'
| | 923 kali dibaca

Dugaan Penyimpangan Dana Insentif di Disdikpora Lingga Idealnya di Usut Jaksa

Kantor Kejaksaan Negeri Daiklingga di Dabosingkep yang tak kunjung mengusut dugaan korupsi

Kantor Kejaksaan Negeri Daiklingga di Dabosingkep yang tak kunjung mengusut dugaan korupsi dana intensif di Disdikpora Lingga.

Lingga Radar Kepri-Ketua Forum Silaturahmi Mahasiswa Lingga, Siswandi mendesak aparat penegak hukum agar segera menyelidiki dugaan penyelewengan penggunaan dana insentif guru,  penjaga sekolah dan tata usaha non Pegawai Negeri Sipil (PNS) tahun 2012.

Apalagi keterangan tertulis terkait dugaan penyimpangan itu sudah ada dilaporkan oleh Panitia Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Rudianto. Berdasarkan laporan itu dana tersebut diduga digunakan untuk keperluan kantor Disdikpora.”Fakta dan data yang ada sudah terang benderang, aparat kepolisian dan kejaksaan di Lingga, jangan tutup mata.”kata Siswandi kepada Wartawan belum lama ini.

Menurutnya aparat penegak hukum, baik kepolisian maupun kejaksaan, saat ini terkesan takut untuk mengungkap dugaan korupsi uang insentif tahun 2012 tersebut.”Biasanya, sedikit saja pemberitaan tentang dugaan korupsi terjadi, aparat penegak hukum langsung memanggil instansi yang bersangkutan,”sebutnya.

Namun dalam kasus insentif ini, sambungnya, tidak terdengar sedikitpun penegak hukum untuk melakukan panggilan atau pemeriksaan kepada pejabat terkait di lingkungan Disdikpora.”Apa karena di dalam pengakuan Rudianto, ada penggunaan uang insentif yang dipergunakan untuk kepentingan Polres Lingga sebesar Rp 50 juta.”sindirnya.

Untuk kejaksaan sendiri, sambungnya, alibi bahwa penyelewengan uang insentif dilakukan adalah bentuk penggelapan, sehingga tidak masuk dalam wewenangnya sangat mengherankan. Karena uang tersebut bersumber dari APBD alias uang Negara. Entah dimana jaksa di Kejaksaan Negeri Daiklingga di Dabosingke itu sekolah jaksanya ? Sumber uang yang “dirampok” dari Negara (APBD Lingga) tapi kok dianggap penggelepan. Karena apapun bentuk pelanggaran penyelewengan anggaran uang negara adalah bentuk korupsi. Namun Beberapa masyarakat yang di temui koran ini mengatakan bahwa perbuatan tersebut tetap ada unsur korupsinya. Maka kejaksaan langsung bisa masuk dalam penyelidikan tersebut.”Kalau yang diselewengkan uang perusahaan atau swasta baru dapat di sebut penggelapan. Ini jelas-jelas uang itu dari APBD Kabupaten Lingga yang dipostingkan di Disdikpora untuk bayar gaji guru honor, penjaga sekolah dan TU.”imbuhnya.

Kepada wartawan Kasat Reskrim Polres Lingga, AKP Abu Zanar, mengatakan pihak kepolisian terus melakukan penyelidikan terkait dugaan penyelewenangan insentif guru non PNS ini. Saat ini para penyidik sedang menelusuri dugaan pemalsuan tanda tangan yang dilakukan.”Penyelidikan masih mengarah pada pemalsuan tanda tangan.”imbuhnya.

Namun mengingat adanya “sumbangan” Rp 50 juta untuk Polres Lingga, banyak kalangan menilai, kasus tersebut sebaiknya di usut Kejaksaan Negeri Daiklingga di Dabosingkep. Agar tidak menimbulkan kesan melokalisir kasus dan diskriminatif.(muslim tambunan)

Ditulis Oleh Pada Sab 23 Mar 2013. Kategory Lingga, Terkini. Anda dapat mengikuti respon untuk tulisan ini melalui RSS 2.0. Anda juga dapat memberikan komentar untuk tulisan melalui form di bawah ini

Komentar Anda

Radar Kepri Indek