Lingga, Radar Kepri – Isu memburuknya kondisi keuangan Pemerintah Kabupaten Lingga, Kepulauan Riau, kian menguat dan memicu kegelisahan di kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN). Tekanan fiskal yang disebut-sebut berlarut-larut ini bahkan mendorong sebagian pegawai mulai mempertimbangkan langkah ekstrem: mengajukan mutasi ke daerah lain yang dinilai lebih stabil secara keuangan.
Sejumlah sumber internal yang enggan disebutkan namanya mengungkapkan, ketidakpastian pembayaran hak-hak pegawai menjadi pemicu utama. Tidak hanya gaji pokok, ASN di Lingga sangat bergantung pada Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP) untuk menopang kebutuhan keluarga.
“Kalau kondisi ini terus berlanjut, wajar jika ASN resah. Apalagi menjelang Idulfitri, ketika TPP dan THR belum juga jelas pencairannya. Itu bukan hal kecil bagi kami,” ujar seorang ASN di lingkungan Pemkab Lingga.
Kondisi tersebut dinilai bukan sekadar persoalan administratif, melainkan berpotensi berdampak langsung pada kualitas pelayanan publik. Ketika kepastian pendapatan terganggu, motivasi dan kinerja pegawai ikut tertekan.
“Jika TPP tersendat, jangan heran jika pelayanan ikut menurun. Ini efek berantai,” tambah sumber tersebut.
Informasi yang dihimpun juga menyebutkan bahwa keterlambatan pencairan TPP dan THR diduga berkaitan dengan lambannya proses pembahasan dan pengajuan ke pemerintah pusat. Sejumlah pihak menilai, pemerintah daerah seharusnya lebih proaktif melakukan langkah “jemput bola” ke Kementerian Keuangan guna memastikan alokasi anggaran tidak tersendat.
Perbandingan dengan daerah lain di Kepulauan Riau semakin mempertegas sorotan. Di saat sejumlah kabupaten/kota lain telah merealisasikan pembayaran TPP dan THR, Lingga justru masih berkutat dengan ketidakpastian.
“Kenapa daerah lain bisa cair, sementara Lingga tidak? Ini yang menimbulkan tanda tanya besar,” ujar sumber lain.
Upaya konfirmasi kepada pihak Pemerintah Kabupaten Lingga, termasuk Dinas Komunikasi dan Informatika, hingga kini belum membuahkan hasil. Minimnya respons resmi memperkuat kesan tertutupnya informasi publik terkait kondisi keuangan daerah.
Situasi ini menempatkan Pemkab Lingga dalam sorotan. Transparansi dan langkah cepat dinilai menjadi kunci untuk meredam spekulasi sekaligus menjaga kepercayaan ASN dan masyarakat.(Aliasar)
