; charset=UTF-8" /> PT BAI Impor TKA Ilegal Asal Tiongkok, DPRD Kepri Minta Ditindak Tegas - | ';

| | 419 kali dibaca

PT BAI Impor TKA Ilegal Asal Tiongkok, DPRD Kepri Minta Ditindak Tegas

Wakil Ketua II DPRD Kepulauan Riau, Raden Hari Tjahyono.

Tanjungpinang, Radar Kepri-Ditengah kebijakan social distance dan maklumat Kapolri agar rakyat Indonesia tetap berada dirumah dan isolasi mandiri. PT BAI, pengelola KEK Galang Batang, Bintan justru jor-joran mendatangkan tenaga kerja asing (TKA) asal Tiongkok.

Hampir seluruh elemen masyarakat Bintan geram dan marah mengetahui kebijakan PT BAI yang terkesan “membangkang” kebijakan social distance dan maklumat Kapolri ini. Celakanya, Pemkab Bintan terkesan tak berdaya melawan kebijakan PT BAI yang nyata-nyata meresahkan rakyatnya. Bupati Bintan, Apri Sujadi berdalih, dirinya tidak memiliki wewenang dalam menolak impor TKA dari negara asal virus mematikan itu. Namun sampai hari ini, belum terlihat gebrakan Bupati Bintan mengirim nota protes ataupun keberatan pada pihak terkait untuk menolak impor TKA Tiongkok ini.

Kasus 39 orang TKA ilegal di PT BAI, disebut ilegal karena dalam pemeriksaan dokumen diketahui 39 orang ini tidak memiliki ijin memperkejakan tenaga kerja asing (IMTA) dari pihak terkait.

DPRD Kepri terusik dan prihatin dengan aksi PT BAI, Wakil Ketua II DPRD Kepulauan Riau Raden Hari Tjahyono angkat bicara,perlu ada tindakan tegas dan jika sudah terlanjur perlu diisolasi.

“Seperti arahan Menlu untuk menghentikan sementara kedatangan WNA atau TKA yang mau ke Indonesia ditengah wabah Covid 19 tapi faktanya di lapangan berbicara lain, kita minta Pemda, Kemenkes dan Imigrasi saling berkoordinasi dan bertindak tegas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku,” kata Raden Hari Tjahyono.

Dia juga meminta ke pihak imigrasi dan pemda saling berkomunikasi dan menjalankan SOP atau protokol yang ada.

“Merujuk Permenkumham No 7 Tahun 2020, seharusnya seluruh warga negara asing yang tentunya TKA termasuk didalamnya, ketika masuk ke Indonesia sudah harus membawa surat keterangan sehat dari otoritas negara setempat dalam bahasa inggris, ketika point ini tidak terpenuhi pelabuhan yg di pemkab/pemko tidak dpt menerima TKA tersebut, point selanjutnya TKA itu harus membuat pernyataan bersedia d karantina oleh Pemerintah setempat selama 14 hari. Nah kalau 2 point itu sudah terpenuhi, pemkab/pemko sudah siap tidak menyediakan daerah/tempat karantina utk TKA yang datang,” ujar Raden Hari Tjahyono Ketua DPW PKS Kepulauan Riau

Masih menurutnya pemerintah perlu tegas, kalau dibiarkan maka hal ini bisa terulang kembali jangan sampai masyarakat disuruh di rumah dan Work From Home tapi TKA yang mengambil alih kerja-kerja orang tempatan.

“Peristiwa ini tidak boleh terulang kembali dan harus ada tindakan tegas,” tutup Raden Hari Tjahyono.(waty)

Ditulis Oleh Pada Kam 02 Apr 2020. Kategory Tanjungpinang, Terkini. Anda dapat mengikuti respon untuk tulisan ini melalui RSS 2.0. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Komentar Anda

Radar Kepri Indek