'
| | 557 kali dibaca

Gubernur Harapkan Tidak Ada OTT di Kepri

Kajati dan Gubernur Kepri saat sosialisasi MoU APIP dan APH.

Tanjungpinang, Radar Kepri-Kejaksaan Tinggi Kepri menggelar sosialisasi dan penandatangan perjanjian kerjasama koordinasi aparat pengawas internal pemerintahan (APIP) dengan aparat penegak hukum (APH) Kota/Kabupaten se Kepulauan Riau di Dompak, Selasa (13/11).

Sub tema kegiatan ini, penanganan laporan pengaduan masyarakat yang terindikasi tindak pidana korupsi pada penyelenggara pemerintah se Provinsi Kepri dihadiri Kepala Kejaksaan Tinggi Kepri, Dr Asri Agung Putra SH MH dengan pemateri koordinator dari JAMPidsus Kejagung RI, Guhernur Kepri dan Walikota/Bupati se Kepri.

Gubernur Kepri H Nurdin Basirun dalam sambutannya memperkenalkan satu per satu Bupati dan Wali Kota dan menitipkan pesan khusus kepada mereka dalam menjalankan pemerintahan.”Mereka telah menjalani pemerintahan dengan baik. Tapi kita juga perlu mendapat pengarahan supaya tidak salah jalan,”kata Gubernur.

Menurut Gubernur, Pemprov Kepri maupun Pemko dan Pemkab se-Kepri sudah menggandeng TP4D dalam menjalankan pemerintahan. Namun, sosialisasi dan perjanjian kerja sama ini penting agar pemerintah tidak salah jalan.

“Setelah acara ini kita semua bisa tidur tenang. Sebab, tidak ada lagi operasi tangkap tangan,”harap Gubernur.

Acara sosialisasi tersebut dihadiri oleh Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri Sri Wahyuningsih, Inspektur Jenderal II Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri Sugeng Haryono, Koordinator Jampidsus Damianus Tagor Sidabutar dan Direktur Tindak Pidana Korupsi Mabe Polri Brigjend Pol Erwanto.(irfan)

Ditulis Oleh Pada Sel 13 Nov 2018. Kategory Tanjungpinang, Terkini. Anda dapat mengikuti respon untuk tulisan ini melalui RSS 2.0. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Komentar Anda

Radar Kepri Indek