Lingga, Radar Kepri – Kekecewaan mendalam menyelimuti warga Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), Sabtu (20/06/2026).
Masalah pemadaman listrik yang tak kunjung usai memicu luapan emosi masyarakat yang merasa hak-hak dasarnya sebagai warga daerah berjuluk “Bunda Tanah Melayu” ini tidak terpenuhi.
Pemadaman listrik di wilayah ini dinilai tidak beraturan dan seolah dilakukan sesuka hati oleh pihak pengelola.
Kondisi ini membuat warga geram karena persoalan yang sama terus berulang dari tahun ke tahun tanpa solusi konkret dari pemerintah setempat.
”Padahal, M. Nizar sudah hampir dua periode menjabat sebagai Bupati. Namun, urusan listrik saja tidak bisa dibenahi dengan baik,” ujar salah seorang warga yang enggan disebutkan namanya.
Sumber tersebut menambahkan bahwa di bawah kepemimpinan M. Nizar, progres pembangunan di Lingga dianggap jalan di tempat, bahkan cenderung mengalami kemunduran.
“Jangankan untuk maju, kami menilai daerah ini justru semakin mundur,” tegasnya.
Ia menyoroti ironi Kabupaten Lingga yang sebenarnya kaya akan sumber daya alam, baik dari sektor kelautan maupun daratan. Namun, kekayaan tersebut seolah tidak berdampak pada kesejahteraan masyarakat.
“Lapangan kerja nihil, ekonomi merosot tajam. Akhirnya, banyak warga yang memilih merantau ke luar daerah hanya untuk menyambung hidup,” keluhnya.
Tidak hanya masyarakat umum, kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN) pun turut menyuarakan kegelisahan mereka.
Keluhan utama tertuju pada Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) yang sering mengalami penundaan pembayaran.
Kondisi serupa juga dialami oleh para kontraktor yang mengerjakan proyek pemerintah.
”Hampir seluruh ASN di Lingga mengeluh karena TPP selalu tunda bayar. Begitu juga dengan kontraktor yang sudah hampir setahun pengerjaan proyeknya belum dilunasi. Lucunya, jika pekerjaan kami terlambat, pemerintah mendenda kami. Lantas, bagaimana dengan pemerintah yang terlambat membayar? Apakah mereka juga mau membayar denda?” ungkapnya dengan nada kesal.
Menanggapi keluhan yang kian memuncak, pengamat kebijakan publik setempat mendesak agar pemerintah daerah segera melakukan langkah mitigasi yang nyata.
Krisis listrik yang berkepanjangan tidak hanya mengganggu aktivitas rumah tangga, tetapi juga melumpuhkan sektor usaha kecil dan menengah (UKM) yang menjadi tulang punggung ekonomi lokal.
”Jika masalah dasar seperti energi listrik saja belum tuntas, bagaimana mungkin kita bisa menarik investor untuk membuka lapangan kerja di Lingga?” ujar pengamat yang dihubungi terpisah.
Lebih lanjut, ia menekankan perlunya transparansi dari pihak pemerintah daerah mengenai kondisi keuangan daerah.
Tertundanya pembayaran TPP ASN dan hak-hak kontraktor mengindikasikan adanya kendala serius dalam manajemen fiskal di Kabupaten Lingga.
Masyarakat berharap ada penjelasan resmi dan komitmen waktu yang jelas dari Bupati agar ketidakpastian ini tidak berlarut-larut.
Hingga berita ini diturunkan, upaya konfirmasi terus diupayakan kepada pihak Pemerintah Kabupaten Lingga dan pihak terkait lainnya guna memberikan hak jawab atas berbagai keluhan masyarakat tersebut. (Aliasar)
