007
bukan berasal dari kegiatan pengadaan BP2RD dan tidak dicatat oleh BP2RD;
e. Sekretaris DPRD menyatakan setuju dengan temuan BPK terkait barang milik daerah
yang masih dikuasai mantan Anggota DPRD. Sekretariat DPRD telah berupaya untuk
melakukan penarikan barang milik daerah tersebut melalui surat sebanyak tiga kali
namun yang bersangkutan belum mengembalikan;
f. Kepala Dinas Perhubungan menyatakan setuju dengan temuan terkait kerja sama
pengoperasian kapal MV Lintas Kepri dan akan menindaklanjuti dengan proses
penyertaan modal ke PT Pelabuhan Kepri. Selain itu pengoperasian kapal MV Lintas
Kepri telah diaudit oleh BPKP di mana di dalam rekomendasinya PT Pelabuhan Kepri
akan menyetorkan hasil kerja sama operasional kapal MV Lintas Kepri sebesar
Rp3.414.982.658,00;
g. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika menyatakan setuju atas temuan terkait
keterlambatan perpanjangan perjanjian kerja sama menara telekomunikasi. Sekretariat
Daerah dan Dinas Komunikasi dan Informatika telah berkoordinasi untuk menyusun
Keputusan Kepala Daerah tentang penetapan sewa menara telekomunikasi tersebut.
BPK merekomendasikan kepada Gubernur Kepulauan Riau agar:
b. Memerintahkan Sekretaris Daerah untuk:
1) Melakukan pengawasan dan pengendalian atas pencatatan, dan pemanfaatan BMD;
2) Menyelesaikan proses perpanjangan perjanjian sewa perangkat sistem telekomunikasi seluler dengan PT Telekomunikasi Seluler;
3) Menetapkan status pemanfaatan Kapal MV Lintas Kepri dengan mempertimbangkan azas pengelolaan barang milik daerah.
c. Memerintahkan Kepala BPKAD, Kepala Dinas PUPRP, dan Kepala Dinas Pendidikan agar Melakukan pengamanan administrasi dengan melengkapi sertifikat atas Aset Tanah yang berada dalam penguasaannya;
d. Memerintahkan Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD, Kepala Dinas PUPRP, Kepala
Dinas Kesehatan, Direktur RSUD Provinsi Kepulauan Riau, Kepala Dinas Sosial, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kepala BP2RD, Kepala BPKAD, Kepala Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan, Kepala Dinas LHK, Kepala Dinas Perpustakaan Daerah dan Kearsipan, dan Kepala Dinas Pendidikan agarmelakukan pengamanan administrasi dengan melengkapi BPKB atas Aset Peralatan dan Mesin kendaraan bermotor yang berada dalam penguasaannya;
e. Memerintahkan Sekretaris Daerah, Kepala Dinas Perpustakaan Daerah dan Kearsipan,
Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas
Perindustrian dan Perdagangan, Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman, Direktur RSUD Engku Haji Daud, dan Direktur RSUD Provinsi Kepulauan Riau agar melakukan pencatatan dan inventarisasi Aset Peralatan dan Mesin kendaraan bermotor yang berada dalam penguasaannya.

Memerintahkan Sekretaris DPRD untuk menarik barang milik daerah yang masih
dikuasai oleh Sdr. H.H. dan Sdr. A.S.(irfan)

Ditulis Oleh Pada Rab 15 Jul 2020. Kategory Tanjungpinang, Terkini. Anda dapat mengikuti respon untuk tulisan ini melalui RSS 2.0. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Komentar Anda

Radar Kepri Indek